Bintan-Pinang

Tidak Bisa Tunjuk Surat Vaksin dan Antigen, Tidak Perlu Bayar, Silakan Balik, Tidak Boleh Masuk Tanjungpinang

Koordinator Satgas Covid-19 Kota Tanjungpinang, Riono. F.Slamet Nofasusanto

batampos.id – Koordinator Satgas Covid-19 Kota Tanjungpinang, Riono meluruskan bahwa ada persyaratan yang harus dipelihatkan bagi warga luar yang hendak masuk ke Tanjungpinang sesuai surat edaran Wali Kota Tanjungpinang yang berlaku hingga 20 Juli.

BACA JUGA: Perpat, DPRD, dan LAM Bintan Datangi Posko Penyekatan di Sei Pulai, Minta Tes Antigen Dievaluasi

“Dari Bintan yang wajib (ketika masuk ke Tanjungpinang), memiliki surat vaksin dosis pertama dan surat rapid antigen dengan hasil negatif sebagaimana instruksi mendagri,” ujar Riono usai menemui anggota DPRD Bintan yang mempertanyakan antigen berbayar di pos penyekatan jalan Nusantara Km 14 arah Kijang, Kamis (15/7).

Advertisementjudul gambar

Riono sempat emosi ketika disinggung oleh media soal warga Bintan yang hendak masuk ke Tanjungpinang masih tetap bayar? “Kenapa yang dimunculkan harus bayar. Itu yang membahayakan, menyusahkan kerja kami,” ujar mantan Sekda Kota Tanjungpinang ini.

Riono kembali menegaskan, dua persyaratan yang wajib ditunjukkan ketika hendak masuk ke Tanjungpinang yakni surat vaksin dosis pertama dan rapid test antigen dengan hasil negatif.

“Anda kalau tidak bisa menunjukkan ini (surat vaksin dan rapid test antigen dengan hasil negatif) tidak perlu bayar,  silakan balik, tidak boleh masuk (Tanjungpinang),” tegasnya.

Riono juga mencontohkan misalkan ada masyarakat luar yang ingin makan di KFC atau rumah makan yang ada di Tanjungpinang. “Itu tidak penting. Baleklah, kami ini sekarang lagi darurat. (Kasus yang) Positif kami banyak,” menurut Kadis Lingkungan Hidup Tanjungpinang.

Dia juga menegaskan, sektor di luar sektor essensial dan kritikal, tidak boleh buka sama sekali. “Toko baju tidak boleh buka. Jangankan toko baju, kantor dinas arsip saja 100 persen wfh (work from home),” ujarnya. Dan, dia menegaskan bahwa masyarakat luar yang ingin ke Tanjungpinang harus jelas tujuannya.

“Tujuannya apa, kalau kerja harus menyertakan surat tanda registrasi pekerjaan (STRP) yang dikeluarkan kepalanya, misalkan pekerja di pelayanan kesehatan, masuk dalam sektor kritikal, tunjukkan saja kerja di rumah sakit mana dan sertakan surat dari pimpinannya,” jelasnya.

Misalkan pegawai Pemerintah Provinsi, dia meminta agar menunjukkan surat keterangan dari pimpinannya sehingga tidak perlu rapid test antigen namun harus ada surat vaksin dosis pertama. “Ya besar jugalah lubang hidung kalau setiap hari harus dirapid antigen,” ujarnya.

Juga, sopir lori dari luar yang membawa sembako untuk kebutuhan masyarakat harus menyertakan surat keterangan dari tempat kerja.

Kemudian ketika disinggung terkait pelaksanaan di lapangan, dimana warga dari Bintan yang hendak masuk ke Tanjungpinang dicek sedangkan warga Tanjungpinang yang ke Bintan tidak dicek? Riono menjelaskan, status Bintan pengetatan PPKM mikro sedangkan Tanjungpinang PPKM Darurat.

“Terkait wilayah Bintan, kita serahkan ke Bintan, kita tidak ikut campur. Tapi yang perlu kita jaga yang masuk, kenapa? Kita ini bahaya, sehingga harusnya kita bersama-sama duduk. Tapi kalau Bintan mau berlakukan (pengecekan warga Tanjungpinang ke Bintan), kita tidak bisa apa-apa,” ujarnya.

Dari polemik ini, dia mengatakan, akan duduk bersama dengan Pemkab Bintan. Dia juga berharap, kasus covid-19 bisa dikendalikan selamaPPKM darurat yang dilaksanakan Pemko Tanjungpinang sampai tanggal 20 Juni mendatang. (*)

Reporter: Slamet
editor: tunggul