Nasional

Jubir KPK Tegaskan Ketuanya Tak Bersalah

Ikuti Keputusan Dewas

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. (F. Humas KPK)

batampos.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara kelembagaan kembali menegaskan bahwa lima pimpinannya tidak melanggar kode etik dalam proses hingga pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Hal ini sebagaimana diutarakan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang menyatakan laporan dugaan pelanggaran etik terhadap pimpinan KPK oleh 75 pegawai nonaktif tak cukup bukti.

“Terkait pengaduan atas dugaan pelanggaran etik oleh Pimpinan KPK dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, kami sampaikan kembali, Dewas telah memeriksa pihak-pihak yang diyakini mengetahui informasi dan keterangan fakta yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti terkait atas pengaduan tersebut,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (27/7).

Berdasarkan pernyataan Dewas KPK, lanjut Ali, lima Pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahuri telah diperiksa terkait laporan dugaan pelanggaran etik pelaksanaan TWK. Selain itu, tiga orang dari pihak pelapor, tiga orang dari pihak internal KPK, dan lima orang dari pihak eksternal telah menyampaikan informasi yang mereka ketahui secara lengkap kepada Dewas.

“Dewas juga memeriksa dokumen dan rekaman yang memuat 42 bukti,” ujar Ali.

Hasil pemeriksaan tersebut, kata Ali, Dewas menegaskan bahwa dalam proses dan pelaksanaan TWK tidak ada unsur kode etik yang dilanggar. Dewas secara musyawarah dan mufakat berkesimpulan bahwa tujuh poin pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku dimaksud, tidak memiliki kecukupan bukti sehingga tidak memenuhi syarat dilanjutkan ke sidang etik.

“Dewas terbuka terhadap semua pihak yang mengetahui atau memiliki informasi adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan insan KPK untuk menyampaikan pengaduannya,” tegas Ali.

Dia menyatakan, Dewas berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap insan KPK secara profesional dan transparan.

“Tentu dalam rangka memastikan agar pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi di lembaga ini taat azas dan peraturan, serta mengedepankan nilai-nilai etik dan pedoman perilaku insan KPK,” ujar Ali.

“Dewan Pengawas secara musyawarah dan mufakat berkesimpulan, seluruh dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK sebagaimana disampaikan dalam surat pengaduan kepada Dewan Pengawas tidak cukup bukti. Sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik,” kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatarongan Panggabean dalam konferensi pers daring, Jumat (23/7).

Tumpak menjelaskan, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, Dewas menyimpulkan tidak ditemukan cukup bukti untuk dilanjutkan dalam persidangan etik.

Dia menegaskan, berdasar kewenangan yang dimiliki, Dewas hanya memeriksa dugaan pelanggaran etik. Sehingga, Dewas tidak memeriksa legalitas dan substansi Perkom alih status pegawai atau hal lainnya.

“Kita batasi hanya pelanggaran etik. Masalah-masalah lainnya, katakanlah mengenai substansi dari Perkom, mengenai legalitas Perkom dan lain sebagainya itu bukan masuk ranah Dewas. Dewas hanya melihat dari sisi benarkah ada pelanggaran etik seperti tujuh hal yang dilaporkan tadi,” tandas Tumpak. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim