Ekonomi & Bisnis

Nilai Tukar Nelayan Indonesia Masih Rendah, Berada di Angka 103

ILUSTRASI: Pengusaha lele sedang memberi makan lele di BLK Bengkulu, Senin 8 Februari 2021. F Suprizal Tanjung, Batam Pos

batampos.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah instansi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan para nelayan di Indonesia. Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Indonesia masih rendah, saat ini rata-rata NTN masih pada angka 103.

”Sehingga kami akan melakukan langkah-langkah strategis untuk mengejar peningkatan NTN,” sebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ketika menghadiri Rakor Tingkat Menteri (RTM) guna membahas Sasaran Pembangunan Nasional di Kantor Bappenas Jakarta, Kamis (10/6).

Dia menegaskan bahwa KKP akan melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan NTN yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Advertisement

Langkah strategis tersebut di antaranya adalah bekerjasama lintas sektor dalam berbagai aspek, baik untuk melakukan perbaruan kebijakan harga ikan, hingga bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan pembangunan pelabuhan-pelabuhan perikanan.

Selain itu Menteri Trenggono beserta jajarannya juga mencoba menelusuri di lapangan serta pengumpulan data mengapa NTN selama ini rendah. Diketahui bahwa nilai produksi ikan di Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp224 triliun dengan jumlah nelayan 2.387.591 orang yang mana seharusnya NTN di Indonesia bisa lebih tinggi. Namun pada kenyataannya nilai rata-rata NTN tahun 2020 hanya menyentuh angka 100,22 dan nilai rata-rata NTN Indonesia pada saat ini berada pada angka 103,4.

Rendahnya nilai NTN tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Selain dikarenakan situasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan usaha perikanan sempat mengalami kelesuan pada masa awal pandemi bulan Maret hingga April 2020, rendahnya NTN juga dikarenakan besarnya spending operasional dan juga tidak adanya tolok ukur kesejahteraan nelayan yang jelas.

“Kesejahteraan nelayan harus diteliti secara detail tolok ukur kesejahteraanya. Perlu diukur dengan benar. Rumusnya kan ini pengeluaran. Belum tentu tolok ukur kesejahteraan di pesisir yang satu sama dengan kesejahteraan di pesisir yang lain. Hal inilah yang perlu segera kita benahi juga. Saya sudah dorong terus di internal agar bulan ini kita tau starting point dimana, lalu kita bisa membuat kebijakan-kebijakan strategis yang menguntungkan masyarakat nelayan,” ucap Menteri Trenggono.

BACA JUGA: Manfaatkan Dana LPMUKP, Nurdin dan Suparjono Sukses Jadi Nelayan

Dalam kesempatan tersebut Menteri Trenggono juga memaparkan beberapa program terobosan KKP hingga tahun 2024, yaitu peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari subsektor perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Dia berharap melalui kerja sama lintas sektor dan diskusi dengan Bappenas, maka target-target tersebut dapat tercapai dengan cepat.

“Mohon dukungannya Menteri Bappenas, serta dari kementerian yang lain untuk berkolaborasi. Saya berharap dengan adanya kerja sama antar Lembaga dan Kementerian ini dapat menyukseskan dan mempercepat target untuk menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan,” harapnya.

Dalam rapat RPJMN 2020–2024 tersebut selain membahas mengenai NTN, juga untuk membahas NTP (Nilai Tukar Petani) dan dihadiri oleh beberapa Pejabat Negara, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta dari kementerian yang lain yang diwakilkan oleh para jajarannya seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, serta Kementerian Koperasi dan UKM. (*)

Reporter: JP Group
Editor: Suprizal Tanjung