Nasional

Sukuk Dana Haji Harus Diinvestasikan ke Proyek yang Aman

Wakil Presiden Ma’ruf Amin. (F. jawapos.com)

batampos.id – Masduki Baidlowi selaku Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres) meluruskan video Wapres Ma’ruf Amin terkait investasi dana haji. Masduki mengatakan video tersebut direkam pada 2017 lalu. Pada prinsipnya dana haji yang diinvestasikan pada sukuk harus digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek yang aman.

Masduki mengatakan ada pihak yang menarasikan bahwa video yang disampaikan Ma’ruf Amin tersebut sebagai Wakil Presiden. Padahal video tersebut diambil beberapa hari setelah pelantikan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Juli 2017 lalu. ’’Ini bukan pernyataan baru. Yang seolah-olah dikaitkan dengan keputusan pembatalan haji 2021,’’ kata Masduki kemarin (9/6).

Menurut dia pada saat itu Ma’ruf Amin selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan penjelasan standar normatif prinsip syariah dalam investasi dana haji. Pengelolaan atau investasi dana haji harus berasaskan prinsip syariah. Sementara untuk teknis atau keputusan investasi dana haji ada di tangan BPKH.

Advertisement

’’Dijelaskan Kiai Ma’ruf bahwa dana haji ayng dikelola BPKH dapat diinvestasikan,’’ tutur Masduki. Selain harus sesuai dengan skema syariah, Ma’ruf mengatakan investasi dana haji harus aman. Investasi dana haji melalui sukuk atau surat berharga syariah negara (SBSN) harus digunakan pada proyek-proyek yang aman.

Untuk itu Masduki mengatakan tidak ada yang keliru dalam pernyataan Ma’ruf Amin tersebut. Pengelolaan atau investasi dana haji memang harus sesuai syariah dan memenuhi aspek keamanan. Dia menegaskan ketika dana haji tersebut diinvestasikan oleh BPKH, juga tidak ada yang salah. Termasuk diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Maduki menjelaskan selama ini sukuk dana haji digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur. Diantaranya aranya proyek pembangunan asrama haji, madrasah, gedung kantor urusan agama (KUA), dan sejumlah universitas islam. ’’Dan itu boleh secara hukum, regulasi, dan prinsip syariah,’’ tuturnya.

Masduki juga menerangkan bahwa sampai saat ini tidak ada investasi langsung dana haji ke proyek infrastruktur seperti jalan tol atau sejenisnya. Bukan karena terlarang secara hukum atau agama. Tetapi karena dari sisi analisis risiko, investasi pada proyek infrastruktur seperti jalan tol tersebut beresiko, tidak menguntungkan, dan tidak aman. Dia meminta jangan sampai terbangun narasi dan persepsi bahwa dana haji diinvestasikan untuk infrastruktur seperti jalan tol dan sejenisnya.

Pada bagian lain, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sengaja mengunjungi kantor Kementerian Agama (Kemenag) untuk mendapat info lengkap perihal penundaan haji. Disampaikan bahwa, penundaan semata-mata untuk menghindari bahaya Covid-19.

Dia menegaskan, penundaan ini tidak ada kaitannya dengan upaya diplomasi, kuota haji, hingga vaksin. “Walaupun sebelumnya sudah dapat penjelasan. Saya kira semua sudah tahu. Ini demi keselamatan dan kemaslahatan jamaah,” paparnya.

Mengenai dana haji, Muhadjir mengaku sudah mendatangi BPKH. Dalam kunjungannya itu, ia mendapat penjelasan detail mengenai pengelolaan dana haji. Ia pun menegaskan, kabar miring yang beredar di masyarakat terkait pengelolaan dana haji sepenuhnya tidak benar. BPKH, merupakan badan yang independen dan profesional yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Sehingga pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

“Tidak ada namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman,” tegas Mantan Mendikbud tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama (Menag) Yaqut Qolil Qoumas turut mengamini penjelasan Muhadjir. Ia mengatakan, bahwa pertimbangan satu-satunya adalah keamanan dan keselamatan jamaah haji. “Kami lebih menyayangi jamaah haji,” tegasnya.

Ia pun menjelaskan, bahwa persiapan dalam negeri untuk penyelenggaraan haji tahun ini sudah 100 persen. Namun, harus dilihat pula mengenai persiapan di Saudi. Pihaknya tidak bisa melakukan persiapan dengan pihak setempat, mengingat penerbangan pun disuspend.

“Kalau Saudi tiba-tiba memutuskan (ada tidaknya haji,red) bisa kita langsung berangkat? Seperti ke Bali. Memang tidak butuh persiapan,” ungkapnya.

Disinggung soal daftar antrian akibat penundaan ini, menag enggan berkomentar banyak. Ia mengatakan, hal itu akan dibahas lebih lanjut. Sebagai informasi, akibat penundaan ibadah haji tahun ini, diperkirakan jumlah waiting list keberangkatan haji mencapai 5.017.000 orang. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim