Metropolis

ASN yang Masuk Kerja 25 Persen


Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam bekerja dari kantornya, Selasa (13/7). Selama PPKM darurat Kota Batam, 25 persen ASN maupun tenaga honorer tetap masuk kerja. (Cecep Mulyana/Batam Pos)

batampos.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga honorer tetap masuk kerja selama PPKM darurat. Namun, jumlah yang masuk dibatasi menjadi 25 persen, dan 75 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

”Mereka tetap masuk, Pak Wali menginstruksikan seperti itu agar kinerja pegawai dan pekerjaan yang ada tidak terkendala. Kalau semua dirumahkan, dikhawatirkan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan, termasuk saya yang tetap masuk kantor setiap hari, dan kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Itu ada dalam SE khusus ASN dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi,” kata dia, Selasa (13/7).

Pria yang mengepalai ASN di lingkungan Pemko Batam ini menjelaskan, 25 persen yang masuk tersebut merupakan pegawai yang memang dibutuhkan kehadirannya guna menunjang pelaksanaan kegiatan di pemerintahan. Kehadiran mereka cukup penting seperti menyiapkan rencana anggaran, kegiatan yang tengah berjalan, dan hal teknis lainnya.

Advertisementjudul gambar

”Meskipun PPKM, kami tetap harus rapat dan melaporkan perkembangan kasus secara berjenjang. Dan untuk menyiapkan ini kan butuh pegawai yang paham. Tidak mungkin kami bisa menyiapkan sendiri peralatan untuk rapat. Dan ini termasuk teknis dan penting. Maka mereka harus masuk dan tetap bekerja,” ujarnya.

Sementara untuk sektor kritikal seperti Dinas Kesehatan dan Satpol PP, tetap masuk 100 persen. Sebab, mereka turun langsung dalam menangani kebutuhan warga, dan penanganan Covid-19 selama penerapan PPKM Darurat. Hal ini terlihat bersama TNI dan Polri, Satpol PP bertugas di titik-titik penyekatan.

”Tidak saja itu, kami bahkan menurunkan ASN untuk membantu kekurangan personel di daerah penyekatan. Mereka diminta untuk membantu mengecek kelengkapan data diri pengendara yang melintas di titik penyekatan,” sebutnya.

Untuk Dinkes, RSUD, dan 21 Puskesmas, juga tetap buka melayani masyarkat. Meskipun PPKM, tenaga medis tetap berkerja sesuai jadwal harian mereka. Untuk pegawai yang masuk, pihaknya meminta tetap mematuhi aturan yang ada.

”Jangan sampai ada yang duduk di kedai kopi, dan membuat kerumunan. Karena mereka diminta masuk untuk mendukung pelayanan, dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Jefridin menambahkan, pengambilan kebijakan 25 persen WFO ini merupakan keputusan untuk mengantisipasi agar roda pemerintahan tidak berhenti total. ”Bukan kami tidak patuh soal penerapan 100 persen PPKM darurat ini. Kami juga harus melihat kepentingan dan kebutuhan,” imbuhnya. (*)

Reporter : YULITAVIA
Editor : RATNA IRTATIK