Nasional

Jokowi Didesak Ambil Alih Pengangkatan 75 Pegawai KPK Jadi ASN

ILUSTRASI: Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tersebut melaporkan Dewas KPK Indriyanto Seno Adji yang diduga telah melakukan pelanggaran etik sebagai anggota Dewas, berupa turut serta dalam kegiatan operasional. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

batampos.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanggar HAM. Bahkan Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait TWK.

Rekomendasi Komnas HAM juga sejalan dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang sebelumnya telah menyatakan TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK malaadministrasi.

Menanggapi ini, Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan KPK mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI untuk mengambil alih langsung penanganan dan pengangkatan 75 pegawai KPK. Terlebih dalam hasil penyeledikan Komnas HAM, TWK sengaja digunakan untuk menyingkirkan pegawai KPK yang diberikan label taliban.

“Presiden RI, berdasarkan rekomendasi Komnas HAM RI dan rekomendasi yang dikeluarkan sebelumnya oleh Ombudsman RI, segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Komnas HAM, untuk mengambil alih langsung penanganan dan pengangkatan 75 Pegawai KPK dan meminta Kesekjenan KPK untuk segera membatalkan seluruh proses TWK dan mengangkat serta memulihkan kembali harkat, martabat, status posisi dan jabatan dari 75 Pegawai KPK ini,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan KPK, M Isnur dalam keterangannya, Selasa (17/8).

Isnur mengungkapkan, laporan Komnas HAM semakin menegaskan dan juga menjadi bukti adanya operasi terencana untuk menyingkirkan pegawai KPK tertentu dengan menggunakan
narasi taliban. Dia menduga, narasi taliban secara publik diproduksi pertama kali pada 2019 oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) kemudian masif berlintasan di media sosial pada 2019 saat Revisi UU KPK.

“Oleh karena itu patut diduga pihak yang terlibat dalam operasi penyingkiran pegawai KPK adalah sama atau setidaknya beririsan dengan aktor yang melakukan pelemahan KPK melalui Revisi UU KPK,” papar Isnur.

Dia memandang, masalah kerja sama antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang tidak memiliki dasar hukum perlu diinvestigasi, serta ditindaklanjuti lebih lanjut baik dari sisi kemungkinan masuk dalam tindak pidana korupsi maupun untuk membongkar jejaring aktor operasi terencana ini.

Terlebih, laporan Komnas HAM memberikan jejak yang jelas bahwa TWK adalah sebuah operasi terencana yang merupakan Obstruction of Justice. Hal ini dibuktikan dengan temuan-temuan.

“Tes terselubung dan ilegal mengenai profiling lapangan yang tidak hanya mengecek sosial media perlu diinvestigasi dan ditindaklanjuti. Karena secara tendensius menyasar Pegawai KPK yang tugasnya berhubungan langsung dengan penanganan perkara korupsi,” papar Isnur.

Oleh karena itu, Isnur pun mendesak Presiden Jokowi segera memberhentikan Pimpinan KPK, Pimpinan BKN, dan pejabat-pejabat lain yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar HAM.

“Pimpinan KPK diberhentikan ketika melakukan perbuatan tercela sesuai dengan Pasal 32 UU KPK yang telah dibuktikan melalui adanya hasil pemeriksaan Komnas HAM dan Ombudsman. Sedangkan, pimpinan lembaga lain merupakan pejabat dibawah presiden dalam rantai koordinasi sehingga Presiden dapat memberhentikan secara langsung,” cetus Isnur.

‘Dalam hal ini Presiden RI juga wajib menghormati dan melaksanakan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang jelas memandatkan bahwa Proses alih status Pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh sama sekali merugikan Pegawai KPK,” tegas Isnur.

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyampaikan, pihaknya akan menyampaikan rekomendasi terkait penyelenggaraan asesmen TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi pun diminta untuk membina Pimpinan KPK dan pimpinan lembaga lainnya yang berkontribusi dalam pelaksanaan TWK.

“Komnas HAM RI menyampaikan rekomendasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selaku pemegang kekuasaan tertinggi Pemerintahan dan selaku pejabat pembina kepegawaian tertinggi untuk mengambil alih seluruh proses penyelenggaraan asesmen TWK Pegawai KPK,” kata Taufan dalam konferensi pers daring, Senin (16/8).

Dalam rekomendasi tersebut, untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh pejabat Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan asesmen TWK. Dalam hal ini, Pimpinan KPK beserta Kepala BKN, Kemenkumhan dan lain-lain.

“Melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh pejabat Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK agar dalam menjalankan kewenangannya untuk tetap patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” pinta Taufan.

Kepala negara juga diminta untuk memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) KPK. Hal ini dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Presiden RI yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik.

Sebab Jokowi meminta agar alih status pegawai KPK tidak merugikan para pegawai lembaga antirasuah tersebut. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Nomor: 70/PUU-XVII/2019 dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa pengalihan
status pegawai KPK tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar yang telah ditentukan tersebut.

“Mengingat MK berperan sebagai pengawal konstitusi dan hak konstitusional, maka pengabaian atas pertimbangan hukum dalam putusan MK tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pengabaian konstitusi,” cetus Taufan menandaskan. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim