Nasional

Wujudkan Prokes Ketat saat Idul Adha, Jokowi Minta Bantuan Ma’ruf Amin

Karikatur Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. (Budiono/Jawa Pos)

batampos.id –  Perayaan Idul Adha 2021 yang jatuh pada Selasa (20/7) mendatang, berbarengan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Masyarakat pun diimbau tetap disiplin terhadap protokol kesehatan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta bantuan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk mewujudkan masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan pada hari raya kurban tersebut.

“Yang berkaitan dengan Idul Adha, saya betul-betul minta agar dikomunikasikan dengan baik agar Bapak Wapres bisa membantu dalam hal ini Pak Menteri Agama bisa mengkomunikasikan ke bawah,” kata Jokowi dalam YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7) malam.

Advertisementjudul gambar

Menurut Jokowi, perayaan Idul Adha diharapkan bisa dirayakan semua masyarakat, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Sehingga perayaan Hari Raya Idul Adha betul-betul lebih khidmat, tetapi semuanya bisa menjaga protokol kesehatan,” imbau Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta agar masyarakat melaksanakan takbiran dan Salat Idul Adha di rumah masing-masing di masa PPKM Darurat. Hal ini untuk melindungi masyarakat dari persebaran Covid-19.

Menurutnya, Kemenag telah menerbitkan edaran No SE 17 tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Iduladha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban 1442 H/2021 M di Wilayah PPKM Darurat.

“Kemenag mempersilakan umat muslim untuk tetap melaksanakan takbiran tetapi di rumah saja. karena itu tidak mengurangi sama sekali makna dari takbiran,” ujar Yaqut.

“Tidak ada pelaksanaan Salat Idul Adha di masjid atau lapangan pada wilayah PPKM darurat. Jadi, di wilayah PPKM Darurat, takbiran dan Salat Id dilakukan di rumah masing-masing,” tambahnya.

Yaqut meminta masyarakat bisa mematuhi edaran yang telah diterbitkan. Dia menegaskan, Islam mengajarkan umatnya untuk taat kepada Allah, Rasul, dan pemerintah. Taat kepada perintah Allah dan Rasul bersifat mutlak dan wajib hukumnya. Sedang taat pada Pemerintah bersifat muqayyad.

“Ketika pemerintah mengeluarkan peraturan yang bertujuan melindungi masyarakat, maka wajib dipatuhi,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim