Kepri

Ada Apa Ini.., Tujuh Tahun Lobi-Lobi Labuh Jangkar Tak Tuntas-Tuntas, Tahun Ini Terancam Gagal karena Nomenklatur  yang Sama

Laut kepri menyimpan potensi pendapatan daerah khususnya dari labih jangkar, tapi hingga kini belum bisa dikelola Pemprov Kepri. (Cecep Mulyana/Batam Pos)

batampos.id-Upaya lobi-lobi untuk mendapatkan pengelolaan labuh jangkar sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri mulai dari era Gubernur Kepri, HM. Sani sejak tahun 2014 lalu. Pada tahun ini, merupakan tahun ke tujuh wacana tersebut dilontarkan. Meskipun Gubernur Kepri saat ini, Ansar Ahmad sudah bolak balik ke Jakarta menemui sejumlah menteri terkait, pengelolaan lahan basah tersebut belum kunjung didapat.

BACA JUGA: Gubernur akan Tertibkan Kapal Labuh Jangkar di Kepri

Kepala Bidang (Kabid) Kepelabuhanan, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri, Aziz Kasim Djou mengatakan, persoalan yang mengganjal sangat senderhana. Yakni, mengenai perubahan nama retrebusinya dari Pemerintah Pusat. Karena apabila menggunakan nomenklatur yang sama, maka akan terjadi double. Masalah ini juga yang masih membuat ragu para pengelelola area untuk menyerahkan distribusi tersebut ke daerah.

Advertisement

“Sebelum ada perubahan nama pungutan tersebut, Kepri belum bisa memungut retrebusi jasa labuh kapal yang diharapkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri,” ujar Aziz Kasim Djou, kemarin di Tanjungpinang.

Dijelaskan Aziz, sebagai bentuk persiapan untuk pengelolaan tersebut Pemprov Kepri lewat Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri sudah melakukan nota kesepahaman dengan sejumlah operator kapal. Namun upaya tersebut belum bisa menjadi celah bagi Kepri untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat, khusunya Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Pemerintah Daerah tentu berharap banyak dengan pengelolaan jasa labuh jangkar. Atas dasar itulah sudah masuk dalam komponen pendapatan daerah di struktur APBD Kepri TA 2021 ini,” jelas Aziz.

Sementara itu, lewat Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap LPP APBD Tahun Anggaran (TA) 2020, Kamis (10/6/2021) lalu, Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina mengatakan, Pemprov Kepri masih belum mendapatkan manfaat atas pengelolaan labuh jangkar yang dijadikan sebagai salah satu target potensial pendapatan.

“Kemudian untuk tahun 2021 ini masih dalam tahapan integrasi. Semoga apa yang gagal dicapai pada tahun lalu, bisa terwujud pada tahun ini,” ujar Marlin Agustina.

Belum lama ini, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menginginkan pengelolaan ruang laut dari sektor labuh jangkar benar-benar dioptimalkan. Ia tidak ingin ada pendapatan yang hilang dari sektor potensial tersebut. Langkah itu dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Labuh Jangkar Provinsi Kepri.

“Kita ingin hasil yang optimal, jangan sampai ada pendapatan yang hilang dari kewenangan yang sudah kita dapatkan. Maka untuk memperkuat itu, perlu kita bentuk Satgas Labuh Jangkar,” ujar Gubernur Ansar.

Mantan Bupati Bintan tersebut mengatakan, dari hasil pantauan radar, terdapat banyak kapal yang parkir di luar zona labuh jangkar kita, seperti di depan Tanjung Berakit, Kabupaten Bintan. Menyikapi persoalan tersebutlah, muncul gagasan untuk membentuk satgas khusus labuh jangkar. Satgas yang dibentuk ini terdiri dari Bakamla, Pangkogabwilhan, Lantamal IV, dan Polairud.

“Tim satgas tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kepri. Satgas tugasnya menggiring kapal-kapal berlabuh di zona labuh jangkar kita,” jelasnya.

Pria yang pernah duduk sebagai Legisator DPR RI tersebut juga mendorong makin banyak kapal yang berlabuh di perairan Kepri agar semakin banyak uang retribusi labuh jangkar yang masuk ke kas daerah. Ia mengharapkan kerjasama agen kapal dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pembangunan Kepri berjalan dengan baik.

“Pemprov Kepri sudah menargetkan pendapatan Rp200 miliar per tahun dari sektor pungutan labuh jangkar yang tersebar di lima titik, yaitu Pulau Galang, Pulau Nipah, Kabil Selat Riau, Tanjung Berakit, dan Karimun. Kami optimis target itu tercapai, mengingat ada sekitar 350-400 kapal yang melintas setiap harinya,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut katanya, pihaknya juga mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan supaya pungutan ini bisa dilakukan di semua wilayah Kepri. Ansar menegaskan Pemprov Kepri akan terus mengupayakan pemanfaatan ruang laut 0-12 mil sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014.

“Pendapatan yang kita dapatkan digunakan untuk memperkuat fiskal daerah dalam menunjang pembangunan infrastruktur masyarakat dan investasi ke depan. Maka itu, kami harap kerjasama dari jajaran Kemenhub, khususnya KSOP. Karena membangun daerah, sama halnya dengan membangun negara,” tutup Ansar.

Sementara itu, Legislator Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Irwansyah mengingatkan target dari sektor labuh jangkar sebesar Rp200 miliar tersebut sudah masuk dalam struktur rencana pendapatan daerah lewat TA 2021. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, apabila target gagal terwujud, maka konsekuensi APBD Kepri TA 2021 akan mengalami defisit anggaran.

“Makanya untuk menghindari terjadinya defisit anggaran, maka target yang dipasang harus dicapai. Kondisi tersebut juga akan mempangruhi tunda bayar, karena daerah kekurangan anggaran terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan,” ujar Irwansyah, kemarin.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sudah menetapkan 21 titik labuh jangkar yang diakomodir dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ranperda RZWP3K) Provinsi Kepri. Lewat APBD TA 2021 ini, Pemprov Kepri sudah memasang target sebesar Rp200 miliar dari sektor retrebusi jasa labuh tersebut.(*)

Reporter: Jailani
editor: tunggul