Kepri

DPRD Kepri: PAD Kepri masih Rendah, Reni Yusneli: Kami Akan Bekerja Ekstra

Irwansyah bersama anggota DPRD Kepri saat rapat membahas PAD Kepri

batampos.id- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri, Irwansyah mengatakan progres penerimaan pendapatan daerah Provinsi Kepri masih di bawah 50 persen. Melihat perkembangan yang ada, ia kurang yakin Pemprov Kepri melalui Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri dapat memenuhi target pendapatan sebesar Rp3,7 triliun.

BACA JUGA: PAD Kepri Jauh Lebih Rendah dari Dana Perimbangan dari Pusat

“Secara umum target pendapatan daerah sebesar Rp3,7 triliun. Namun sampai semester pertama TA 2021 ini, capainnya sebesar Rp1,7 triliun atau 48 persen,” ujar Irwansyah, Minggu (15/8).

Legislator Komisi III DPRD Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, ada beberapa komponen pendapatan. Pertama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibidik sebesar Rp1,3 triliun. Menurutnya, sampai Juni 2021 lalu, sampai pada Juni 2021 sebesar Rp579 miliar atau pada angka 42 persen. Dijelaskannya, komponen PAD Provinsi Kepri terbagi pada beberapa sektor pendapatan.

“Pertama adalah Pendapatan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp981 miliar. Adapun capaian capaian pada semester I TA 2021 sebesar Rp520 miliar atau 52 persen. Kedua adalah Hasil Retrebusi Daerah dari target Rp216 miliar, capaiannya sekitar 1,44 persen,” jelasnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri tersebut mengatakan, sektor yang ketiga adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp53 miliar. Namun capainnya sampai semester pertama ini masih 0 persen. Kemudian adalah Lain-lain PAD yang sah ditargetkan Rp101 miliar. Adapun capainnya sampai pertegahan TA 2021 ini masih pada angka Rp56 miliar atau sekitar 55 persen.

“Selanjutnya adalah transfer dari target Rp2,5 triliun, capainnya sampai Juni 2021 lalu sekitar 1,2 triliun atau 51 persen dari target. Pendapatan tersebut terdiri dari Dana Perimbangan yang sudah patok sebesar Rp2,3 triliun. Sedangkan realisasinya masih pada angka Rp1,1 triliun atau 51 persen,” jelasnya lagi.

Selain itu adalah Dana Transfer Khusus dengan target Rp843 miliar. Sementara capainnya pada semester pertama lalu adalah Rp450 miliar atau 53 persen. Berikutnya adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp1,2 miliar. Namun capainnya masih pada angka 31 persen atau sebesar Rp400 juta.

“Apabila pendapatan tidak sesuai target, maka akan terjadi defisit anggaran. Dampaknya adalah akan dilakukannya rasionalisasi terhadap sejumlah kegiatan. Belum lagi ditambah dengan kebutuhan penanganan Covid-19 di Provinsi Kepri,” paparnya.

Mantan Ketua Badan Komunikasi Permuda dan Remaja Masjid (BKPRMI) Provinsi Kepri tersebut memaparkan, defisit APBD Kepri TA 2021 ini diatas Rp500 miliar. Ada beberapa komponen besar yang menyebabkan defisit tersebut. Pertama adalah dari sektor labuh jangkar sebesar Rp200 miliar. Kedua Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) diatas Rp200 miliar. Karena hasil LHP BPK, Silpa APBD Kepri TA 2020 lalu sekitar Rp65 miliar.

“Sementara dalam struktur APBD Kepri TA 2021 ini, Silpa tersebut ditargetkan sebesar Rp281 miliar. Artinya meleset dari target yang dibuat. Selain itu adalah dari sektor reklamasi dan pengelolaan ruang laut sebesar Rp10 miliar. Karena sampai saat ini, Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri masih belum tuntas,” tutup Mantan Legislator DPRD Kota Batam tersebut.

Belum lama ini, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri, Reni Yusneli mengatakan, tahun ini Pemprov Kepri menargetkan pendapatan dari pajak daerah sebesar Rp981 miliar. Estimasi penerimaan pajak tahun 2021 terdiri dari pajak kendaraan bermotor Rp355,5 miliar, bea balik nama pajak kendaraan bermotor Rp205,5 miliar, pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp294 miliar, pajak air permukaan Rp950 juta dan pajak rokok Rp125.777.516.200.

Target penerimaan pajak daerah tahun 2021, lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang hanya Rp944,44 miliar. Target penerimaan pajak daerah tahun 2021, menurut dia, realitis. Target penerimaan pajak tahun 2020, tercapai. Disebutkannya, penerimaan pajak tahun 2020 mencapai Rp1,032 triliun atau melampaui target.

“Kami akan bekerja ekstra tentunya, sehingga apa yang menjadi target kerja tercapai,” ujar Reni Yusneli.

Sebelumnya, lewat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penggunaan anggaran daerah TA 2020, lembaga tersebut memberikan beberapa catatan. Salah satunya adalah mengenai kinerja BP2RD Provinsi Kepri dalam hal optimalisasi pendapatan pada sektor PKB dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB). BPK menegaskan, apabiila kedua sektor tersebut jika dioptimalkan dalam meningkatan penerimaan daerah yang berfungsi menjaga fiskal daerah tetap baik. (*)

Reporter: Jailani
editor: tunggul