Bintan-Pinang

Gaji dan SPPD Lambat, Hardcopy Jawaban Pemprov Tak Dibagi, Paripurna DPRD Kepri Banjir Intrupsi

paripurna dengan agenda jawaban pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap LPP APBD Tahun Anggaran (TA) 2020, Kamis (10/6) tampak kursi dprd Kepri banyak kosong. f. jailani

batampos.id-Sidang paripurna dengan agenda jawaban pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap LPP APBD Tahun Anggaran (TA) 2020, Kamis (10/6/2021) banjir intrupsi. Bukan hanya memprotes tentang kelalain sekretariat dewan saja, namun wakil rakyat juga mengungkit terlambatnya gaji dan pembayaran SPPD yang terlambat.

BACA JUGA: DPRD Kepri Tak Tahu Detail Penggunaan Rp80 Miliar Anggaran Penanganan Covid Kepri

Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari Ansar. Sedangkan dari unsur Pemerintah Provinsi Kepri dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina. Sesaat sidang dibuka, intrupsi langsung dilayangkan oleh Politisi PDI Perjuangan, Sahat Sianturi yang mempertanyakan tidak adanya hard copy jawaban pemerintah yang dibagi kepada setiap dewan.

Advertisement

“Sebelum adanya copian jawaban dibagi, kita minta sidang ditunda terlebih dahulu,” ujar Legislator Komisi II DPRD Provinsi Kepri tersebut. Ucapan didukung oleh politisi PDI Perjuangan lainnya, Lis Darmansyah. Menurut Mantan Walikota Tanjungpinang tersebut kejadian seperti ini sudah lebih dari sekali.

Rasa kekecawaan juga turut dilontarkan oleh politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sirajuddin Nur yang meminta untuk diskor sampai copian tersebut dibagikan. Ditegaskannya, jawaban tersebut adalah jawaban pemerintah, bukan Gubernur. Dirinya sebagai wakil rakyat berhak untuk tahu.

“Kalau tidak juga diberikan, PKB akan melakukan perlawanan dan walk out dari paripurna ini,” tegas Sirajuddin. Berbeda dengan Politisi Partai Demokrat, selain menyinggung kinerja Sekwan, Surya Sardi juga memprotes terkait lambatnya pembayaran gaji dan SPPD.

Politisi Senior Partai Golkar Cetus, Minta Sekwan Mundur

Sementara itu, politisi Senior Partai Golkar, Kamaruddin Ali justeru menuding kinerja Sekretaris Dewan (Sekwan) Hamidi tidak becus dalam bekerja. Legislator Komisi I DPRD Kepri tersebut menegaskan, kejadian hari ini (kelalaian dalam menyediakan jawaban pemerintah) adalah bentuk kinerja yang kurang baik. Menurutnya, jika memang tidak mampu sebaiknya mundur saja.

“Ini adalah kelalaian yang tidak bisa ditolerir, karena sudah lebih dari satu kali kejadiannya. Jika memang tidak sanggup, sebaiknya mundur saja,” tegas Kamaruddin.

Mantan Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Lingga tersebut mengharapkan, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad segera melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat, termasuk Sekwan DPRD Kepri. Baginya, jawaban pemerintah adalah penting diketahui, bukan sebatas didengarkan.

“Kita duduk disini kapasitasnya sebagai wakil rakyat. Makanya jawaban apapun yang diberikan pemerintah terhadap sesuai persoalan, secara tertulis penting kita pegang dan pelajari,” tegasnya lagi.

Setelah banjir intrupsi tersebut, pimpinan sidang memutuskan untuk menskor sidang selama 20 menit. Berselang beberapa menit setelah diskor, staf Sekretariat DPRD Kepri langsung membagikan kepada setiap dewan yang hadir diruang sidang paripurna. (*)

reporter: Jailani
editor: tunggul