Metropolis

Berikan Bantuan Sembako untuk Warga

Dewan Desak Pemko Batam Ringankan Beban Masyarakat

Ilustrasi. Pengurus RW dan RT di kelurahan Belian Kecamatan Batamkota menyusun sembako bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepri di lapangan Hang Jebat Perumahan Cendana Batamcenter, Jumat (3/7). bantuan ini begitu membantu warga akibat dampak covid-19. (Cecep Mulyana/Batam Pos)

batampos.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam resmi menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Batam mulai Senin (12/7) ini hingga 20 Juli 2021. Aktivitas masyarakat akan dibatasi untuk sementara waktu, guna menekan penyebaran virus corona.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Aman, mengatakan, pemberlakuan PPKM Darurat ini mengakibatkan masyarakat tidak bisa beraktivitas seperti biasa karena ada penyekatakan di sejumlah titik. Sehingga, ia mendorong Pemko Batam untuk kembali menggelar program bantuan sosial kepada masyarakat.

“Itu saya pikir harus diambil keputusan untuk men-support (mendukung) untuk memberikan bantuan sosial seperti bantuan sembako,” kata Aman.

Jika angka penularan Covid-19 di Kota Batam masih tinggi, kemungkinan pemberlakukan PPKM Darurat ini akan diperpanjang kembali.

“Maka Pemko harus mengambil keputusan secara cepat bagaimana kita men-support kehidupan masyarakat di posisi PPKM Darurat ini,” katanya.

Mengenai anggaran Bansos itu, kata Aman, Pemko Batam bisa melakukan apa saja dalam kondisi darurat saat ini. Salah satunya, melakukan refocusing anggaran. Atau, bisa juga dengan menggunakan anggaran dana darurat di APBD Kota Batam tahun 2021 yang bisa difungsikan untuk bansos dalam bentuk pembagian sembako, khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu.

“Anggaran tidak terduga itu bisa juga dilaksanakan. Jadi pentinglah itu dipikirkan segera. Saat ini sudah PPKM Darurat, maka harus cepat langkah yang diambil pemerintah agar tidak terjadi ada masyarakat yang kelaparan kemudian meninggal karena kebijakan PPKM Darurat ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, terkait bantuan dari pemerintah pusat berupa beras untuk daerah yang menerapkan PPKM Darurat, hingga kini belum ada informasi dari pemerintah pusat. Menurutnya, Batam baru menerapkan PPKM Darurat mulai hari ini, sehingga terkait bantuan ini belum diterima.

“Tentu kami sangat berharap dapat bantuan sama dengan Jawa dan Bali. Namun saat ini fokus kami adalah memastikan masyarakat patuh dan mengerti dengan aturan ini,” ujarnya.

Ia berharap, ada penurunan signifikan terkait jumlah warga yang terpapar Covid-19 pada tanggal 20 Juli mendatang. Sehingga, kebijakan ini bisa ditarik kembali, karena banyak dampak yang diakibatkan PPKM Darurat ini.

“Kalau kasus melandai, akan kami buka kembali, karena kasihan mereka yang berdagang ini. Semakin lama semakin menderita mereka,” imbuhnya. (*)

Reporter : Eggi Idriansyah, YULITAVIA
Editor : RATNA IRTATIK