Kepri

Pemprov Diminta Lebih Jeli Inventarisir Masalah, Pansus Kritisi Rancangan RPJMD Kepri

Rapat pansus RPJMD Kepri

batampos.id-Panitia Khusus (Pansus) Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri mengkritisi rancangan RPMJD Provinsi Kepri 2021-2026. Bahkan Pansus menilai rancangan yang dibuat Pemprov Kepri tersebut masih perlu perbaikan. Lantaran masih belum menginvetarisir masalah.

BACA JUGA: Usulkan Penanganan Rumah Liar Dipercepat, DPRD Batam Usulkan Poin Poin di Rancangan Awal RPJMD Batam tahun 2021-2026

Ketua Pansus, Taba Iskanar mengatakan, pihaknya sudah mendengarkan pemaparan dari Pemerintah Provinsi Kepri yang disampaikan Penjabat Sekda Provinsi Kepri, Lamidi pada Kamis (26/7) lalu. Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, setelah mendengarkan pemaparan dari Pemprov Kepri, sejumlah anggota pansus sudah memberikan tanggapan.

Disebutkannya, beberapa persoalan yang menjadi sorotan tersebut adalah mengenai isu strategis tentang adanya ambisi dari beberapa negara tetangga yang akan berinvestasi di daerah ini. Isu seperti itu juga harus dimasukkan ke dalam RPJMD Kepri mengingat wilayah Kepri yang strategis berada dibagian terdepan dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga.

Selain itu, dari rangkuman yang disampaikan sejumlah anggota Pansus, permasalahan pendidikan yang muncul setiap tahun juga menjadi soroton. Karena setiap awal tahun ajaran baru tentang penerimaan anak didik baru Sekolah Menengah Atas (SMA) yang selalu saja kekurangan kelas. “Belum lagi persoalan perang harga minyak dunia, dimana daerah kita ini merupakan penghasil minyak dan gas bumi tetapi kita mendapatkan minyak dengan harga yang mahal,” ujar Taba Iskandar, Minggu (1/8).

Kemudian mengenai visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, Anggota Pansus juga mengingatkan tentang kesesuaian dengan visi nasional sampai dengan 2025 seperti mengenai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. “Pansus juga harus melihat irisan visi gubernur dengan visi nasional apakah sudah sejalan atau belum,” jelasnya.

Ia menambahkan mengenai laporan ketercapaian RPJMD lima tahun ke belakang yang harus juga disampaikan agar menjadi acuan dalam membahas RPJMD 2021-2026 ini. Ditegaskannya, pansus tidak bisa melakukan percepatan pembahasan sebelum adanya sinkronisasi antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbang) Kepri dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Maksudnya jika memang belum ada sinkronisasi antara Barenlitbang dengan para OPD nanti pasti terjadi dobel pembahasan, dan itu yang menghambat tercapainya percepatan pembahasan RPJMD ini,” jelas Taba.

Salah satu Anggota Pansus, Sirajuddin Nur mengatakan, mengenai visi Gubernur yang tidak perlu diperdepatkan lagi karena itu merupakan janji politik Gubernur dan Wakilnya saat kampanye. Namun jalan atau cara untuk memenuhi visi tersebut yang harus dibahas bersama.

“Artinya cara tersebut harus diseuaikan dengan apa yang telah dituangkan di dalam RPJMD dan kita sebagai anggota dewan bertugas untuk mengawasinya jika nantinya ada ketidasesuaian,” ujar Sirajuddin.

Oleh sebab itu ia mengusulkan bahwa pembahasan RPJMD tersebut dimulai dari Bab IV dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah. Ia menganggap bahwa arah kebijakan yang ada di dalam draft RPJMD yang ada saat ini dianggap masih belum bisa menyelesaikan permasalahan sampai lima tahun kedepan.

“Apa masalah kita saat ini sampai lima tahun kedepan harus dituangkan dan kita cari solusinya bersama dengan menuangkannya di dalam RPJMD ini. RPJMD ini adalah alat untuk menyelesaikan masalah sampai lima tahun kedepan,” jelas Sirajuddin.(*)

Reporter: Jailani
editor: tunggul