Metropolis

Rustam dan Heriyanto Dituntut 4,5 Tahun

Terdakwa Korupsi Dishub Batam

Rustam Efendi (kanan) saat menjalani sidang secara virtual di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. Rustam dituntut 4,5 tahun penjara. (Yusnadi/batam Pos)

batampos.id – Dua terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Rustam Efendi dan Heriyanto, dituntut pidana kurungan selama 4 tahun 6 bulan. Pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu dilaksanakan dalam sidang virtual di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang, Kamis (15/7).

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Batam, Hendarsyah Yusuf Permana, mengatakan, pembacaan tuntutan dilakukan oleh JPU Dedi Januarto Simatupang. Dalam tuntutannya, JPU berkeyakinan perbuatan mantan Kepala Dishub Batam, Rustam Efendi dan mantan Kepala Seksi (Kasi) Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Batam, Heriyanto, telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

”Tuntutannya meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hariyanto dan Rustam Efendi, dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,” ujar pria yang akrab disapa Hendar itu, kemarin.

Advertisementjudul gambar

Ia melanjutkan, Rustam Efendi dan Hariyanto, diduga turut serta selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannnya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dalam hal bersama-sama pada beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

”Sebagaimana dakwaan pertama primer Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan,” jelasnya.

Selain itu, dalam sidang tersebut, JPU juga meminta kepada majelis hakim agar menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.

Setelah JPU membacakan tuntutannya, majelis hakim yang diketuai Eduart M.P Sihaloho, didampingi hakim anggota Yon Efri dan Jonni Gultom, menunda persidangan selama satu minggu, untuk memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan nota pembelaan atau pledoi.

Dalam berita sebelumnya, Kejaksaan Negeri Batam menetapkan mantan Kepala Dishub Batam, Rustam Efendi dan Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Batam, Heriyanto, sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan dalam Penerbitan Izin Penilaian Teknis Surat Penentuan Jenis Kendaraan (SPJK) bermotor.

SPJK merupakan salah satu syarat terbitnya surat KIR atau pengujian kendaraan bermotor, baik untuk angkutan barang maupun untuk penumpang. Selain SPJK, syarat lain untuk mendapatkan izin KIR kendaraan seperti bus, taksi, kendaraan proyek, truk, dan berbagai jenis kendaraan operasional untuk barang dan penumpang, juga harus melengkapi Surat Penentu Sifat Kendaraan (SPSK) di Dishub.

Perbuatan Rustam bersama Heriyanto dinilai Kejari Batam telah mengganggu iklim investasi di Kota Batam di tengah terpuruknya ekonomi di saat pandemi Covid-19. Mereka melakukan tindak pidana pemerasaan dalam bentuk pungutan liar (pungli).

Hendar menjelaskan bahwa sasaran pungli dalam penerbitan SPJK adalah dealer mobil se-Kota Batam. Rustam Efendi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dishub Batam, diduga menjadi dalang dibalik pungli ini. Dimana, Heriyanto adalah orang yang disuruh Rustam untuk melakukan kegiatan pungli.

Sementara mengenai nilai dugaan korupsi kasus yang menjerat Rustam dan Heriyanto, yakni Rp 1,6 miliar. Jumlah ini didapat setelah pemeriksaan 22 orang saksi. (*)

Reporter : Eggi Idriansyah
Editor : RATNA IRTATIK