Nasional

Staf Ahli Mensos Bantah Terima Fee Bansos Sembako Wilayah Jabodetabek

Mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara. (F. Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

batampos.id – Mantan staf ahli eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara bidang komunikasi, Kukuh Ariwibowo menyatakan tidak mengetahui adanya permintaan fee kepada mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso dan juga Adi Wahyono. Hal ini disampaikan Kukuh saat bersaksi untuk terdakwa Juliari Peter Batubara.

Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) awalnya menelisik pengetahuan Kukuh terkait adanyaan permintaan fee dari Juliari Peter Batubara, dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19, untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Atas pertanyaa majelis, Kukuh pun mengatakan tidak tahu ihwal adanya permintaan fee dari mantan bosnya.

“Tidak ada,” kata Kukuh saat bersaksi untuk terdakwa Juliari Peter Batubara, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/6).

Advertisement

Kukuh pun membantah pernah menerima uang dari Matheus maupun Adi terkait komitmen fee pengadaan bansos sembako.

“Apakah saudara pernah menerima setoran uang dari Matheus Joko maupun Adi Wahyono?,” cecar Hakim Damis.

“Tidak pernah,” klaim Kukuh.

Meski demikian, Kukuh mengakui pernah menghadap Juliari bersama dengan Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono di ruang kerja menteri. Dalam kesempatan itu, Kukuh tak menampik Juliari menanyakan soal progres penyaluran bansos.

“Beliau menanyakan progres penyaluran sembako dan percepatannya,” ujar Kukuh.

Dalam sidang ini juga, sejumlah vendor pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek bersaksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Mereka mengaku pernah memberikan uang kepada mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso.

Para vendor tersebut adalah Direktur PT Andalan Pesik International, Rocky Josep Pesik; Direktur PT Global Tri Jaya, Raj Indra Singh; Direktur PT Total Abadi Solusindo Mochamad Iqbal dan Direktur PT Era Nusantara Prestasi sekaligus pemilik CV Nurali Cemerlang, Go Erwin.

Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis mencecar para vendor terkait dugaan pemberian komitmen fee kepada pejabat Kemensos Matheus Joko Santoso. Hal ini pun diakui oleh Direktur PT Andalan Pesik International, Rocky Josep Pesik yang pernah memberikan uang senilai Rp 150 juta, yang diberikan secara bertahap.

“Iya, 3 kali 50 juta,” ungkap Rocky.

Hal serupa juga diakui oleh Direktur PT Global Tri Jaya, Raj Indra Singh. Dia menyampaikan memberikan uang sebesar Rp 100 juta kepada Matheus Joko Santoso. Uang itu diminta Joko untuk membantu administrasi.

“Saat itu saya selesai paket (bansos) ke 7 saya terus diminta beliau (Joko) bantu anak-anak, untuk adminstrasi. Saya serahkan satu kali,” ucap Raj.

Selain itu, Direktur PT Total Abadi Solusindo Mochamad Iqbal juga mengakui pernah memberikan uang kepada dua pejabat Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sejumlah Rp 400 juta. Diketahui, Matheus dan Adi juga merupakan terdakwa dalam perkara ini.

“Saya diminta kontribusi untuk kegiatan di Kemensos pak oleh Adi dan Joko, (mereka) enggak minta Rp 400 juta hanya diminta kontribusi, tidak disebutkan jumlahnya, itu hanya sisa dana pribadi saya yang mulia,” tegas Iqbal.

Dalam persidangan ini, mantan Mensos Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap senilai Rp 32,48 miliar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.

Adapun uang itu diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso yakni. Penerimaan uang itu berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar.

Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.

Juliari Peter Batubara didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)

Sumber : JP Group
Editor : Jamil Qasim