Opini

Quo Vadis Rancangan Perpres Kawasan BBK

Batampos.ok – RENCANA Menko Perekonomian yang akan membentuk Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Bintan Karimun (KPBPB BBK), patut diapresiasi dan direspon positif. Terlebih lagi pemerintah sudah membulatkan tekat akan mengintegrasikan Kawasan KPBPB BBK dalam satu kesatuan untuk pengembangannya ke depan sebagai kekuatan ekonomi regional dan nasional.

Pengintegrasian Kawasan KPBPB BBK sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, adalah suatu keniscayaan dan conditio sine qua non untuk meningkatkan dan menggairahkan iklim berinvetasi. Ranperpres RIP ini juga memberi kepastian hukum sekaligus blue print (cetak biru) pengembangan kawasan BBK.

Kepastian hukum berinvestasi di Kawasan BBK sangat penting bagi investor yang menanamkan modalnya untuk menghilangkan keragu-raguan dalam diri mereka. Ranperpres RIP juga menjadi cetak biru BBK sebagai “detailed description of a plan”, yaitu deskripsi yang mendetil mengenai suatau rencana, sehingga menjadi jelas terang benderang. Jangan sampai ada tumpang tindih lahan dalam satu kawasan dan menjadi sengketa (dispute) yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Advertisement

Di tengah lesunya investasi akibat dampak dari pandemic Covid-19, kebijakan Ranperpres RIP BBK menjadi penting dan strategis kehadirannya. Kebijakan ini sesungguhnya sudah lama dinantikan oleh para investor dan kalangan dunia usaha, terutama untuk memberi kepastian hukum berinvestasi di kawasan BBK.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang pro aktif mendorong dan mendukung terbentunya Ranperpres RIP KPBPB BBK harus terus menerus mengawalnya tanpa mengenal lelah. Suara-suara kalangan dunia usaha dan stake holders di Kepri khususnya, haruslah didengar dan diajak dialog agar Ranperpres jangan sampai mengabaikan suara-suara pengusaha tempatan atau lokal sebagai ujung tombak investasi.

Pertanyaannya, seperti apa Ranperpres Kawasan BBK yang akan dibentuk sebagai instrument hukum dan sebagai landasan atau acuan pijakan bagi investor dalam menenamkan modalnya, hal itulah yang perlu dijawab oleh pemerintah. Norma-norma yang ada dalam Ranperpres, mulai dari skema perizinan/investasi, transparansi pembiayaan, adanya tax dan non-tax, masa waktu berinvestasi, dan bebas dari pungutan liar, menjadi tolak ukur kepercayaan bagi investor.

Dalam pasal 2 PP 41/2021 sudah dijelaskan ada enam ruang lingkup pengaturan Kawasan BBK dalam satu RIP, yaitu mulai dari kelembagaan, pelayanan perizinan, pengembangan dan pemanfaatan asset, fasilitas dan kemudahan, pengembangan dan pengelolaan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, dan sanksi. Seperti apa detil penjelasan dan penjabaran keenam ruang lingkup pengaturan Kawasan BBK ini menjadi penting dan perlu diketahui dan dipahami para investor secara mudah dan terukur.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Bintan baru-baru ini mengatakan, pengintegrasian Kawasan BBK mencakup tiga program utama, yaitu, 1) pengembangan sector industry dan jasa strategis (core business), 2), pembangunan infrastruktur BBK yang terkoneksi dan terintegrasi, serta, 3) harmonisasi regulasi dan kelembagaan untuk kemudahan berinvestasi, dan optimalisasi KPBPB BBK.

Tiga program utama tersebut dituangkan dalam sistem kelembagaan (Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan). Pelayanan perizinan (BP menerbitkan seluruh perizinan berusaha, menetapkan jenis dan jumlah barang konsumsi). Pengembangan dan Kerjasama asset dengan BUMN/BUMD/ Koperasi/Swasta/PT dan Badan Hukum asing). Kemudian, kemudahan arus masuk keluar barang, perpajakan, pabean, cukai, imigrasi dan larangan/pembatasan, pengembangan dan pengelolaan Kawasan.

Dari diskusi penulis dengan kalangan dunia usaha dan professional di Batam, setidaknya ada beberapa hal yang harus dihadirkan dalam Ranperpres RIP KPBPB BBK, yaitu, pertama, kepastian hukum berinvestasi dengan regulasi yang simple, sederhana, tidak berlit-belit, dan tidak tumpang tindih antarlembaga vertikal. Kedua, pelayanan perizinan satu atap dengan cepat dan tepat, tanpa biaya “siluman”. Ketiga, fasilitas keluar masuk barang tanpa hambatan, dan bebas pungli.

Menurut hemat saya, Ketiga hal tersebut di atas sangat ditentukan oleh orang-orang yang berada di dalam kelembagaan mulai dari Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan. The man behind the gun, orang di balik “senjata” (yang diberi kepercayaan) sangat menentukan kelembagaan berfungsi dan berjalan secara efektif.

Dewan Kawasan yang diketuai Menko Perekonomian akan lebih efektif bila dalam pelaksanaannya dipegang oleh Gubernur Kepri selaku Ketua Harian, bukan sekadar anggota. Itu dimaksudkan untuk memudahkan pengambilan keputusan bila ada hal-hal urgen dan mendesak diselesaikan.

Begitu juga dengan Badan Pengusahaan (BP) sudah seharusnya mengkombinasikan antar-profesional lokal dan nasional dengan latarbelakang dan pengalaman yang berbeda. Profesional lokal dibutuhkan agar kultur budaya dan social politik lokal dapat dipahami tanpa menimbulkan gejolak sosial di lingkungan Kawasan BBK di kemudian hari. Semoga …* (*)

 

Oleh : Surya Makmur Nasution, Wakil Ketua Komisi III (Infrastruktur dan Pembangunan) DPRD Keperi 2014-2019.