Bintan-Pinang

Terkait Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Korupsi BPHTB, Kejati Kepri Surati Kejari Tanjungpinang

Sidang korupsi pajak BPHTB di Pengadilan Negeri Tanjungpinang. f. Yusnadi Nazar

batampos.id- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menyoroti kasus korupsi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menyeret nama pejabat Pemko Tanjungpinang, Yudi Ramdani.

BACA JUGA: Yudi, Terdakwa Dugaan Korupsi Pajak BPHTB Tanjungpinangn Dituntut 8 Tahun Penjara

Wakil Kepala Kejati Kepri Patris Yusrian Jaya mengatakan terkait kasus korupsi BPHTB di Tanjungpinang, pihaknya sudah mengeluarkan surat perintah baru kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang yang menangani kasus tersebut.
“Jika memang ada orang yang seharusnya diminta pertanggungjawaban, tetapi tidak dijadikan tersangka, beritahu kami baik lisan maupun tertulis,” kata Patris, Rabu (21/7).

Advertisementjudul gambar

Menurutnya muncul fakta baru dalam sidang kasus korupsi BPHTB di Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Fakta yang muncul yakni ada keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi tersebut. “Sudah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat perintah baru kepada Kejari Tanjungpinang,” ungkap Patris.

Patris menduga, saat pemeriksaan saksi, ada penyidik yang tidak menggali lebih dalam soal keterlibatan pihak lain. “Kemungkinan dalam penyidikan, ada fakta yang tidak dibuka saksi, atau mungkin saat pemeriksaan penyidik tidak menggali adanya keterlibatan pihak lain,” terangnya.

Sebelumnya diketahui, Yudi Ramdani, terdakwa korupsi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dituntut 8 tahun penjara serta denda Rp 300 juta subsider 3 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Rabu (7/7). Selain tuntutan pidana penjara, terdakwa juga dituntut untuk membayar Uang Pengganti (UP) atas kerugian negara sebesar Rp 3 miliar. Jika tidak dikembalikan diganti dengan hukuman 3 tahun dan 3 bulan penjara. (*)

Reporter: Yusnadi
editor: tunggul