Ekonomi & Bisnis

Sri: Pembahasan PPN untuk Sembako Tidak Layak Dibahas

ILUSRASI: Beras di Gogo Supermarket Bengkong Kampung Seraya, Batam, Senin 5 April 2021. F Suprizal Tanjung, Batam Pos

batampos.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan untuk saat ini pembahasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak layak untuk dibahas. Apalagi mengaitkan PPnBM dengan PPN sembako.

Sebab, PPnBM ditetapkan pemerintah untuk mendorong geliat sektor otomotif. Sedangkan PPN masih belum dibahas dan belum tentu juga akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Ini disebutkan Sri merespons pertanyaan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI yang menanyakan terkait dengan rencana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk sembako.

Advertisement

“Tidak betul dibentur-benturin seolah-olah PPnBM untuk mobil diberikan dan sembako dipajaki, itu kan teknik hoax yang bagus banget memang,” ujar Sri Mulyani di ruang rapat komisi XI, Kamis (10/6).

Menkeu mengaku sangat ironis dengan kabar kebijakan itu mencuat ke permukaan yang menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Padahal PPN sendiri masih belum dibahas dan belum tentu juga akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Dengam demikian, dia meminta para wakil rakyat agar dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat terutama di daerah dapil masing-masing bahwa saat ini fokus pemerintah adalah pada pemulihan ekonomi.

“Jadi tolong disampaikan pada para konstituen, masyarakat, fokus kita sekarang pemulihan ekonomi,” imbuhnya.

BACA JUGA: Sembako dan Sekolah Dikenakan PPN?

Sri Mulyani mengatakan APBN saat ini diberikan untuk membantu masyarakat agar bisnisnya dapat bertahan, membayar perawatan Covid-19, membayar vaksin, bayar isolasi mandiri, membantu UMKM, membayar pendidikan, internet. “Segala macam kita berikan dan segala pajak tentu kita relaksasi,” ucapnya.

Sri Mulyani juga menegaskan dan meyakinkan bahwa pemerintah tidak akan membuat satu kebijakan pun tanpa koordinasi dengan DPR terutama terkait perpajakan. Sehingga, ia memastikan apa yang beredar di masyarakat tidak lengkap.

“Nggak mungkin (tidak didiskusikan oleh DPR), jangankan pajak yang PPN, cukai pun kita harus diskusikan dengan bapak dan ibu sekalian,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group
Editor: Suprizal Tanjung