Nasional

Viral Setnov Terpotret Bawa HP, Ini Penjelasan Kemenkumham

Mantan Ketua DPR Setya Novanto (kanan) dengan sebuah HP di depannya). (Istimewa)

batampos.id – Sebuah foto viral menunjukkan terpidana kasus korupsi e-KTP yang juga mantan Ketua, DPR Setya Novanto dengan dua buah handphone (HP) di depannya.

Kabag Humas dan Publikasi Ditjen Pas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Rika Aprianti mengatakan, itu bukan foto tahun ini, melainkan foto pada saat Hari Raya Idul Adha 2020 lalu.

“Mengenai foto kami baru menerima, kami baru melihat, sudah kami konfirmasi. Bahwa itu foto bukan foto kondisi saat sekarang. Itu foto di tahun kemarin pada saat Idul Adha,” ujar Rika kepada wartawan, Sabtu (17/7).

Advertisementjudul gambar
Rika menegaskan, sudah jelas aturannya bahwa setiap narapidana atau warga binaan dilarang membawa alat komunikasi ataupun HP pada saat menjalani hukuman kurungan penjara.

“Penggunaan handphone, sudah jelas dalam aturan tidak ada yang diperkenankan mengenakan handphone, siapapun itu,” katanya dilansir jawapos.com

“Warga binaan atau narapidana atau tahanan tidak boleh menggunakan handphone selama menjalani hukuman di lapas atau rutan,” tambahnya.

Sebagai informasi, Setya Novanto divonis bersalah dalam kasus korupsi e-KTP dan dihukum 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, majelis hakim memutuskan politikus Partai Golkar tersebut juga memutuskan mencabut hak politik selama 5 tahun, serta wajib membayar uang pengganti USD 7,3 juta. Vonis itu dijatuhkan pada persidangan 24 April 2018.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menilai, kejadian berulang ini (narapidana kedapatan membawa HP) memperlihatkan kebobrokan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas).

“Terkait foto terpidana Setya Novanto menggunakan ponsel yang beredar di tengah masyarakat semakin memperlihatkan kebobrokan Kemenkumham dalam mengelola lembaga pemasyarakatan yang diisi oleh para pelaku korupsi,” ujar Kurnia kepada wartawan, Sabtu (17/7).

Untuk itu, ICW mendesak agar Menkumham Yasonna Laoly, segera memindahkan mantan Ketua DPR RI tersebut ke lapas dengan tingkat pengawasan maksimum, misalnya Nusakambangan.

“Sebab, praktik pelanggaran ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya pada pertengahan tahun 2019 lalu Novanto sempat terbukti melakukan plesiran,” katanya.

Tak sampai di situ, Kemenkumham juga harus mengaudit seluruh instrumen pengawasan yang ada di Lapas Sukamiskin sebagai langkah mitigasi praktik serupa terulang pada masa mendatang.

“Satu usul yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah menghubungkan CCTV di Lapas Sukamiskin ke kantor penegak hukum, entah itu Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK. Ini penting karena pengawasan tunggal yang dilakukan oleh Kemenkumham seringkali bermasalah, sehingga mesti ditambah dari unsur pihak lain,” ungkapnya.

Kurnia juga meminta, Kemenkumham menelusuri foto Setya Novanto dengan dua HP tersebut. Sehingga bisa diketahui apakah penggunaan HP tersebut diizinkan oleh petugas lapas.

“Apa penyebab Setya Novanto dapat lolos menggunakan handphone? Apa sekadar kelalaian petugas atau ada unsur suap-menyuap di balik kejadian tersebut?,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim