Bintan-Pinang

Apri Minta Satgas Covid Provinsi Turun Tangan

Bupati Bintan Apri Sujadi saat memantau pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat RT RW di Tanjunguban, belum lama ini. F.Diskomimfo Bintan

batampos.id – Bupati Bintan Apri Sujadi menerima banyak keluhan warganya terkait kebijakan antigen berbayar yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang bagi warga Bintan yang akan masuk ke Tanjungpinang di sejumlah titik penyekatan di perbatasan Tanjungpinang-Bintan.

“Saya prihatin pemberlakuan antigen berbayar bagi warga Bintan yang hendak masuk ke Tanjungpinang. Sangat tidak elok,” ujarnya. Menurutnya, kebijakan antar pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau seharusnya berjalan beriringan. “Bukan berjalan dengan kebijakannya  masing-masing,” tegasnya.

BACA JUGA: Warga Keberatan Bayar Rp150 Ribu untuk Tes Antigen di Penyekatan Perbatasan Tanjungpinang – Bintan

Advertisementjudul gambar

Terkait masalah ini, Apri meminta Satgas Covid-19 Provinsi Kepri turun untuk mencari solusi karena penerapan kebijakan antigen berbayar bagi warga yang masuk ke Tanjungpinang banyak dikeluhkan.

“Satgas provinsi harus turunlah untuk menengahi masalah ini. Jangan sampai kesannya ada pemerintahan yang berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Salah satu tokoh pemuda Kijang sekaligus Ketua Organisasi Forum Orang Bintan, Topik juga mengutarakan bahwa terkait kebijakan tes swab antigen dengan biaya Rp 150 ribu per sekali antigen yang telah diterapkan oleh Pemko Tanjungpinang bagi warga Bintan yang akan ke Kota Tanjungpinang hendaknya dapat ditinjau kembali.

Sebab menurutnya karena seyogyanya Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan pada dasarnya jaraknya hanya sekitar 20 Km dimana banyak warga yang bekerja di Kota Tanjungpinang namun tinggal di Kabupaten Bintan begitu juga sebaliknya.

Menurutnya , kalau saja warga yang sehari-hari bolak-balik Bintan-Tanjungpinang, antigen harus bayar Rp 150 ribu dan itu berlaku hanya untuk 1 hari saja. Bisa dibayangkan kalau sebulan berapa banyak yang harus dikeluarkan biaya untuk antigen di posko penyekatan itu.

Dia juga mempertanyakan kenapa hanya warga Bintan saja yang notabene PPKM Mikro pergi ke Tanjungpinang tapi dikenakan wajib antigen berbayar.

Sementara, menurutnya, sebagaimana diketahui bahwa warga Tanjungpinang yang notabene dengan status PPKM Darurat untuk ke Bintan saja, tidak ada pemberlakuan wajib antigen berbayar.

“Sebagai contoh ada warga Tanjungpinang untuk beli durian ke Bintan dan mereka tidak harus wajib antigen,” ujarnya.

Selain itu, dirinya juga mengeluhkan terkait dengan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum kebijakan tersebut dijalankan.

Ia juga berkeyakinan bukan tidak mungkin jika nantinya para pelaku yang termasuk dalam sektor esensial dan kritikal juga akan diminta untuk menjalani tes swab antigen tersebut.

“Tidak adanya sosialisasi sebelum kebijakan berlaku. Para petugas Pos Penyekatan juga tidak menanyakan ke warga apakah warga termasuk orang atau pelaku profesi yang termasuk sektor kritikal atau esensial yang notabene tidak wajib antigen,” katanya.

Seharusnya, menurutnya, harus ada sosialisasi ke masyarakat terlebih dahulu, jadi mereka dapat lebih paham sebelum kebijakan tersebut dijalankan. (*)

Reporter: Slamet
editor: tunggul