Zetizen

Kekerasan Seksual dalam Dunia Pendidikan – Nadiem: Lapor Langsung ke Kemendikbud RI

Reporter : Diella Marfika Tama
Editor : Agnes Dhamayanti

Batampos.id – Kekerasan dan pelecehan seksual sejatinya sering terjadi di dalam ruang lingkup pendidikan. Mendikbud-Ristek, Nadiem Makarim, dalam hal ini sempat mengungkapkan bahwa hingga saat ini dunia pendidikan masih dibayang-bayangi tiga dosa besar, yakni intoleransi, kekerasan seksual (KS), dan perundungan atau bullying.

“Ketiga hal tersebut sudah semestinya tidak lagi terjadi di semua jenjang pendidikan yang dialami oleh peserta didik kita. Khususnya perempuan,” ungkap Nadiem.

Maka dari itu, baru-baru ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makariem akan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) terkait isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, lho! Permendikbud tersebut akan menjadi aturan yang mempermudah pelaporan oleh korban kekerasan seksual. Selain itu, Permendikbud ini juga akan mendorong civitas akademika dan para pemimpin di perguruan tinggi agar memiliki kepedulian terhadap isu kekerasan seksual di lingkungan kampus

Dalam menanggapi kasus kekerasan seksual ini Nadiem Makarim juga mengharapkan adanya transparasi oleh semua pihak yang berperan di dalam lingkungan pendidikan. Pemimpin-pemimpin di perguruan tinggi harus mengetahui apa yang terjadi di lingkungan kampus. Namun, meskipun transparan, percuma jika partisipasi para murid-muridnya sendiri masih kecil. Maka itu, dihimbau pula bagi seluruh civitas untuk mau dan mampu ikut serta dalam perwujudan transparansi ini. “Jadi dalam-dalam kita merancang suatu strategi untuk benar-benar mendarah daging kan konsep moralitas di dalam perguruan tinggi ini. Karakter yang penuh bermoralitas, menurut kami dapat dilihat dari program-program yang sukses, namun yang terpenting itu partisipasi mahasiswa sendiri,” jelasnya.

Selain melapor kepada perguruan tinggi, Nadiem mengatakan bahwa akan ada opsi melapor langsung kepada Kemendikbud agar ditindaklanjuti lebih lanjut. Adapun tingkat pelaporan tersebut dilakukan secara online dengan kerahasiaannya yang juga terjaga.

Tingkat pelaporan tersebut, kata Nadiem, akan dilakukan secara online dengan kerahasiaan yang tinggi. ”Jadinya jangan sampai yang terlapor itu menjadi korban, kita harus menyadari masih ada stigma (negatif) dari isu-isu ini di masyarakat. Jadi, perlu ada kerahasiaan informasi, perlindungan confidential bagi mereka yang melapor. Itu menjadi suatu hal yang sangat penting dan tindak lanjutnya nanti harus kita ciptakan suatu sistem terintegrasi,” jelas Nadiem.

Adapun tantangan dalam penyusunan Permendikbud ini salah satunya ialah terkait penyelarasan hukum dan regulasi agar kebijakan yang dibuat tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Lalu, tekanan dalam menyuarakan isu ini yang kerap dianggap abu-abu atau malah dijadikan hal yang biasa oleh lingkungan masyarakat kita pun menjadi salah satu kendala yang sering sekali dihadapi. Tak jarang, anggapan perihal aib korban yang sebaiknya ditutupi dan tekanan lain seperti korban yang dipaksa berdamai dengan pelaku tanpa memberikan sanksi khusus pun masih sering terjadi di lingkungan kita, lho. Wah, jujur ini hal yang sangat miris, ya?**

 

Saya pernah menjadi mediator di salah satu kampus di Batam baru-baru ini saja, bantuan saya diperlukan karena saya memiliki pengalaman mengadvokasi kasus kekerasan seksual di kampus saya dan pernah mendapatkan workshop untuk penerimaan aduan. Kampus ini belum memiliki regulasi dan belum memiliki Unit Kekerasan Seksual.

Sehingga ketika salah satu organisasi mahasiswa di kampus tersebut menerima aduan mereka kebingungan bagaimana menangani aduan tersebut. Jadi saya membantu dalam hal memberitahu prosedur apa yang tepat dalam nerima aduan dan menangani aduan tersebut.

Adapun prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh pendamping korban salah satunya tidak mendiskreditkan pengalamannya dan menjamin kerahasian dan keamananan. Saya turut bertemu korban dan pelaku secara terpisah guna menjadi “media” yang membantu step by step sebelum aduan tersebut di proses oleh pihak kampus.

Prinsip-prinsip dasar lain yang harus dipegang dalam menindaklanjuti aduan, dengan merujuk pada buku saku SOP KS di lingkungan kampus dari UI, Prosedur Standar Operasional SATGAS Penanganan Masalah Perempuan dan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Serta RUU PKS.

Bagi saya menjadi mediator itu kerap mendapati kesulitan. Kesulitan yang saya hadapi adalah hal dasar yang menjadi tantangan dalam mengawal isu kekerasaan seksual di kampus selain budaya patriarki yang mengakar yang akhirnya menjadikan perilaku victim blaming, menormalisasi tindak pelaku dan mengecilkan persoalan. Sulit menghadapi masyarakat/mahasiswa yang belum memiliki pengetahuan tentang apa itu kekerasan seksual, bagaimana dampaknya dan kenapa kita perlu untuk mengawal isu itu di lingkungan kita terutama bila pelaku merupakan anggota dari organisasi kita.

Ketika menjadi Ketua BEM Institut Kesenian Jakarta (IKJ) 2019/2020, saya mendirikan Jemari IKJ yaitu Unit Layanan Tanggap dan Pencegahan Kekerasaan Seksual IKJ.

Jemari IKJ hadir sebagai bentuk solidaritas yang bermaksud untuk mengawal, merangkul, mendampingi dan mengadvokasi bagi Civitas Akademika IKJ yang membutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasaan seksual di Kampus. Jemari IKJ sudah berhasil mendorong kebijakan di kampus, hingga mendorong dibentuknya fasilitas konseling khusus untuk penyintas dan mengadvokasi kasus kekerasan seksual di kampus. Saya bergabung dengan JMS agar dapat bersolidaritas dengan jejaring nasional, mendorong dan mengawal kebijakan publik terutama yang berhubungan dengan isu Kekerasaan Seksual.

Mengenai Permendikbud ini, saya dan anggota JMS lainnya yang tergabung dengan GERAK Perempuan telah melakukan aksi grebek kemendikbud dan melakukan audensi dengan Mendikbud Nadiem Makariem, hingga sekarang mereka terus mengajak civitas akademika untuk mengawal permendikbud.

Kita memang perlu tegas dalam mengambil sikap karena keberpihakan kita hari ini menentukan masa depan “ruang aman” bebas kekerasaan seksual di organisasi atau lingkungan kita. Menurut saya, mahasiswa sebagai kaum intelektual harus banyak belajar mengedukasi diri agar dapat memiliki perspektif gender dan perspektif korban. Itulah pesan dari saya untuk Mahasiswa terhadap kasus kekerasan seksual ini.***


Ketika kita melihat, mendengar atau mengetahui KS yang menimpa orang terdekat kita. Berempatilah dengan situasinya, coba dengarkan ceritanya bila ia mengizinkan dan percayalah dengan ceritanya, beri ia dukungan dan juga tanyakan apa yang ia inginkan dan butuhkan. Contohnya pendampingan psikologis atau ia ingin ke ranah hukum. Yakinkan padanya bahwa ia tak sendirian, kita bersama korban.


Menurut survei koalisi ruang aman publik, kampus merupakan 3 tempat tertinggi terjadinya KS. Bagaimana mau merdeka belajar bila mahasiswa tidak merdeka dari kekerasaan seksual?. Sehingga kita sebagai mahasiswa harus aktif menjadi corong pergerakan untuk mendorong adanya perubahan minimal di ruang kampus kita, mengajak kampus untuk aware akan kekerasaan seksual.


Sudah waktunya kita tidak menormalisasi tindakan kekerasaan seksual dengan mengatakan “begitu doang, bisa diselesaikan baik-baik”.

Tindakan kekerasan seksual sama hal nya dengan tindakan kriminal yaitu perbuatan melawan hukum. Selain mahasiswa aktif mendorong dan mengawal isu KS di kampusnya, dengan regulasi dan ketegasan dari kampus diharapkan ada efek jera dan itu sebagai bukti dari kampus bahwa kampus bersama korban, berkomitmen untuk menangangi aduan dan berpihak kepada korban. Bila hal itu ada, akan banyak korban yang merasa aman untuk melaporkan kasusnya.

Normalisasi kekerasaan seksual juga berbahaya bagi korban dan mahasiswa yang kebingungan menentukan sikap. Sebab normalisasi tersebut dapat diinternalisasi, sehingga korban maupun mahasiswa lain menganggap hal itu lumrah terjadi dan mereka pantas mendapatkannya.

 

“Tips Menghindari dan Menghadapi Kekerasan Seksual”

Reporter : Diella Marfika Tama
Editor : Agnes Dhamayanti

KEKERASAN seksual adalah sesuatu yang sangat ingin dihindari dan ditakuti tidak hanya oleh kalangan perempuan, tetapi juga laki-laki, suami istri, dan anak-anak. Kekerasan seksual ini dapat terjadi di mana saja, termasuk rumah, tempat kerja, sekolah, tempat umum atau bahkan kampus. Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Apa saja? Mari kita simak jawaban dari teman millenial kita! (*)

F. Dok. Pribadi

Mutiara Ramadhani
SMKN 6 BATAM
@mtiarmdhn_

Tahu ga sih ternyata kita bisa menghindari hal tersebut dengan banyak cara loh, salah satunya tidak ikut dengan pergaulan bebas karena kekerasan seksual kerap terjadi dalam pergaulan bebas pada anak, kenapa saya dapat menyimpulkan seperti itu?

Karena di usia anak atau di usia remaja masih ada sifat labil yang ingin tau banyak hal, dan melakukan hal-hal yang mengarah kepada kekerasan seksual tersebut. Apabila hal tersebut sudah terjadi maka yang harus dilakukan adalah melaporkan sang pelaku dan tidak menyalahkan korban. (*)

F. Dok. Pribadi

Miftah Alva Maldini
Ketua Bidang Media dan Kampanye Lingkar Studi Feminis
@alva.maldini

Perlu kita garis bawahi apapun tindakan kekerasan seksual itu salah dan tidak ada pembenaran. Dan hal bagaimana menghindari dan menghadapi kekerasan seksual di lingkungan sekitar melalui 5D yaitu;

1. Dialihkan, dimana kita harus mengalihkan pandangan pelaku seperti mengajak ngobrol pelaku atau menabrak pelaku,
2. Dilaporkan, dalam hal ini kita sebagai korban atau yang melihat harus memiliki keberanian dan hal ini cukup sulit karena kita sering mengalami freeze response karena tidak bisa melakukan apa-apa,
3. Dokumentasikan, dimana hal ini harus memiliki keberanian lebih lagi dengan cara melaporkan orang yang memiliki kekuasaan lebih di sekitar tempat itu,
4. Ditegur, ini suatu kewajiban bagi kita yang melihat karena kekerasan akan terus membudaya jika kita hanya diam diri saja,
5. Yang terakhir adalah ditenangkan karena freeze response yang dialami oleh korban. (*)

kita wajib membangun empati dan berperspektif korban dimana jika dia tidak ingin dilaporkan ke pihak berwajib karena alasan yang diyakini kita harus menuruti hal itu dan jika korban butuh pendampingan wajib bagi kita menolongnya. Itu semua saya dapatkan dari Campaign Stand Up Against Street Harassment yang diadakan oleh Hollaback! dan L’Oréal Paris. (*)