Nasional

Ada 11 Pelanggaran HAM dalam Asesmen TWK Pegawai KPK

Ilustrasi. Kasus Pelanggaran HAM (Dok.JawaPos.com)

batampos.id – Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan terdapat 11 pelanggaran HAM dalam pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Terlebih, dalam hasil penyelidikan Komnas HAM, asesmen TWK sengaja digunakan untuk menyingkirkan pegawai KPK yang diberi label taliban.

“Penyelenggaraan asesmen TWK merupakan pelanggaran HAM ditinjau dari sisi kebijakan, tindakan atau perlakuan, dan ucapan, pertanyaan dan pernyataan yang memiliki karakteristik tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Setidaknya, terdapat 11 bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada proses asesmen TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN,” kata Komisioner Komnas HAM, Munafrizal Manan dalam konferensi pers daring, Senin (16/8).

Munafrizal lantas membeberkan 11 pelanggaran HAM yang terjadi dalam pelaksanaan asesmen TWK.

Pertama, Hak atas Keadilan dan Kepastian Hukum. Munafrizal menjelaskan, proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK yang dimulai dari penyusunan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 yang berujung pada pemberhentian 51 pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS), menyebabkan tercerabutnya hak atas keadilan dan kepastian hukum terhadap pegawai yang TMS sebagaimana dijamin dalam Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kedua, Hak Perempuan. Dia menuturkan, dalam pelaksanaan asesmen TWK ditemukan fakta adanya tindakan atau perbuatan yang merendahkan martabat dan bahkan melecehkan perempuan. Perlakuan itu dalam bentuk verbal dan merupakan pelanggaran atas hak perempuan yang dijamin dalam ketentuan Pasal 49 UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW).

“Misalnya pertanyaan tentang status perkawinan, alasan bercerai, dan ingatan terhadap rasa berhubungan badan,” ucap Munafrizal.

Ketiga, Hak untuk Tidak Didiskriminasi. Munafrizal menyebut, terdapat fakta terkait pertanyaan yang diskriminatif dan bernuansa kebencian dalam proses asesmen TWK merupakan bentuk pelanggaran dari Pasal 3 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 9 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Pasal 7 UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).

Keempat, Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Munafrizal pun menuturkan, ada fakta pertanyaan yang mengarah pada kepercayaaan, keyakinan maupun pemahaman terhadap agama tertentu. Padahal, tidak memiliki relevansi dengan kualifikasi maupun lingkup pekerjaan pegawai merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 18 UU Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Kelima, Hak atas Pekerjaan. Munafrizal menegaskan, penonaktifan atau non job terhadap 75 orang pegawai KPK yang TMS tanpa alas yang sah, seperti pelanggaran kode etik atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemberhentian tersebut nyata sebagai pelanggaran hak atas pekerjaan yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 38 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 dan Komentar Umum 18 angka 4 ICESCR.

Keenam, Hak atas Rasa Aman. Munafrizal mengutarakan, dilakukannya profiling lapangan ilegal dan intimidasi asesor saat wawancara merupakan salah satu bentuk dari dilanggarnya hak atas rasa aman seseorang yang dijamin dalam Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999.

Ketujuh, Hak atas Informasi. Menurutnya, proses penyelenggaraan hingga hasil asesmen TWK yang tidak transparan, tidak terbuka, dan tidak informatif soal metode, ukuran, konsekuensi hingga pengumuman hasil TMS dan MS merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas informasi yang dijamin dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kesembilan, Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berserikat. Dia menyebut, terdapat fakta adanya hasil asesmen TWK yang TMS banyak menyasar terhadap pegawai yang aktif dalam kegiatan Wadah Pegawai (WP) KPK.

“Hal ini sebagai bentuk pelanggaran HAM yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 jo. Pasal 24 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 dan Komentar Umum 18, angka 12 C, ICESCR,” tegas Munafrizal.

Kesepuluh, Hak untuk Berpartisipasi dalam Pemerintahan. Menurut Munafrizal, hasil asesmen TWK telah menghalangi pegawai KPK untuk berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dijamin dalam Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999.

Kesebelas, Hak atas Kebebasan Berpendapat. Komnas HAM juga menemukan adanya indikator seorang pegawai dianggap TMS karena kekritisannya terhadap pimpinan, lembaga maupun pemerintah.

“Secara umum merupakan salah satu pembatasan terhadap kebebasan berpendapat seseorang yang dijamin dalam Pasal 23 ayat (2) jo. Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2005,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, hasil penyelidikan Komnas HAM ini menindaklanjuti laporan 75 pegawai KPK yang dinilai tidak memenuhi syarat TWK pada 24 Mei 2021. Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap yang merupakan pelapor, mempermasalahkan penyelenggaraan asesmen TWK yang diduga melanggar UU Nomor 19 Tahun 2019 dan PP Nomor 41 Tahun 2020.

Serta pelanggaran terhadap hasil rapat pimpinan KPK yang diindikasikan bukan sebagai keputusan kolegial. Pelapor juga melaporkan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus tersebut, antara lain diskriminasi dalam hubungan kerja. Karena sejak 7 Mei 2021, pegawai KPK yang termasuk dalam 75 orang tersebut harus menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pimpinan, stigma tidak Pancasilais, pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi dan berkumpul dan lainnya. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim