Nasional

TWK Pegawai KPK Cacat Prosedur

Ombudsman Minta Presiden Ambil Alih Kewenangan PPK KPK

Ilustrasi Kantor Ombudsman RI. (Dok.JawaPos.com)

batampos.id – Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) memasuki babak baru. Kemarin (21/7), Ombusdman RI (ORI) memaparkan hasil pemeriksaan aduan perwakilan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi ASN. Hasilnya, ORI menemukan adanya maladministrasi dalam proses peralihan status kepegawaian KPK itu.

Anggota ORI Robert Na Endi Jaweng menjelaskan maladministrasi itu terjadi dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan asesmen TWK, hingga penetapan hasil TWK. Terkait pembentukan kebijakan, maladministrasi yang ditemukan berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang terkait harmonisasi terakhir Peraturan KPK Nomor 1/2021.

Penyimpangan yang dimaksud adalah kehadiran pimpinan kementerian/lembaga dalam rapat harmonisasi itu. Menurut Robert, rapat itu mestinya hanya dihadiri para perancang kebijakan, jabatan pimpinan tinggi (JPT) dan administrator yang dikoordinasi Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM.

Advertisementjudul gambar

Sementara, penyalahgunaan wewenang terjadi dalam penandatanganan berita acara (BA) pengharmonisasian. Temuan ORI, BA itu justru ditandatangani oleh mereka yang tidak hadir rapat harmonisasi tersebut. Yaitu Kepala Biro Hukum KPK serta Direktur Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM.

Selain itu, ORI juga menemukan bahwa KPK telah melakukan penyimpangan prosedur karena tidak menyebarluaskan informasi terkait rancangan Peraturan KPK Nomor 1/2021 di sistem informasi internal. Padahal, merujuk Peraturan KPK Nomor 12/2018 mengisyaratkan agar rancangan produk hukum peraturan disebarluaskan dalam sistem informasi internal. “Terakhir kali KPK menyebarluaskan informasi rancangan peraturan KPK pada 16 November 2020,” jelas Robert.

Terkait maladministrasi pelaksanaan asesmen TWK, ORI menemukan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak berkompeten melaksanakan asesmen TWK. Sebab, BKN ternyata tidak memiliki alat ukur, instrumen dan asesor untuk melakukan asesmen itu. Instrumen yang digunakan BKN adalah milik Dinas Psikologi Angkatan Darat.

Sedangkan saat pelaksanaan, pihak BKN hanya bertindak selaku pengamat. Sementara asesmen sepenuhnya dilakukan Dinas Psikologi AD, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Pusat Intelijen TNI AD (Pusintel AD), Badan Nasional Penanggulangan Terorismen (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Bukan hanya itu, ORI juga menemukan kontrak swakelola pengadaan barang/jasa antara Sekjen KPK dan Kepala BKN yang dibuat dengan tanggal mundur (backdate). Kontrak itu ditandantangani pada 26 April 2021 namun secara tertulis dibuat tanggal 27 Januari 2021. Sementara asesmen TWK dilaksanakan pada 9 Maret 2021. “Jadi pelaksanaan TWK dimulai sebelum adanya nota kesepahaman dan kontrak swakelola (antara KPK dan BKN),” ungkapnya.

Dalam penetapan hasil TWK, ORI menemukan maladministrasi berupa perbuatan tidak patut yang dilakukan Ketua KPK. Perbuatan itu merujuk pada terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 652/2021 tentang Hasil Asesmen TWK Pegawai yang TMS dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. SK tersebut merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun sesuai Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Selain itu, ORI menyebut KPK mengabaikan pernyataan Presiden Jokowi pada 17 Mei yang menyebut ‘hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan terhadap individu maupun institusi KPK; tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes’.

Berdasar temuan itu, ORI menyarankan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan dan manajemen ASN untuk mengambil alih (take over) kewenangan yang didelegasikan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) KPK terkait pengalihan status 75 pegawai itu.

ORI juga menyarankan Presiden perlu melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Menteri Hukum-HAM, serta Menteri PAN-RB bagi perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi kepada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara untuk pimpinan dan sekjen KPK, ORI menyarankan agar petinggi lembaga antirasuah itu memberikan penjelasan kepada pegawai perihal konsekuensi pelaksanaan asesmen TWK. Serta tidak menjadikan hasil asesmen itu sebagai dasar memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menyatakan pihaknya menghormati hasil pemeriksaan ORI tersebut. Ali menyebut KPK segera mempelajari temuan itu secara detail sambil menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) tentang hasil uji materi atas Peraturan KPK Nomor 1/2021 dan putuaan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan yang diajukan beberapa pihak.

“Yang pasti sampai dengan hari ini KPK tidak pernah memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS untuk menjadi ASN,” terangnya. Saat ini, kata Ali, KPK juga masih fokus untuk menyelenggarakan pendidikan dan latihan (diklat) bela negara dan wawasan kebangsaan untuk 18 pegawai. Rencananya, diklat itu mulai dilakukan hsri ini di Universitas Pertahanan (Unhan).

Di sisi lain, Tim Advokasi Selamatkan KPK mendesak Presiden Joko Widodo segera menindaklanjuti temuan ORI atas laporan 75 pegawai KPK yang dinyatakan TMS dalam TWK. Muhammad Isnur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan bahwa KPK wajib membatalkan seluruh keputusan terkait TWK. ”Lalu mengaktifkan kembali, memulihkan, serta mengembalikan posisi dan hak-hak pegawai KPK yang dinyatakan TMS,” terang dia kemarin.

Tidak hanya itu, mereka meminta supaya Dewas KPK menindaklanjuti laporan yang sudah disampaikan 75 pegawai KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Lembaga Antirasuah, sambung Isnur, juga mesti membuktikan mereka independen dengan menindaklanjuti indikasi obstruction of justice sebagaimana laporan yang disampaikan oleh ORI.

Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan KPK dinilai sudah harus menjadi atensi presiden. Menurut Isnur dan Tim Advokasi Selamatkan KPK lainnya, Jokowi harus memimpin langsung pelaksanaan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) ORI. ”Mengawasi tindakan korektif yang harus dilakukan oleh KPK dan BKN serta mengambil alih proses dengan melaksanakan rekomendasi jika pimpinan KPK dan BKN tidak melaksanakan tindakan korektif sebagaimana hasil LAHP ORI,” terang dia.

Bila perlu, Isnur menegaskan, presiden memberhentikan Firli dari tugas sebagai ketua KPK. ”Agar indikasi obstruction of justice Firli Bahuri dan kawan-kawan bisa diproses,” imbuhnya. Khusus Polri, dia menyebutkan bahwa Bareskrim juga harus cepat bertindak dengan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Firli. Menurut mereka, temuan ORI sudah menunjukkan adanya skenario pelanggaran hukum dalam TWK di KPK.

Mereka menyatakan bahwa temuan ORI sudah cukup sebagai bukti indikasi pelanggaran hukum yang diduga dilakukan Firli. ”Tidak main-main, Pimpinan KPK maupun pihak lain dapat dijerat dengan pasal 21 UU Tipikor yang ancamannya maksimal 12 tahun penjara,” ungkap Isnur. Dia juga menyatakan, maladministrasi dalam TWK yang menjadi temuan ORI sudah cukup untuk menganulir seluruh keputusan terkait tes tersebut. Termasuk yang dituangkan dalam surat keputusan KPK bernomor 652.

Dengan begitu, mestinya 75 pegawai KPK yang sudah dinyatakan TMS bisa kembali bekerja. Mereka juga dibolehkan melaksanakan tugas yang selama ini mau tidak mau harus berhenti mereka lakukan lantaran diminta menyerahkan tugas kepada atasan masing-masing. ”Termasuk tugas-tugas mereka sebelumnya dalam penanganan perkara (di KPK),” beber Isnur. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim