Bintan-Pinang

Perpat, DPRD, dan LAM Bintan Datangi Posko Penyekatan di Sei Pulai, Minta Tes Antigen Dievaluasi

Rombongan Perpat  bersama anggota DPRD dan LAM Kabupaten Bintan seruduk posko penyekatan di perbatasan Tanjungpinang-Bintan, Sei Pulai mempertanyakan dasar diterapkannya antigen berbayar, Kamis (15/7).f. Peri Irawan

batampos.id– Rombongan Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) bersama anggota DPRD dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Bintan mendatangani posko penyekatan di perbatasan Tanjungpinang-Bintan di Sei Pulai mempertanyakan dasar diterapkannya tes antigen berbayar oleh pihak kimia farma.

BACA JUGA: Warga Keberatan Bayar Rp150 Ribu untuk Tes Antigen di Penyekatan Perbatasan Tanjungpinang – Bintan

Ketua Perpat Bintan, Hasriawadi menjelaskan petugas medis yang bertugas di posko penyekatan tidak memiliki surat tugas, sehingga dinilai janggal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang lebih membuatnya berang saat ada kwitansi pembayaran oleh salah satu warga Bintan yang hendak ke Tanjungpinang.

Advertisementjudul gambar

“Ini sangat tidak manusiawi, setelah puluhan tahun warga Bintan ke Tanjungpinang menjual hasil kebun, namun sekarang harus menangis di depan pintu DPRD untuk memperjuangkan nasib mereka karena terhalang di perbatasan,”kata Hasriawadi, Kamis (15/7).

Hasriawadi yang juga anggota DPRD Bintan menyebutkan di Bintan juga menerapkan PPKM namun tidak ada keributan, sangat kondusif. Pihaknya tidak bermaksud menintervensi wali kota Tanjungpinang, namun dalam penerapan kebijakan harus diharapkan bisa memiliki rasa kemanusiaan.

“Jika kita merujuk pada aturan gubernur tidak ada satu daerah di Kepri yang memungut biaya Rp 150 ribu dari rapid tes antigen, jika ada tolong tunjukkan kepada saya,” tegasnya.

Legislator itu menyebutkan bagaimana warga Bintan yang berpenghasilan Rp 120 ribu dalam satu hari sementara harus membayar Rp 150 ribu biaya rapid tes antigen, sedangkan warga Tanjungpinang yang bekerja di Bintan disambut baik.

“Perlu bu Rahma ketahui, 75 persen ASN Bintan adalah warga Tanjungpinang, tapi kami wellcome kepada mereka walaupun hati kami sakit ingin menyetop karena Tanjungpinang ditetapkan PPKM darutat seharuanya kami yang waspada,” sebutnya. Ia meminta kepada wali kota Tanjungpinang untuk mengevaluasi kebijakan itu. (*)

Reporter : Peri Irawan
editor: tunggul