Nasional

KPK Eksekusi Eks Komisioner KPU ke Lapas Kedungpane

Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). (F. Miftahulhayat/Jawa Pos)

batampos.id – Mantan komisioner Komisi pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dieksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang kedungpane.

Wahyu akan menjalani hukuman pidana selama tujuh tahun terkait dengan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (18/6) membenarkan eksekusi mantan komisioner KPU tersebut.

“Kamis (17/6/2021) Jaksa Eksekusi Suryo Sularso dan Rusdi Amin telah selesai melaksanakan putusan MA RI Nomor: 1857 K/ Pid.Sus/2021 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst tanggal 24 Agustus 2020 dengan terpidana Wahyus Setiawan (Mantan Komisioner KPU) yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan cara memasukkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Kedungpane untuk menjalani pidana selama 7 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan,” kata Ali Fikri.

Selain menjalani hukuman penjara selama 7 tahun, Wahyu juga diwajibkan membayar denda sejumlah Rp 200 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

BCA JUGA: Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Segera Dieksekusi 7 Tahun

“Serta penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok,” beber Ali.

Dalam perkaranya, Wahyu terbukti menerima suap sebesar Rp 600 juta dari kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku. Suap tersebut berkaitan dengan upaya agar caleg PDIP Harun Masiku terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia, sedangkan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.

Selain itu, Wahyu juga terbukti menerima gratifikasi sejumlah Rp 500 juta dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Uang itu diserahkan melalui perantara Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo.

Atas perbuatannya, Wahyu Setiawan divonis bersalah melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. (*)

Reporter: Jpgroup
Editor: Ryan Agung