Nasional

Vendor Akui Serahkan Uang Fee Kuota Bansos ke Pejabat Kemensos

ILUSTRASI: Sidang kasus korupsi pengadaan bansos Covid-19 (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)

batampos.id – Sejumlah vendor pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek bersaksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Mereka mengaku pernah memberikan uang kepada mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso.

Para vendor tersebut adalah Direktur PT Andalan Pesik International, Rocky Josep Pesik; Direktur PT Global Tri Jaya, Raj Indra Singh; Direktur PT Total Abadi Solusindo Mochamad Iqbal dan Direktur PT Era Nusantara Prestasi sekaligus pemilik CV Nurali Cemerlang, Go Erwin.

Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis lantas mencecar para vendor, terkait dugaan pemberian komitmen fee kepada pejabat Kemensos Matheus Joko Santoso maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Adi Wahyono. Hal ini pun diakui oleh Direktur PT Andalan Pesik International, Rocky Josep Pesik yang pernah memberikan uang senilai Rp 150 juta, yang diberikan secara bertahap.

“Iya, 3 kali 50 juta,” kata Rocky saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (9/6).

Advertisement

Hal serupa juga diakui oleh Direktur PT Global Tri Jaya, Raj Indra Singh. Dia menyampaikan memberikan uang sebesar Rp 100 juta kepada Matheus Joko Santoso. Uang itu diminta Joko untuk membantu administrasi.

“Saat itu saya selesai paket (bansos) ke 7 saya terus diminta beliau (Joko) bantu anak-anak, untuk adminstrasi. Saya serahkan satu kali,” ujar Raj.

Selain itu, Direktur PT Total Abadi Solusindo Mochamad Iqbal juga mengakui pernah memberikan uang kepada dua pejabat Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sejumlah Rp 400 juta. Diketahui, Matheus dan Adi juga merupakan terdakwa dalam perkara ini.

“Saya diminta kontribusi untuk kegiatan di Kemensos pak oleh Adi dan Joko, (mereka) enggak minta Rp 400 juta hanya diminta kontribusi, tidak disebutkan jumlahnya, itu hanya sisa dana pribadi saya yang mulia,” tegas Iqbal.

Sementara itu, staf ahli Mensos Kukuh Ariwibowo menegaskan tidak mengetahui soal adanya pengumpulan uang Rp 10 ribu dari para vendor pengadaan bansos. Dia membantah adanya arahan pengumpulan uang tersebut.

Dia pun membantah pernah berkomunikasi dengan Matheus Joko Santoso. Tetapi Kukuh tak menampik mengatuhui jabatan Matheus yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos. Dia menyebut, baru mengetahui jabatan Matheus dari pemberitaan media massa.

“PPK di Kemensos, dalam kegiatan bansos ini,” ungkap Kukuh menandaskan.

Dalam persidangan ini, mantan Mensos Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap senilai Rp 32,48 miliar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.

Adapun uang itu diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso yakni. Penerimaan uang itu berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar.

Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.

Juliari Peter Batubara didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)