Nasional

Eks PPK Kemensos Ajukan JC, Maqdir Sebut Upaya Lempar Tanggung Jawab

Mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

batampos.id – Tim kuasa hukum mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail mengomentari permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso. Maqdir menyebut, permohonan JC itu menganggap Matheus Joko adalah korban dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19.

Dia pun menyesalkan, terkait narasi Matheus Joko Santoso yang berdalih kasus dugaan suap yang menjeratnya hanya menjalankan perintah Juliari Peter Batubara.

“Dengan cara seperti ini orang tidak akan dengan mudah dan gampang seolah-olah mencari perlindungan, seolah-olah adalah korban. Kalau tidak ada OTT, dia sudah memegang uang cukup banyak hampir Rp 14 miliar,” kata Maqdir dalam keterangannya, Selasa (22/6).

Advertisementjudul gambar

“Saksi yang memberatkan orang lain untuk menjadi justice collaborator seperti MJS seharusnya dihukum dengan hukuman yang tinggi, dan permohonannya dikesampingkan,” imbuhnya.

Maqdir memandang, permohonan JC yang dilayangkan Matheus Joko Santoso merupakan cara untuk mendapatkan perhatian. Bahkan juga mengharapkan keringanan hukuman dan kemudahan ketika menjalani hukuman.

“Menurut hemat saya MJS tidak pantas untuk mendapat status sebagai justice collaborator, karena dia adalah kewenangan pelaku utama terjadinya perkara bansos. MJS tidak bisa disebut sebagai saksi mahkota,” papar Maqdir.

Maqdir mengungkapkan, pada banyak negara umumnya saksi mahkota digunakan untuk membongkar perkara atau kejahatan terorganisir dan tidak mudah pembuktiannya. Tetapi Maqdir menyebut, perkara dugaan suap bansos hal yang mudah, karena Matheus Joko tertangkap tangan dengan bukti uang yang nyata serta hasil penyadapan.

Maqdir lantas mengungkapkan, berdasarkan proses persidangan terdapat hubungan asmara antara Matheus Joko Santoso dan Daning Saraswati. Dia mengungkapkan, berdasarkan kesaksian terpidana Harry Van Sidabukke bahwa Matheus Joko dan Daning Saraswati memiliki kedekatan personal.

Terdapat fakta bahwa Matheus Joko Santoso memberikan modal sebesar Rp 3 miliar untuk pendirian PT Rajawali Parama Indonesia (RPI). Bahkan Daning juga diduga mendapat jatah rumah pa daerah Cakung Jakarta Timur, mobil Toyota Vios dan Toyota Cross, dan cafe deposit box (SDB) BRI senilai Rp 1,8 miliar.

“Dari BAP dan keterangan saksi sudah terbukti cara hidup dan kesusilaan MJS dan Daning bukan cara hidup dan kesusilaan yang baik dan sesuai dengan kebiasaan yang dari kebanyakan orang Indonesia,” urai Maqdir.

“Saksi sepertu MJS ini adalah saksi yang tidak bertanggung jawab. Dia adalah orang mau cari kekayaan dan hidup bersenang-senang, kemudian melemparkan tanggung jawab keatasan. Makanya saya katakan ini adalah saksi durhaka,” ucap Maqdir.

Sebelumnya, mantan PPK Kemensos Matheus Joko Santoso mengajukan upaya hukum JC terkait kasus dugaan suap pengadaan bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun Anggaran 2020. Permohonan JC itu telah disampaikan ke Pengadila Negeri Jakarta Pusat.

“Sebenarnya alasan simpel, karena kita ingin dapat keadilan, biar bagaimanapun dari awal persidangan saya sampaikan pak Matheus Joko ini hanya menjalankan pemberi perintah, perintah dari pak Menteri,” ujar pengacara Matheus Joko Santoso, Tangguh Setiawan Sirait ditemui di PN Tipikor Jakarta, Selasa (15/6). “Artinya seperi keterangan saksi dari Pak Syafi’i orang atasan Pak Joko juga memang sudah sering disampaikan bapak Joko itu adalah orang yang selalu mengikuti perintah dan enggak pernah melanggar perintah dari atasan,” imbuhnya.

Tangguh beralasan, kliennya hanya dimanfaatkan oleh Juliari Batubara untuk mengumpulkan fee pengadaan bansos Covid-19. Dia tak memungkiri, fee yang dipungut dari setiap vendor senilai Rp 10 ribu perpaket bansos.

Dia mengakui, permohonan JC itu terlebih dahulu diajukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 1 April 2021 lalu. Dia memastikan, kliennya akan kooperatif dalam menjalani proses hukum. “Sebenarnya 1 April sudah kami ajukan ke KPK, hanya di pengadilan kami melihat dulu, kami ingin yakinkan Hakim dan Jaksa bahwa memang kami konsisten membuka satu persatu fakta di persidangan ini,” tegas Tangguh. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim