Nasional

Dewas KPK Sanksi Penyidik Kasus Bansos, Praswad: Risiko Ungkap Korupsi

Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari. Dalam operasi tangkap tangan itu KPK menetapkan lima tersangka yakni Menteri Sosial Juliari P Batubara, pejabat pembuat komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dan pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke serta mengamankan uang dengan jumlah Rp 14,5 miliar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com )

batampos.id – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan sanksi kepada penyidik nonaktif Mochamad Praswad Nugraha karena telah melanggar kode etik. Praswad merupakan penyidik yang menangani kasus suap bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Sanksi yang ia dapatkan lantaran melakukan perundungan dan pelecehan terhadap saksi bansos yakni mantan Senior Assistant Vice President (SAVP) Bank Muamalat Indonesia, Agustri Yogasmara.

Menurut Praswad, aduan yang dilayangkan oleh Agustri Yogasmara adalah bentuk serangan balik terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sehingga itu bukanlah hal baru terhadap lembaga antirasuah ini.

Advertisementjudul gambar

“Sehingga laporan terhadap kami bukanlah hal baru dan merupakan risiko dari upaya kami membongkar kasus korupsi paket sembako Bansos dengan anggaran Rp 6,4 triliun, yang dilakukan secara keji di tengah bencana Covid19,” ujar Praswad dalam keterangannya, Senin (12/7).

Praswad mengatakan, dalam pembacaan putusan terdapat potongan kata-katanya yang dilepaskan dari konteks kejadian secara keseluruhan. Beberapa potongan yang dilepaskan dari konteks antara lain, yang pertama adalah suasana dan intonasi saat komunikasi tersebut dilakukan.

Kemudian kedua, latar belakang dialog yang terjadi 3-4 jam sebelumnya, dan ketiga, upaya peringatan agar saksi tidak melanggar pasal pemidanaan karena memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan barang bukti lainnya.

“Peringatan tersebut muncul sebagai upaya kami untuk menghentikan adanya ancaman yang dilakukan oleh Agustri Yogasmara terhadap saksi lainnya, serta teknik-teknik interogasi dalam penyidikan,” katanya.

Praswada menuturkan hukuman yang diberikan Dewas KPK bukanlah sesuatu yang luar biasa dibandingkan dengan penderitaan dari para korban bansos, korban PHK, rekan-rekan disabilitas.

“Para korban tersebut merupakan rakyat yang dirampas hak-haknya dengan cara melawan hukum dan tidak manusiawi akibat korupsi Bansos Covid-19,” tegasnya.

Praswad berharap agar tidak ada lagi rekan-rekan lainnya di KPK, baik pegawai maupun para penyidik yang menjadi korban atas upaya dan perjuangannya membongkar perkara mega korupsi yang ada di Indonesia.

“Kami mohon Dewas KPK secara konsisten dapat menjadi lentera keadilan terhadap berbagai dugaan pelanggaran etik serta tindakan koruptif yang benar-benar merusak KPK dan merusak Indonesia,” ungkapnya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK memutuskan sanksi kepada dua penyidik perkara bansos Covid-19. Mereka adalah Mochamad Praswad Nugraha dan Muhammad Nor Prayoga.

Terhadap penyidik Mochamad Praswad Nugraha, Dewas KPK menetapkan pelanggaran sedang dengan pemotongan gaji 10 persen selama enam bulan. Kemudian terhadap penyidik Muhammad Nor Prayoga, sanksi pelanggaran ringan berupa teguran yang berlaku selama tiga bulan. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim