Ekonomi & Bisnis

Pemerintah Bangun Rusun dengan Sewa Rp 10 Ribu untuk PMKS

ILUSTRASI: Rusun di Batuampar, Minggu 31 Jan 2021, F Suprizal Tanjung, Batam Pos

batampos.id – Ada dua jurus baru pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan terkait optimalisasi APBN 2022. Salah satunya yang dilakukan
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini adalah menekan pengeluaran penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan menyediakan tempat tinggal murah.

Secara detail, dia menyampaikan, ada dua cara yang bakal digunakan olehnya untuk program pengentasan kemiskinan. Yakni, meningkatkan pendapatan dan menekan pengeluaran. Untuk cara kedua, pemerintah akan memfasilitasi para penerima manfaat guna mendapatkan tempat tinggal dengan harga terjangkau.

”Nanti sewanya Rp 10 ribu per bulan. Listrik sama air mereka bayar sendiri,” ujarnya ditemui usai memberikan penghargaan untuk pilar-pilar sosial, Senin (17/8).

Kemensos sendiri sudah bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk membangun rusun di balai-balai kemensos. Setidaknya, ada enam blok yang dibangun di sejumlah daerah tahun depan. Seperti Medan, Makassar, Solo, Jakarta, dan Palembang. ”Tahun ini, bangun dua unit di Bekasi. Satu blok isinya 100 rumah tangga,” katanya.

Tak ada khusus bagi penyewa nantinya. Hanya, memang harus PMKS yang tak memiliki rumah. Risma mengaku, pihaknya sendiri sudah memiliki data terkait siapa saja nantinya yang berhak menyewa rusun tersebut. Kendati begitu, pihaknya akan melakukan survey guna memverifikasi kembali data yang ada agar benar-benar tepat sasaran.

BACA JUGA: Rusunawa BP Batam Cocok Jadi Lokasi Karantina Pasien Covid-19

”Nanti ditujukan ke yang gelandangan, yang tinggal di kolong jembatan,” papar Mantan Walikota Surabaya tersebut.

Dengan bantuan ini, lanjut dia, para penerima manfaat bisa menekan pengeluarannya. Dan tak kalah penting, mereka bisa mengakses data kependudukan. Dengan begitu, mereka lebih mudah untuk mendapatkan bansos dari pemerintah ke depannya. Mengingat sebelumnya mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan identitas kependudukan karena tak memiliki alamat tempat tinggal. Hingga akhirnya tak bisa memperoleh bansos padahal termasuk yang berhak.

”Kalau ditempatkan di rusun mereka punya alamat, dapat identitas, dapat askes bantuan dari pemerintah,” pungkasnya. (*)

Reporter: JPG Group
Editor: Suprizal Tanjung