Metropolis

PPKM Darurat Diperpanjang

Pemko Batam Kembali Refocusing Anggaran

Warga menerima bantuan beras PPKM dari Kementrian Sosial RI yang dibagikan dikantor Lurah Tanjung Sengkuang, Minggu (18/7). (Cecep Mulyana/Batam Pos)

batampos.id – Pemerintah pusat telah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir Juli dalam Rapat Kabinet Terbatas (Ratas). Perpanjangan PPKM darurat ini guna menekan penularan virus Covid-19 yang dinilai masih tinggi.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, PPKM darurat di Batam tetap berlanjut hingga 2 Agustus mendatang, sesuai dengan hasil vidcon bersama dengan Menko Perekonomian. Perpanjangan PPKM darurat itu berdasarkan dengan hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat sehingga diperpanjang selama satu minggu kedepan.

”(Pemberlakukan perpanjangan PPKM Darurat ini) nanti akan disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri berikutnya. Tapi yang jelas substansinya sama juga dengan yang saat ini,” kata Amsakar, Minggu (18/7).

Advertisementjudul gambar

Ia melanjutkan, dalam Interuksi Menteri Dalam Negeri yang berlaku saat ini tetap akan diberlakukan dalam perpanjangan PPKM darurat hingga akhir Juli. Mulai dari penyekatan di sejumlah titik persimpangan, pembatasan aktivitas masyarakat, memberlakukan sistem take away untuk restoran dan lainnya.

Kata Amsakar, Pemko Batam yang kembali menerapkan PPKM darurat tersebut atas dasar keputusan dari Menko Perekonomian yang harus segera ditindaklanjuti, serta penerapan PPKM darurat sejak tanggal 12 hingga saat ini atau dalam satu minggu ini belum bisa dinilai apakah sudah lebih baik atau belum baik. Sebab, saat ini perkembangan kasus Covid-19 di Batam masih tinggi, sementara masa inkubasi Covid-19 selama dua minggu.

”Apa yang kami lakukan itu belum dapat dievaluasi. Tapi melihat kepatuhan masyarakat dan kedisiplinan tim yang sudah mengedukasi di lapangan, masyarakat yang telah diberikan edukasi itu semakin hari semakin membaik. Tentu ada harapan kami dari Pemerintah Kota Batam, semoga setelah nanti sampai 2 Agustus itu, kasus ini semakin melandai,” terangnya.

Dengan adanya perpanjangan hingga akhir Juli ini, tentunya akan menambah anggaran sehingga Pemko Batam akan kembali melakukan refocusing. Anggaran tersebut akan ditujukan kepada petugas di lapangan yang berada di 55 titik dengan personel sebanyak 700 orang. Termasuk yang melakukan operasi rutin dengan keliling.

”Tentu saja dengan bertambah harinya akan bertambah pembiayaan dari sisi personelnya. Sementara untuk anggarannya saya tidak ingat. Tapi yang pasti dalam setiap kebijakan itu ada konsekuensi anggaran dan anggarannya kita akan sesuaikan di refocusing berikutnya,” katanya.

Ia menambahkan, dirinya sangat optimistis kasus penularan Covid-19 di Kota Batam akan semakin menurun karena masyarakat yang sangat mendukung penuh dalam penyelenggaraan PPKM darurat saat ini. Hal itu ia lihat dari mobilitas masyarakat Kota Batam yang semakin menurun sejak pemberlakuan dari PPKM darurat 12 Juli lalu.

”Tercermin dari rumah makan yang hanya melayani take away, atau order kemudian beberapa titik yang padat di persimpangan sekarang sudah terurai. Jalan kita sudah terurai, menandakan semakin hari semakin baik kondisi ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, membenarkan PPKM darurat di Batam diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. Menurutnya, perpanjangan terpaksa dilakukan karena angka Covid-19 belum turun.

Rudi merujuk laporan Gugus Tugas Covid-19, penyebaran kasus corona di Batam masih sangat tinggi.

“Kita akan lanjutkan,” ujar Wali Kota Batam saat menyerahkan bantuan sosial di Kantor Lurah Tanjungsengkuang, Batuampar, Batam, Minggu (18/7).

Wajib Beri Bantuan

Selama diterapkannya PPKM darurat, pemerintah daerah wajib menjamin kehidupan warga yang terdampak, termasuk aspek kehidupan ekonomi masyarakat. Sebab, banyak masyarakat Kota Batam yang mengandalkan hasil dari kerja harian, sehingga kalau tidak bekerja tidak ada penghasilan.

”Presiden sudah memerintahkan agar tidak ada masyarakat yang kelaparan dalam situasi PPKM darurat saat ini. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada masyarakat yang saat ini mengalami kekurangan,” tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihaloho.

Diakui Tumbur, kondisi perekonomian yang ada saat ini memang tertekan dan terdampak Covid-19. Adanya pembatasan seluruh kegiatan dalam aktifitas warga sesuai aturan yang ada di PPKM darurat jelas mengurangi aktivitas perekonomian. Tidak sedikit masyarakat yang hidupnya kini bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah karena pekerjaan mereka terdampak penerapan PPKM darurat.

”Di tengah kondisi seperti itu memang bantuan dari pemerintah mau tidak mau yang paling kita butuhkan. Kita saat ini hanya bisa bertumpu dan berharap bantuan dari pemerintah,” katanya.

Ia melanjutkan, akibat penerapan PPKM darurat ini pula, banyak usaha masyarakat yang terpaksa tutup atau tidak bisa beroperasi secara normal. Serta banyak pula pegawai perusahaan yang terpaksa dirumahkan karena tempat mereka bekerja tutup.

”Ini kan mau tidak mau harus dibantu, mereka tidak bisa bertahan hidup kalau mereka tidak dibantu. Pemerintah tentunya bisa melakukan refocusing anggaran. Selain itu, ada bansos pembagian sembako tahap ketiga di tahun lalu yang tidak jadi dibagi. Harusnya itu yang diarahkan,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, selain melakukan refocusing, Kota Batam juga mempunyai dana SILPA sebesar Rp 270 miliar. Sehingga, tidak ada alasan bagi Pemko Batam untuk tidak membantu masyarakat selama PPKM darurat ini.

”Sehingga tidak terkesan, bantuan sembako dilakukan dengan anggaran besar diawal Covid-19 tahun 2020, jelang Pilkada. Jadi, wako harus menepis kesan itu dengan kebijakannya,” jelasnya.

Menurut pandangannya, kesan distribusi sembako di 2020 untuk warga Batam, karena jelang pilkada. Dimana, tahun 2020 ada dua tahap didistribusikan Pemko Batam selain dari BP Batam dan Pemprov Kepri.

”Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat saat ini lebih ketat. Dulu tidak sampai seperti sekarang pembatasan,” tuturnya.

Tumbur menambahkan, selain perintah dari Presiden, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengeluhkan anggaran pusat melalui DAK dan DAU, untuk penanganan Covid-19 di daerah, termaksud Batam. Diminta agar Pemko Batam mempercepat realisasi belanja dan distribusi anggaran untuk tenaga medis.

”Anggaran jangan sampai ditahan karena tenaga medis itu butuh perhatian lebih. Mereka bertaruh nyawa dalam menangani dan menyelamatkan para korban Covid-19,” imbuhnya. (*)

Reporter : Eggi Idriansyah
Eusebius Sara
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI