Kepri

Batam 49 Hektare, Bintan 26,8 Hektare, Lahan untuk Pembangunan Jembatan Babin

F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos
Dari kiri; Menko Polhukam, Mahfud MD; Gubernur Kepri, Ansar Ahmad; Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan; Wali Kota Batam ex officio Kepala BP Batam, Muhammad Rudi; dan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi; meninjau landing point Jembatan Babin, di Kabil, Kota Batam, Kamis (18/3).

batampos.id-Gubernur Kepri Ansar Ahmad menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 858 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi (Penlok) Jembatan Batam-Bintan (Babin). Dengan adanya Penlok tersebut, proses pembebasan lahan terhadap tanah-tanah milik masyarakat yang terdampak akan segera dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bintan.

BACA JUGA: Rela Tunda Proyek Strategis Demi Proyek Jembatan Babin

“Setelah proses konsultasi publik tentang rencana pengadaan lahan Jembatan Babin di Tanjunguban, Bintan pertengahan pekan lalu. Gubernur sudah mengeluarkan Keputusan Gubernur tentang Penlok pada 5 Juli 2021,” ujar Ketua Persiapan Pengadaan Lahan, Syamsul Bahrum, Selasa (6/7/2021).

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, berdasarkan Penlok tersebut letak dan luas tanah lokasi rencana pembangunan berada di Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Adapun di Kota Batam adalah di Kelurahan Ngenang dan Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa Kota Batam seluas 49 Ha. Kemudian di Kabupaten Bintan berada di Kelurahan Tanjung Permai Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan seluas 24 Ha.

“Selain itu ada juga Kelurahan Tanjung Uban Selatan dan Kelurahan Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan seluas 2,8 Ha,” jelas Syamsul Bahrum.

Ditegaskannya, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah pada Tahun 2021. Sedangkan perkiraan jangka waktu pembangunan pada Tahun 2022-2024. Setelah terbitnya pengumuman ini, apabila terdapat pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

“Kita berharap semua proses berjalan dengan baik. Karena ini adalah langkah untuk pelaksaan pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Kepri yang akan menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan,” tutup Syamsul Bahrum.

Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, bagi menyelesaikan proses pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Babin, ia sudah membuat sejumlah kebijakan. Meskipun kondisi keuangan Pemprov Kepri sedang dibayang-bayangi defisit anggaran. Karena kebutuhan pembebasan lahan sekitar Rp50-Rp60 miliar, ia memutuskan untuk menunda sejumlah kegiatan strategis Pemprov Kepri tahun ini.

Diakuinya salah satu kegiatan strategis yang batal dilaksanakan pada tahun ini adalah kelanjutkan penataan kawasan G12, Tanjungpinang. Adapun anggarannya akan dialihkan bagi kebutuhan pengadaan lahan pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin).

“Kita membutuhkan untuk pembebasan lahan bagi pembangunan Jembatan Babin juga cukup besar. Tapi ini harus kita laksanakan, karena ada Rp13,2 triliun yang kita kejar,”ujar Gubernur. (*)

Reporter: Jailani
editor: tunggul