Politika

DPR Tunggu Draf Revisi UU ITE

Sayangkan Penambahan Pasal Baru

Wakil Ketua DPR, Willy Aditya. (Willy Aditya.com)

batampos.id – DPR menyambut positif keputusan pemerintah untuk melakukan revisi terbatas pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektonik atau UU ITE. Kini, mereka menunggu pemerintah mengirimkan draf revisi tersebut ke DPR agar bisa segera masuk ke daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 versi revisi pertengahan tahun.

Wakil Ketua DPR, Willy Aditya, menjelaskan bahwa DPR sudah memiliki mekanisme penambahan daftar Prolegnas Prioritas 2021. ”Mekanisme evaluasi prolegnas tengah tahunan itu tersedia, jadi kalau pemerintah mengajukan revisi terbatas UU ITE, sangat terbuka sekali,” jelasnya, Rabu (9/6).

Apalagi, lanjut dia, DPR juga telah mengusulkan revisi tersebut sejak lama. Sehingga keputusan pemerintah merevisi meski secara terbatas ini bisa menjadi angin segar dan sesuai dengan keinginan publik. Terutama untuk memperbaiki pasal-pasal yang multitafsir dan berisiko disalahgunakan untuk kriminalisasi.

Advertisement

Dia menambahkan, DPR menunggu konfirmasi dari perwakilan pemerintah yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) perihal rencana tersebut. Rencananya, rapat pembahasan rencana bisa dilaksanakan pada masa sidang selanjutnya. ”Secara jadwal akan diagendakan masa sidang berikut,” terang Willy.

Sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mohammad Mahfud MD, pemerintah sepakat merevisi empat pasal dan menambahkan satu pasal dalam UU ITE. Keputusan itu kian bulat lantaran Presiden Joko Widodo telah memberi lampu hijau kepada Mahfud untuk meneruskan proses revisi UU tersebut.

Meski pemerintah sudah mengumumkan tetap akan merevisi UU ITE secara terbatas, kritik terhadap keputusan itu tetap tidak terbendung. Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Hemi Lavour Febrinandez, menyampaikan bahwa pemerintah gagal memahami permasalahan yang terdapat dalam UU ITE. ”Karena bukannya menghapuskan pasal multitafsir yang mengekang kebebasan berekspresi dan melindungi masyarakat di dunia digital, rekomendasi yang diberikan malah menambahkan satu pasal yang membuat UU ITE makin menjadi regulasi yang bersifat represif,” bebernya.

Rencana penambahan pasal 45C ke dalam UU ITE dikritik secara tegas oleh Hemi. Menurut dia, hal itu justru akan menambah pasal multitafsir yang ada dalam UU tersebut. Khususnya pada frasa ’dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat’ yang akan diadopsi dalam Pasal 45C pada revisi UU ITE. Dia menilai penggunaan frasa tersebut akan mudah ditafsirkan secara bebas oleh pelapor dan penegak hukum.

Hemi pun menekankan lagi, yang didorong oleh masyarakat sipil adalah penghapusan pasal yang multitafisr dalam UU ITE. Bukan merevisi secara minor atau terbatas dan menambah pasal baru. Karena itu, dia mengira pembentukan Tim Kajian UU ITE oleh pemerintah akan menjadi solusi dari masalah yang kerap muncul akibat pasal-pasal tersebut.

”Namun, jika salah satu rekomendasi yang ditawarkan adalah menambah satu lagi pasal karet yang mengancam kebebasan berekspresi, artinya ada yang keliru dari kerja-kerja yang dilakukan oleh tim kajian,” jelasnya. (*)

Reporter: JP GROUP
Editor: MOHAMMAD TAHANG