Covid-19

Mobilitas Warga Masih Tinggi

70 Persen Warga Batam Bekerja di Sektor Esensial Polisi Tambah Titik Penyekatan

Petugas melakukan pemeriksaan kartu identitas dan lainnya kepada para pengendara di Simpang KDA Batamcenter, Senin (12/7). Pemeriksaan tersebut dalam rangka pemberlakukan penerapan PPKM darurat. (Cecep Mulyana/Batam Pos)

batampos.id – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Kota Batam sudah dimulai sejak Senin (12/7) kemarin. Namun, mobilitas masyarakat masih tinggi akibat masih banyaknya yang belum paham makna sektor esensial dan non-esensial.

Tak hanya itu, tantangan terbesar dari PPKM darurat di Batam ini adalah, status Batam sebagai kota industri, jasa, alih kapal, dan perdagangan yang masuk dalam kategori sektor esensial. Bahkan, dari 1,196 juta jiwa penduduk Batam hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam 2020, sebanyak 70,31 persen usia produktif dan mayoritas bekerja di sektor esensial.

Dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 20 Tahun 2021 dan Surat Edaran (SE) Wali Kota Batam Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Darurat, karyawan yang bekerja di sektor esensial tidak boleh dilarang lewat. Apalagi bisa menunjukkan identitas tempat bekerja (ID card) dan kartu sudah divaksin atau bisa menjelaskan belum divaksin.

Advertisementjudul gambar

Pantauan Batam Pos di lokasi penyekatan Simpang Tiban Center, Sekupang, masyarakat masih bisa lewat dengan menunjukkan sertifikat vaksin, KTP, maupun kartu identitas lainnya. Petugas juga menanyakan kepentingan pengendara tersebut keluar dari rumah. ”Boleh minta kartu vaksinnya?” tanya petugas pos penyekatan Tiban Center, Ruslan.

Setelah mengecek sertifikat vaksin, petugas kemudian mencocokkan dengan identitas. Setelah dirasa cocok, kemudian pemotor tersebut diperbolehkan melanjutkan perjalanan.

Petugas melakukan pemeriksaan kartu identitas dan lainnya kepada para pengendara di Simpang KDA Batamcenter, Senin (12/7). Pemeriksaan tersebut dalam rangka pemberlakukan penerapan PPKM darurat. (Cecep Mulyana/Batam Pos)

Kemudian, di Simpang UIB belum tampak ada penyekatan. Di sana petugas hanya melakukan pengalihan arus lalu lintas. Untuk pengendara dari Tiban menuju Nagoya diarahkan menuju Simpang Flyover. Begitu juga untuk titik penyekatan di Simpang Flyover. Sekitar pukul 10.00, belum tampak petugas memeriksa pengendara.

Penutupan juga dilakukan di Simpang Gelael. Petugas menutup arus lalu lintas dari Simpang Flyover menuju Pollux Habibie. Pengendara yang datang dari arah Simpang Flyover hendak menuju Pollux Habibie diarahkan menuju Bundaran Madani. Sementara untuk pemeriksaan hanya dilakukan dari arah Bundaran Madani menuju Simpang Flyover.

Kemudian penyekatan juga dilakukan di bundaran BP Batam. Arus lalu lintas dari Hotel Harmoni Batam Center sedikit tersendat akibat adanya pemeriksaan oleh petugas. ”Mau kemana pak?” tanya salah satu petugas kepolisian sambil meminta pengendara menunjukkan sertifikat vaksin.

Pengendara sepeda motor itu beralasan mau pulang ke rumah di Botania, Batam Center. Petugas pun kemudian membiarkan pengendara itu melanjutkan perjalanannya dan diimbau untuk langsung pulang.

Petugas penyekatan di bundaran BP Batam juga menutup jalur menuju Pelabuhan Feri Internasional Batam Center. Pengendara dialihkan menuju Simpang Masjid Agung. Pelabuhan Feri Internasional Batam Center tampak sepi. Pagar masuk pelabuhan juga ditutup dan tidak tampak aktivitas apapun.

Sementara itu, penyekatan yang dilakukan tim PPKM di simpang lampu merah Seiharapan, masih banyak warga yang lalu lalang meskipun pemerintah dengan tegas meminta segala kegiatan dibatasi selama PPKM darurat ini. ”Mau ke Tiban Pak, tempat saudara yang lagi sakit,” ujar seorang pengendara motor kepada petugas PPKM.

Petugas yang berjaga pun meminta agar pemotor tersebut memutar arah mengingat keperluannya tidak sesuai dengan ketentuan dari PPKM darurat yakni pekerja di sektor kritikal dan esensial. ”Yang boleh lewat tenaga kesehatan dan punya surat tugas,” ujar petugas.

PPKM darurat tampak belum sepenuhnya diketahui masyarakat. Banyak di antara mereka yang tidak paham. ”Gak tahu pak, tahunya pas di sini aja. Ada penyekatan petugas,” ujar Yanto, pemotor.

Hal senada juga dikatakan Aprilia, warga Tanjungriau, Sekupang. Ia mengaku baru mengatahui ada penyekatan petugas PPKM darurat. ”Mau ke ATM, tapi pas lihat ada banyak petugas balik lagi lah,” ujarnya.

Selain itu, ada juga warga yang tidak memakai masker. Petugas yang melihat langsung menyuruh balik arah dan membawa masker. ”Kita lagi PPKM darurat Pak, tolong pakai masker dan patuhi apa yang menjadi kewajiban,” tegas petugas.

Di Sekupang sendiri ada 12 titik posko penyekatan selama PPKM darurat. Antara lain; Simpang Princess, jalan masuk Tiban McDermott, Tiban Center, simpang Gereja Patam Lestari, POM Bensin Tiban 3, simpang tiga Indosat, lampu merah Seiharapan, lampu merah Sangrilla, jalan pengairan menuju Tanjungriau, Cipta Puri, simpang dobra putaran Southlink, dan Kantor Lurah Tiban Lama.

Batam Pos yang tengah dalam perjalanan menuju Bengkong melewati lima pos, yakni di Simpang Gereja, jalan masuk Tiban McDermott, simpang tiga UIB, jalan masuk Bengkong dari Batuampar, dan setelah simpang tiga Bengkong.

Pemeriksaan dilakukan di simpang tiga gereja dan jalan masuk Tiban McDermott. Petugas jaga memberhentikan pemotor, kemudian menanyakan tujuan kepergian. Ketika sudah memperlihatkan identitas, surat kerja, dan sertifikat vaksin, lalu petugas mempersilakan lewat.

Lurah Patam Lestari, Afrizon Djohar, yang berjaga di simpang gereja Patam Lestari mengatakan, posko penyekatan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam menekan penyebaran Covid-19.

”Ini merupakan upaya mengurangi penularan Covid-19. Ketika pergi kerja, maka harus menunjukkan kartu kerja, kartu vaksin dan identitas diri. Ketika mau pulang ya silakan,” ujarnya, Senin (12/7).

Dalam praktiknya, posko penyekatan PPKM darurat melibatkan personel dari Satgas Covid-19, Satpol PP, polisi, tentara, serta relawan PPKM mikro dari setiap PPKM di Kelurahan Patam Lestari. ”Saya ambil satu setiap PPKM mikro. Ada 57,” ujarnya.

Fungsi dari relawan PPKM mikro agar dapat membantu petugas untuk mengenali warga setempat yang melintas. ”Kalau hanya sebatas pulang, kami tidak akan mungkin menahan, meskipun surat vaksin tidak ada. Tapi kalau pergi kerja, koordinasi dengan perusahaan dulu, buat surat kerja dan tunjukkan kartu vaksin,” jelasnya.

”Bagi warga yang lewat, tapi tidak bisa menunjukkan surat vaksin, maka sebenarnya ia tidak ada perlu, lebih baik kembali saja ke rumah,” sambungnya.

Kemudian, bagi penyintas Covid-19 yang belum bisa melaksanakan vaksinasi dalam kurun waktu tiga bulan, maka hanya perlu memperlihatkan surat keterangan dari dokter atau puskesmas yang menyatakan baru sembuh dari Covid-19.

Pantauan Batam Pos, akibat dari penyekatan PPKM darurat, banyak warga mengambil jalan pintas yang berdekatan dengan posko penyekatan. Seperti di simpang tiga UIB, penyekatan dilakukan dari jalur Sekupang menuju Batuampar. Maka banyak pemotor yang memutuskan belok kanan, kemudian berbelok ke arah pom bensin yang berada di dekat simpang.

Sementara itu di sejumlah titik yang tidak dijaga petugas, dipasang palang berupa drum, ranting pohon dan lainnya. Tapi, banyak warga yang mendobraknya karena menganggap penyekatan membuat jalur pulang pergi terasa jauh.

Akibat dari PPKM darurat ini, sejumlah toko memutuskan untuk libur hingga PPKM darurat berakhir. Contohnya, Edukits Tiban Center yang memasang pengumuman libur hingga 20 Juli mendatang.

Remaja Berkeliaran Langsung Putar Balik

Sementara itu, PPKM darurat di wilayah Kecamatan Batuaji dan Sagulung mulai berjalan ketat di hari pertama. Petugas gabungan yang dikoordinir polsek setempat menyekat sejumlah lokasi jalan sejak Senin pagi.

Pantauan di lapangan, di lokasi penyekatan, petugas secara ketat memeriksa satu per satu pengendara yang melintas. Pengendara wajib menunjukan surat vaksin dan ID card atau tanda pengenal dari tempatnya bekerja. Mereka yang kerja mandiri seperti jasa pelayanan perbaikan AC, kurir, dan ojek online tetap diperbolehkan kerja namun harus dengan protokol kesehatan ketat.

”Ini demi kebaikan bersama. Kalau tidak urgen sebaiknya di rumah saja,” ujar Camat Batuaji, Ridwan, saat memimpin proses penyekatan di simpang Rumah Sakit Aini, Batuaji.

Kapolsek Batuaji, Kompol Danniel Ganjar Kristanto, juga menyampaikan hal senada. Selain memeriksa kelengkapan dokumen vaksin dan alat pengaman diri para pengendara, dia juga secara aktif mengimbau masyarakat melalui pengeras suara untuk tetap di rumah saja jika memang tidak ada hal penting yang dilakukan di luar.

Alhasil, dalam kegiatan penyekatan ini petugas gabungan berhasil menghalau ataupun menyuruh pulang sejumlah remaja yang berkeliaran tanpa tujuan. Mereka diberi peringatan keras untuk tidak lagi keluar rumah jika tidak ada urusan penting di luar.

”Secara umum ada enam titik untuk wilayah Polsek Batuaji ini. Kita bekerja secara maksimal untuk meminimalisir aktivitas masyarakat di luar rumah. Protokol kesehatan adalah poin utama dari kegiatan ini. Kita imbau kepada seluruh masyarakat Batuaji untuk patuhi protokol Kesehatan dan juga aturan PPKM darurat ini. Saya rasa masyarakat sudah banyak tahu tentang aturan PPKM darurat ini,” ujar Ganjar.

Sementara itu, hari pertama PPKM darurat antarwilayah di Batuaji dan Sagulung juga mendapat perhatian Wali Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Bersama Kapolresta Barelang, Kombes Pol Yos Guntur; dan Dandim 0316/ Batam, Letkol Kav Sigit Dharma Wiryawan, Wawako meninjau satu per satu lokasi penyekatan di sana. Mereka mengapresiasi petugas pelaksana di lapangan karena mampu menjalankan aturan PPKM darurat dengan baik.

Amsakar berharap ada perubahan ke depannya, terutama menekan laju penyebaran Covid-19 di kota Batam. ”Insya Allah akan ada hasil kalau kita bekerja maksimal. Terima kasih kepada rekan-rekan di lapangan semoga pelaksanaan penyekatan ini berjalan lancar sampai batas waktu yang ditentukan dan wabah ini segera berakhir,” ujar Amsakar.

Sementara itu, pihak kepolisian yang menjadi tumpuan utama penyekatan ruas jalan pada pelaksanaan PPKM darurat, mengambil langkah cepat agar mobilitas masyarakat Batam bisa diredam, meski tantangannya cukup besar. Salah satunya, menambah titik penyekatan di berbagai titik dari 40-an titik menjadi 55 titik.

”Dengan penambahan jumlah titik ruas jalan yang ditutup selama 24 jam ini, diharapkan mampu menekan mobilitas masyarakat selama pemberlakuan PPKM darurat,” ujar Kapolresta Barelang, Kombes Yos Guntur Yudi Fauris Susanto, kemarin siang. ”Kami juga memasang police line di ruas jalan tambahan tersebut,” tambahnya

Adapun penambahan jumlah titik ruas jalan yang ditutup di wilayah Nongsa antara lain di bundaran SMA 3 Batam, simpang Taiwan, MTC, simpang PJR. Sedangkan di wilayah Batam Kota, yakni simpang BNI Rosedale, Edukit, sepanjang jalan Laksamana Bintan, simpang Kadin, bundaran BP Batam, simpang KDA 3, simpang Taras, simpang Seruni, simpang Global, dan simpang Flyover.

Di wilayah lainnya seperti Sekupang, Lubukbaja, Batuaji, Sagulung, Bengkong, Batuampar, dan Galang jumlah titik ruas jalan yang ditutup juga ditambah. Termasuk pembatasan akses ke Pelabuhan Domestik Sekupang, Domestik Punggur, Roro ASDP Punggur, dan Pelabuhan Rakyat Belakangpadang, serta wilayah Bandara International Hang Nadim.

”Pelaksanaannya dilakukan dengan baik dengan sistem kerja tim. Aturan pemerintah ini bukan untuk menyengsarakan masyarakat, namun justru melindungi masyarakat dari penularan Covid-19,” kata Yos.

Selain itu, ada yang berbeda di titik penyekatan di simpang Sari Jaya Hotel, Nagoya. Sedikitnya 170 orang pengendara tidak dapat menunjukkan kartu vaksin sebagai salah satu syarat melakukan perjalanan.

”Penyekatan sudah kami lakukan sejak pukul 07.00 WIB. Kalau pagi lalu lintas cukup padat, sehingga ratusan orang terjaring penyekatan. Mereka tak bisa perlihatkan sertifkat vaksin saat melintas,” kata Lurah Lubukbaja, Iskandar, kemarin.

Iskandar mengatakan, bagi mereka yang tidak dapat menunjukkan kartu vaksin, akan didata sesuai KTP dan nomor telepon untuk kemudian akan diberikan informasi mengenai pelaksanaan vaksinasi oleh Pemko Batam. ”Nanti kami informasikan kapan waktu pelaksanaan vaksin. Mereka diminta wajib datang dan menerima vaksin,” jelasnya.

Pelaksanaan penyekatan di hari pertama berjalan kondusif, dan tidak ada masyarakat yang menentang petugas.

Tak Ada Bantuan Sembako Picu Mobilitas Tinggi

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Tumbur M Sihaloho, mengatakan, masih tingginya mobilitas masyarakat karena mereka bekerja di sektor esensial. Selain itu, dalam pelaksanaan PPKM darurat tidak ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga masyarakat lebih memilih untuk tetap ke luar rumah.

”Apa yang bisa dibantu untuk masyarakat? Itu kan tak ada disosialisasikan. Hanya PPKM saja yang disosialisasikan dan akhirnya banyak pertentangan di jalan,” kata Tumbur.

Menurutnya, jika aturan PPKM darurat dijalankan, maka pemerintah harus memikirkan konsekuensi dari aturan yang dijalankan tersebut. Salah satunya memberikan sembako kepada masyarakat. ”Kita lihat masyarakat bertanya kami mau makan apa? Ini kan tidak ada jawabannya dari pemerintah. Cuma hanya pemberitahuan kegiatan. Perut orang kan tak bisa berhenti,” tegasnya.

Tumbur yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam mengatakan, anggaran untuk pembagian sembako itu masih ada. Yakni, anggaran yang telah disiapkan untuk pembagian sembako tahun 2020, namun tidak jadi dilaksanakan. ”Ada bansos ketiga yang tidak jadi. Harusnya itu yang diarahkan. Jadi, masyarakat tidak terlalu panik,” terangnya. (*)

Reporter : EGGI IDRIANSYAH
RENGGA YULIANDRA
RIFKI SETIAWAN
EUSEBIUS SARA
YULITAVIA
YOPI YUHENDRI
Editor : MOHAMMAD TAHANG