Ekonomi & Bisnis

DPR Usul Pajak Sembako hanya Dikenakan pada Produk Impor

ILUSRASI: Beras di Gogo Supermarket Bengkong Kampung Seraya, Batam, Senin 5 April 2021. F Suprizal Tanjung, Batam Pos

batampos.id – Dalam rapat bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, beberapa anggota Komisi IV DPR menyatakan keberatan dengan rencana pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan kebutuhan pokok atau sembako. Senin (21/6) mereka usul supaya PPN sembako hanya dikenakan pada produk impor.

“Saya tergelitik mendengar menteri keuangan yang katanya, wah tiba-tiba sembako mau dikenai pajak,” kata Ketua Komisi IV DPR Sudin.

Menurut dia, ketimbang memberlakukan PPN sembako, pemerintah lebih baik menertibkan pajak perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia. Mereka sudah diuntungkan kebijakan pajak selama bertahun-tahun.

Sudin mengusulkan, PPN sembako dikenakan pada bahan pangan yang didatangkan dari luar negeri alias impor. Misalnya, gandum. Selama ini, menurut dia, gandum impor tidak dikenai pajak. Selain gandum, Sudin menyatakan bahwa kedelai impor dan bawang putih impor pun tidak dikenai pajak.

BACA JUGA: Soal PPN Sembako dan Sekolah, Airlangga: Sudah Dikirim Surpres

Daripada memajaki sembako yang dihasilkan petani tanah air, Sudin menyebutkan bahwa bahan pangan impor lebih layak dikenai pajak. Dia berharap pemerintah bisa menelaah ulang rencana tersebut.

Dia juga mengimbau Syahrul bisa berkomunikasi langsung ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan hal tersebut. Sementara itu, Johan Rosihan, anggota Komisi IV, meminta pemerintah lebih cermat.

Menurut dia, pangan merupakan amanah dari Tuhan yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. “Bukan objek pajak,” tuturnya.

Dia juga menyebutkan bahwa wacana untuk hanya memajaki sembako premium akan sulit dipraktikkan. Definisi sembako premium juga masih sangat samar. (*)

Reporter: JP Group
Editor: Suprizal Tanjung