Kepri

Heryanto Sebut Pungli SPJK Dishub Batam Sudah Berlangsung Sejak Kadishub Dijabat Yusfa Hendri

Sidang dugaan korupsi di Dishub Batam dengan agenda keterangan terdakwa, Kamis (1/7/2021). f. yusnadi

batampos.id- Terdakwa dugaan korupsi pungutan liar (Pungli) penerbitan Surat Penetapan Jenis Kendaraan (SPJK) Dinas Perhubungan (Dishub) Batam Tahun 2018 2020, Haryanto mengaku Pungli telah berlangsung sejak Kepala Dinas (Kadis) dijabat oleh Yusfa Hendri. Saat itu, pengurusan SPJK dipungut biaya sebesar Rp 650 ribu oleh Kadishub sebelumnya.

BACA JUGA: Saksi Sebut Pungli SPJK Dishub Batam sudah Ada Sejak Kadishub Dijabat Zulhendri 

Seluruh uang Pungli yang diterima saat itu, diserahkan ke Kadis. Selanjutnya setelah terkumpul, Kadis memberikan Rp 3 juta pada masing-masing Kepala Bagian dan Pegawai Dishub Batam. “Jumlah yang kami terima untuk pengurusan SPJK dalam 2 minggu sampai satu bulan bisa dapat Rp 10 juta sampai Rp 15 juta,” kata Heryanto saat sidang agenda keterangan terdakwa di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kamis (1/7/2021).

Uang pungli yang diterima itu, lanjut Haryanto, digunakannya untuk pemasangan papan bunga dan baliho, hadiah, serta dana sumbangan ke instansi-instansi lain sesuai dengan perintah kadisnya. “Penggunaan uang itu atas perintah Kadis, seperti hadiah Sepeda motor, dibeli dengan uang itu,” jelasnya.

Kepada Majelis Hakim, terdakwa Haryanto mengaku, dari praktek Pungli sebesar Rp850 ribu per unit mobil yang dilakukannya bersama terdakwa Rustam Effendi, ia meraup untung Rp 10 juta hingga 15 juta per bulan. “Yang Mulia, saya mendapat keuntungan, dengan rincian pembagian Rp500 ribu untuk pak Rustam dan Rp 350 ribu untuk saya,” ujar Haryanto saat ditanya Majelis Hakim.

Sebelumnya diketahui terdakwa Haryanto selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Bidang Angkutan Jalan Dishub Batam, bersama-sama dengan terdakwa Rustam Efendi selaku Kepala Dishub Batam diduga melakukan Pungli terhadap penerbitan SPJK kepada mitra kerja dan rekan kerja kota Batam yang berhubungan dengan izin SPJK. Pungli bersumber dari pungutan sebesar Rp 850 ribu pada setiap surat rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor angkutan barang dan orang di Dishub Batam sejak 2018 hingga 2020. (*)

Reporter : YUSNADI NAZAR
editor: tunggul