headline

Sembako dan Sekolah Dikenakan PPN?

Menkeu: Teknik Hoaks yang Sangat Bagus

Karaywan toko sembako di Pasar Fanindo, Tanjunguncang, Batuaji menyusun beras, Jumat (23/10). Pemerintah berencana mengenakan pajak pada produk sembako. (Dalil Harahap/Batam Pos)

batampos.id – Kontroversi mengiringi wacana kebijakan pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada produk sembako. Wacana itu tertuang dalam draf RUU Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pada Pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dihapus dari barang yang tidak dikenakan PPN. Artinya, sembako akan dikenakan PPN.

Menanggapi wacana itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati pun angkat bicara. Ani menyayangkan adanya draf RUU KUP yang sudah lebih dulu beredar luas sebelum waktunya dibahas di DPR. Dia memastikan, pemerintah masih fokus untuk pemulihan ekonomi.

Advertisement

“Ini memang situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata dokumennya keluar, karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Sehingga kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita, yang keluar sepotong-sepotong yang kemudian di-blow up dan seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak bahkan mempertimbangkan situasi hari ini,” ujarnya saat raker bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (10/6).

Justru, Ani menyebut pemerintah akan tetap memberikan bansos kepada masyarakat. Insentif kepada pelaku UMKM juga tetap berjalan. “Yang terjadi sekarang, rakyat menikmati seluruh apa yang dinamakan belanja, bantuan pemerintah, dan insentif perpajakan. Mereka tidak bayar PPh 21, PPN ditunda atau direstitusi, PPh 25 dikurangi, jadi semua pengusaha bisa tumbuh lagi. PPh 21, PPh perusahaan, PPh 22 Impor, PPh 26 final, pajak UMKM diberikan final, tapi kok malah yang keluar seperti ini? Kami sayangkan itu,” tutur dia.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, APBN perlu disehatkan kembali dengan cara yang bijaksana. Dia memastikan setiap kebijakan yang ditempuh tentu memperhatikan seluruh lapisan masyarakat. Kabar yang kadung berkembang liar disebutnya sebagai bagian dari hoaks.

“APBN kita berikan untuk membantu masyarakat survive. Seolah-olah PPnBM untuk mobil diberikan, sembako dipajaki itu kan teknik hoaks yang bagus banget memang,” tegas dia.

Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menjelaskan, pemerintah tak akan berbuat konyol dalam menetapkan kebijakan. Sebab, pemerintah saat ini sedang mati-matian memperjuangkan pemulihan ekonomi pasca dihantam pandemi Covid-19.

Yustinus menyebut, semestinya justru PPN yang dibayarkan mengacu pada penghasilan dan pola konsumsi masyarakat. Sebagai catatan, Indonesia saat ini masih menganut sistem PPN single tarif sebesar 10 persen.

“Yang dikonsumsi masyarakat banyak (menengah bawah) mustinya dikenai tarif lebih rendah, bukan 10 persen. Sebaliknya, yang hanya dikonsumsi kelompok atas bisa dikenai PPN lebih tinggi. Ini adil bukan? Yang mampu mensubsidi yg kurang mampu. Filosofis pajak kena: gotong royong,” ujarnya melalui akun Twitter-nya baru-baru ini.

Sementara itu, Dosen Agrobisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Feryanto, meminta pemerintah meninjau kembali rencana memungut PPN dari produk-produk sembako. “Setelah saya baca-baca literatur penelitian terdahulu, urgensi PPN untuk sembako pada saat sekarang belum urgen,” katanya, kemarin.

Dia mengatakan, perlu dilihat landasan pemerintah sampai berkeinginan memungut PPN dari komoditas sembako. Tujuannya tentu mengarah pada kekurangan fiskal. Dia berharap pemerintah bisa mencari sumber fiskal lain yang dengan cara lebih kreatif. Sebab bagaimanapun alasannya, PPN untuk sembako membuat harga jual naik.

Dosen yang akrab disapa Fery itu mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, daya beli masyarakat sedang tertekan. Baik di desa maupun di kota. Daya beli masyarakat yang terus tertekan itu bisa menambah tingkat kemiskinan di Indonesia. Penerapan PPN terhadap sembako itu bakal membuat daya beli masyarakat semakin tertekan.

“Di satu sisi pemerintah memberikan insentif. Tetapi ini di sisi hilirnya pemerintah kok mengutip PPN (sembako, red),” jelasnya. Jika rencana ini terjadi, maka kucuran insentif dari pemerintah untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 tidak akan berdampak apa-apa.

Fery lantas menjelaskan siapa pihak yang paling terdampak jika kebijakan PPN sembako tersebut diterapkan. Menurutnya yang paling terdampak atau dirugikan adalah petani. Khususnya petani skala kecil. Perlu diketahui 50 persen lebih petani di Indonesia masuk kategori petani kecil karena lahannya tidak sampai satu hektare.

Para petani kecil tersebut bakal terkena dua dampak sekaligus akibat penerapan PPN sembako. Yaitu petani kecil sebagai seorang konsumen, pasti terdampak dengan melambungnya harga sembako akibat adanya PPN. Kemudian petani sebagai produsen komoditas pertanian, harus menjual barangnya lebih murah di pasaran. Fery mengatakan, dengan adanya PPN sembako, para pedagang tentu akan menekan harga beli mereka ke petani. Dengan alasan pemberlakuan pajak tersebut.

Fery menegaskan pemerintah perlu bijaksana dalam mengambil keputusan untuk mengatasi kekurangan fiskal. Memungut PPN sembako juga tidak mudah penerapannya. Di Indonesia saat ini ada sekian banyak pasar-pasar tradisional. Bagaimana pengawasan supaya setiap pedagang sembako membayar PPN sembako dengan disiplin.

“Seperti kita ketahui, pedagang sembako di pasar-pasar tradisional pencatatannya sederhana. Bahkan kadang berdasarkan ingatan,” jelasnya. Sehingga mereka bisa jadi kerepotan ketika diwajibkan menyetor PPN atau penjualan sembakonya ke negara. Fery mengatakan, bisa jadi ketika PPN sembako nanti tetap diterapkan, ongkos pengawasannya lebih besar ketimbang nilai pajaknya itu sendiri.

Menurut dia, PPN untuk sembako yang draf aturannya sudah disampaikan pemerintah ke DPR itu berbeda dengan PPN di supermarket-supermaket. PPN di supermarket sejatinya adalah pajak untuk pengusaha supermaket. Tetapi kemudian dibebankan ke konsumen.

Selain itu, segmen konsumen di supermarket berbeda dengan di pasar-pasar tradisional. Konsumen di supermarket tidak keberatan ketika belanjaan mereka dibebani PPN 10 persen. Tetapi bagi masyarakat kecil yang biasa belanja ke pasar tradisional, pengenaan PPN bisa terasa memberatkan. “Meskipun di dalam regulasinya ada skema PPN 12 persen, 10 persen, atau bahkan satu persen,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso, mengatakan bahwa pengenaan PPN pada produk pangan bisa berdampak pada semakin tertekannya petani. Seiring harga yang naik di tingkat konsumen akibat pemberlakuan PPN, sisi hilir rantai pasok dia sebut akan menekan harga di hulu sehingga kenaikan harga tidak dirasakan oleh konsumen.

”Mayoritas komoditas pangan digarap oleh petani dan pengusaha skala kecil, bukan perusahaan skala besar. Pada akhirnya yang jadi korban adalah petani karena harga di sisi hulu ditekan,” ujarnya.

Sutarto berpendapat, pengenaan pajak pada bahan pangan pokok dalam waktu dekat belum tepat. Terlebih di tengah ketidakpastian kapan pandemi berakhir. ”Kami kira belum tepat. Saya kira akan memberatkan nantinya jika berlaku,” tegasnya.

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar, meminta kebijakan PPN sembako ditinjau ulang. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi semakin memberatkan kehidupan masyarakat bawah dan kontraproduktif dengan upaya pemerintah menekan ketimpangan melalui reformasi perpajakan dalam revisi UU KUP. “Apalagi kebijakan tersebut digulirkan di masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit,” kata Gus Ami, sapaan akrab Muhaimin Iskandar.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, jika bahan pokok dikenakan PPN maka akan membebani masyarakat. Saat ini, pedagang pasar sedang mengalami kondisi sulit karena lebih dari 50 persen omzet dagang menurun.

Menurut dia, jika sembako dihilangkan dari kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN tentu saja akan merugikan masyarakat, karena barang kebutuhan pokok sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, akan berlaku teori efek domino, yaitu daya beli masyarakat akan menurun. ”Terutama pekerja atau karyawan perusahaan dan perekonomian makin sulit untuk bangkit,” ungkapnya.

Padahal, pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan membebaskan PPN 0 persen bagi barang impor kendaraan dan properti untuk menggairahkan perekonomian. Usaha-usaha itu diharapkan bisa bangkit kembali, sehingga daya beli konsumen meningkat.

Politisi asal Jombang itu menilai, dua kebijakan itu saling bertentangan. ”Kalau kita ingin perkembangan ekonomi nasional secara agregat, seharusnya jangan tambah beban masyarakat kecil dengan PPN,” ungkapnya.

Fraksi PKS juga bersuara keras perihal kenaikan PPN untuk kebutuhan pokok ini. Anggota Fraksi PKS sekaligus Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, mengingatkan pemerintah bahwa mereka perlu memikirkan cara lain untuk meningkatkan pendapatan negara selain dengan memungut pajak semakin besar dari rakyat.

Netty bahkan menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PPN sembako ini tidak masuk akal karena hanya menambah bebas masyarakat selama pandemi. Padahal, pemasukan masyarakat selama pandemi pun menurun sehingga daya beli ikut terpuruk. Bisa diperkirakan bahwa daya beli masyarakat akan semakin merosot dengan adanya kebijakan kenaikan PPN sembako tersebut.

”Berhenti menguji kesabaran rakyat dengan membuat kebijakan yang tidak masuk akal. Ini kebijakan yang tidak pro rakyat,” tegas Netty kemarin.

Dia pun menilai bahwa rencana menaikkan PPN sembako menandakan pemerintah hanya mencari cara mudah saja untuk menaikkan pendapatan negara yang juga menipis akibat pandemi. ”Jangan cari cara mudahnya saja. Apakah pemerintah sudah tidak tahu lagi cara mencari sumber pendapatan negara kecuali dengan menarik pajak dari rakyat,” lanjutnya.

Senada, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, juga menyayangkan sikap pemerintah yang ingin menaikkan PPN tersebut. Dia menyebut bahwa ini merupakan tanda pemerintah panik melihat utang yang menggunung sementara penerimaan pajak menurun. Mardani pun menegaskan bahwa seharusnya imbas dari pandemi, pemerintah bisa memikirkan cara lain yang lebih cerdas selain menaikkan pajak.

”Mestinya di masa pandemi, pemerintah bisa bekerja lebih cerdas, tidak dengan menaikkan pajak apalagi terhadap kebutuhan pokok. Tapi memperkuat industrialisasi dengan menggunakan energi terbarukan,” jelasnya kemarin.

Biaya Sekolah Mahal hingga Berisiko Putus Sekolah

Tak hanya sembako, biaya pendidikan kabarnya juga akan dikenai PPN. Dalam Pasal 4A ayat (3) draf perubahan UU KUP, pemerintah menghapus jasa pendidikan dari daftar objek non-jasa kena pajak (JKP).

Sebelumnya, mengacu UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sekolah dikecualikan dari daftar objek PPN.

Sebagai catatan, Indonesia saat ini masih menganut sistem PPN single tarif sebesar 10 persen. Pemerintah pun berencana akan menaikkan tarif PPN dari 10 persen ke 12 persen.

Sistem single tarif pun rencananya akan diubah menjadi multitarif. Multitarif artinya tarif PPN berdasarkan barang regular dan barang mewah. Pertama, tarif sebesar 5 persen untuk jasa yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan menengah-bawah. Kedua, tarif sebesar 25 persen bagi jasa tergolong mewah.

Nantinya untuk sekolah yang tergolong mahal bakal dibanderol PPN dengan tarif normal yakni 12 persen. Sedangkan sekolah negeri misalnya dikenakan tarif 5 persen. Untuk rincian tarif PPN sekolah atau jasa pendidikan berdasarkan jenisnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP) bila beleid perubahan UU KUP itu jadi disahkan.

Kabar kenaikan PPN biaya sekolah yang sudah beredar luas itupun ditanggapi dingin oleh Menkeu, Sri Mulyani Indrawati. Dalam raker dengan Komisi XI DPR RI dengan Menkeu kemarin (10/6), Ani pun mendapat sejumlah sorotan dari anggota dewan.

“Bahwa dalam situasi seperti ini kok pemerintah melakukan hal yang tidak justru memberikan kenyamanan bagi mereka dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menegaskan, draf tersebut akan dibahas antara pemerintah dan DPR. Dia menyayangkan beredar luasnya draf tersebut sebelum adanya pembahasan. Sehingga, banyak pihak yang tak memahami secara menyeluruh.

Pemerhati Pendidikan, Indra Charismiadji, menyayangkan adanya rencana pengenaan PPN di sektor pendidikan. Menurut dia, dengan penerapan ini maka dampak terdekatnya ialah kenaikan biaya pendidikan. Orangtua bakal diminta menambah biaya untuk PPN.

”Dampaknya kalau SPP naik apa? Banyak anak putus sekolah dong,” ujarnya. Mengingat, kondisi ekonomi saat ini yang sedang berat. Banyak orangtua yang terkena PHK.

Di sisi lain, pemerintah dinilai belum melaksanakan amanat konstitusi UUD 45 pasal 31 yang mengatakan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Artinya, siswa SD dan SMP wajib dibiayai pemerintah sehingga angka partisipasi murni di tingkat tersebut di atas 100 persen.

Sayangnya, masih ada 20 persen usia SMP belum bersekolah. Sementara, anak usia SD masih ada dua persen yang tidak mengenyam pendidikan. ”Sekarang faktanya kalau belum dilaksanakan tapi akses mau ditutup, dipersulit lagi, ya berarti pemerintahnya inkonstitusional,” keluhnya.

Lain halnya bila pemerintah menyiapkan sekolah negeri dengan daya tampung seluruh siswa. Jika itu terjadi, maka wajar saja apabila pemerintah menarik PPN ke sekolah swasta. Sebab, masuk sekolah swasta merupakan pilihan. Bukan keterpaksaan karena daya tampung di sekolah negeri tak mencukupi.

”Kalau sekarang kan gak ada pilihan. Fakta ini bisa dilihat sebentar lagi dalam PPDB. Kalau tidak keterima negeri, pilihannya mau tetep sekolah di swasta atau gak meneruskan,” paparnya. Karenanya, ia sangat menolak adanya rencana tersebut.

Senada, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, pun tak sepakat dengan rencana pengenaan PPN pada sektor pendidikan. Ia meminta agar draft tersebut dicabut. ”Ini sama saja seperti komersialisasi pendidikan,” keluhnya.

Ia menyebut, rencana ini tak ada bedanya dengan undang-undang Cipta kerja klaster pendidikan sebelumnya. Dimana, rencana tersebut akan sangat merugikan hak-hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan. Padahal pendidikan wajib diberikan oleh negara.

”Kemudian, ini akan menambah beban orangtua untuk membiayai anaknya,” ungkapnya. Sebab, sekolah-sekolah swasta akan berlomba menaikkan besaran SPP-nya. Padahal, saat ini masih dalam kondisi pandemi dimana ekonomi masih sulit. ”Terus ini sembako juga akan dikenai PPN. Kira-kira akan milih perut dulu atau sekolah dulu,” sambungnya.

Sehingga, dipastikan, dampak jangka panjangnya ialah terjadinya peningkatan angka putus sekolah. Saat ini saja, menurutnya, rata-rata lama anak Indonesia bersekolah hanya 7-8 tahun. Angka tersebut kemungkinan bakal menurun tajam bila PPN diterapkan. ”Kalau begini, di mana merdeka belajarnya,” terangnya. (*)

Reporter: JP GROUP
Editor: MOHAMMAD TAHANG

Draf RUU KUP

Berdasar draf RUU KUP, ada 3 opsi tarif untuk pengenaan PPn barang kebutuhan pokok:

1. Diberlakukan tarif PPN umum yang diusulkan 12 persen

2. Dikenakan tarif rendah sesuai dengan skema multitarif yakni sebesar 5 persen, yang dilegalisasi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP)

3. Menggunakan tarif PPN final sebesar 1 persen

Sumber: diolah dari berbagai sumber