Metropolis

Kamis, Jaksa Akan Menuntut Rustam dan Heriyanto

Rustam Akui Pungutan SPJK Tak Miliki Dasar Hukum

Rustam dikawal penyidik Kejari Batam ketika akan dibawa ke Rutan Batam setelah ditetapkan sebagai tersangka, beberapa waktu lalu. Kamis nanti, Rustam akan menjalani tuntutan dari JPU.(Kejari untuk Batam Pos)

batampos.id – Sidang kasus dugaan korupsi di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam akan masuk agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang. Dalam kasus dugaan korupsi ini, melibatkan mantan Kadishub Batam, Rustam Efendi dan mantan Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam, Heriyanto.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Yan Elhas Zebua, mengatakan, di persidangan sebelumnya, pihaknya telah menghadirkan tiga orang saksi untuk memberi keterangan di sidang Rustam maupun Heriyanto. Sebab, keterangan dari saksi itu saling berkaitan dengan dugaan perbuatan para terdakwa meski di berkas yang terpisah.

”Agenda selanjutnya, Kamis (15/7) ini rencananya tuntutan,” ujar pria yang akrab disapa Yan ini, Senin (12/7).

Advertisementjudul gambar

Meski dalam berkas yang terpisah, pihaknya akan membacakan tuntutan kepada Rustam Efendi dan Heriyanto sekaligus. Sementara, untuk berapa lama tuntutan hukuman yang diajukan oleh JPU, Yan enggan membocorkannya dan meminta untuk langsung mendengarkan bersama-sama dalam sidang. ”Tunggu saja saat sidang nanti, sebentar lagi itu,” imbuhnya.

Pada sidang Kamis pekan lalu, Rustam mengakui pungutan liar (pungli) penerbitan Surat Penetapan Jenis Kendaraan (SPJK) sebesar Rp 850 ribu tidak memiliki dasar hukum. Selama menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batam, Rustam mengaku memungut dari diler, perorangan, dan biro jasa adalah terdakwa Heriyanto.

“Saya terima Rp 500 ribu per SPJK, sedangkan Rp 350 ribu untuk terdakwa Heriyanto,” katanya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kamis (8/7).

Terdakwa juga mengakui, menerima uang pungli SPJK sejak Desember 2018. Uang yang diterima sebesar Rp 10 juta hingga Rp 20 juta per minggu hingga per sepuluh hari.
“Dalam satu bulan bisa dua kali terima. Ada terima tunai, ada yang melalui transfer, tetapi yang paling banyak uang tunai,” akunya.

Menurutnya, pungli SPJK terjadi sejak dirinya menjabat Sekretaris Dishub Batam. Sementara, Kepala Dishub dijabat berganti-ganti. “Setahu saya sejak tahun 2012 dan sudah turun temurun,” jelasnya.

Sebelumnya diketahui, Rustam ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pemerasaan diler mobil se-Kota Batam, Kamis (8/4). Ia diduga menjadi otak utama punggutan (pungli) terhadap izin Penerbitan SPJK yang merupakan syarat terbitnya Surat KIR (pengujian kendaraan bermotor).

Sedangkan mantan Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Batam, Heriyanto, ditetapkan sebagai tersangka pertengahan Maret lalu.

Perbuatan Rustam bersama-sama Heriyanto telah mengganggu iklim investasi di Kota Batam di tengah terpuruknya ekonomi di saat pandemi Covid-19 karena melakukan tindak pidana pemerasaan berupa pungutan liar. Bahwa, pungli yang dilakukan terhadap penerbitan SPJK yang merupakan syarat terbitnya Surat KIR dimana subjek pungli adalah dealer mobil se-Kota Batam.

Dari hitungan manual penyidik, para tersangka telah mendapat uang sekitar Rp 1,6 miliar dari 2018 hingga 2020.

Mereka diduga melanggar Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP atau 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Ancaman huhukumnya di atas 12 tahun. (*)

Reporter : Eggi Idriansyah
YUSNADI
EDITOR : RATNA IRTATIK