Nasional

Ombudsman Nilai KPK Bertindak Sewenang-wenang

Ingin Pecat 51 Pegawainya,

Gedung Merah Putih KPK. (F. Muhammad Ali/Jawa Pos)

batampos.id – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin oleh Firli Bahuri telah melakukan tindakan yang tidak patut dengan berencana memberhentikan dengan hormat 51 pegawai KPK.

Hal ini imbas dari 75 pegawai KPK, yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara 24 pegawai KPK lainnya, akan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan untuk kemudian akan diangkat menjadi ASN.

“Atas terbitnya surat keputusan KPK yang nomornya 62 tahun 2021, KPK telah melakukan tindakan operasi berupa tindakan tidak patut, sekali lagi tidak patut. Dalam menerbitkan SK karena bertentangan dengan putusan MK,” kata Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers daring, Rabu (21/7).

Advertisementjudul gambar

Ronert menyampaikan, dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tidak mengatur mengenai adanya pegawai KPK yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dalam alih status pegawai menjadi ASN. Terlebih Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah meminta agar TWK tidak serta mert untuk memberhentikan pegawai KPK.

“Pelaksanaan tes asasmen wawasan kebangsaan ini tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos,” tegas Robert.

Dia pun memandang, langkah KPK yang akan memberhentikan 51 pegawai KPK itu juga bertentangan dengan putusan MK terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dalam putusannya, MK menyatakan agar peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak merugikan pegawai KPK.

“Bentuk pengabaian KPK sebagai lembaga negara yang masuk dalam rumpun eksekutif terhadap pernyataan presiden dan tidak diatur konsekuensi tersebut dalam peraturan KPK,” cetus Robert.

Dia memandang, seharusnya para pegawai KPK mendapatkan keadilan dalam hak-haknya. Sebab hal ini merupakan amanat konstitusi, sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

“Penyalahgunaan wewenang terhadap kapasitas kepastian status dan hak para pegawai KPK untuk mendapatkan yang adil dalam hubungan kerja, ini perintah konstitusi,” tegas Robert menandaskan. (*)