Bintan-Pinang

Menko Perekonomian Evaluasi Tiga Usulan Proyek Kawasan KPBPB BBK di Tanjungpinang 

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dodi Slamet Riyadi saat memaparkan perencanaan evaluasi di Senggarang, Jumat (11/6).F. Peri Irawan

batampos.id – Tim Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan survei dan evaluasi terhadap tiga dari 19 proyek usulan dalam rencana induk pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam-Bintan-Karimun (BBK) di wilayah Tanjungpinang. Tiga proyek itu adalah Kawasan Kampung Bugis dan Tionghoa Senggarang, Pelabuhan Tanjung Geliga, dan Kawasan Tanjung Sebauk.

BACA JUGA: Struktur Kelembagaan DK-PBPB-BBK Versi PP41/2021

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dodi Slamet Riyadi menjelaskan BBK merupakan bagian yang dipersiapkan dari rencana induk percepatan pembangunan kawasan Free Traze Zone (FTZ) atau KPBPB.  “Ada 19 usulan proyek,  karena ketebatasan waktu, hari ini tiga proyek yang kita datangi,” kata Dodi, di Senggarang, Jumat (11/6/2021).

Advertisement

Tujuan dari kunjungan itu, sebuut Dodi, dalam rangka verifikasi terhadap usulan proyek baik dari Pemko Tanjungpinang maupun Badan Pengelola (BP) kawasan FTZ. Pihaknya akan mencermati usulan proyeknya termasuk dengan nilai investasinya. “Pada prinsipnya apabila pembiayaan dan penangungjawab proyek clear maka kita akan masukkan,” sebutnya.

Namun jika pada usulan itu masih ada keraguan, tidak terlalu urgensi dan tidak mendesak maka akan dimasukkan dalam klasifikasi yang bisa dijadwalkan 2024 nanti.  Untuk pelaksanaan pembangunan itu pembiayaannya juga beragam, bisa dari APBN maksimal 40 persen, APBD, swasta, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Kombinasi semuanya,  swasta murni karena tidak mungkin pemerintah pusat semua,” paparnya. Ia menyebutkan pemeritah daerah berkewajiban mempersiapkan bahan dan dokumen perencanaan maka pemerintah pusat akan membangun.  “Di situ ada kerja sama pusat dan pemerintah daerah,” tambahnya. (*)

reporter: Peri Irawan
editor: tunggul