Karimun

Akibat Covid-19, PAD Karimun Tak Capai Target

Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim menyerahkan rancangan perubahan APBD 2021 kepada Wakil Ketua DPRD, Rasno. f.sandi

batampos.id – Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim, Kamis (19/8) menyampaikan pidato pengantar rancangan perubahan kebijakan umum (KUA) APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2021. Penyampaian ini dilaksanakan di dalam sidang paripurna di Balai Rong Seri DPRD Kabupaten Karimun yang dipimpin wakil ketua dewan, Rasno. Hal ini disebabklan ketua dewan, M Yusuf Sirat masih dalam pemulihan setelah terpapar Covid-19.

BACA JUGA: Proyeksi Pendapatan Daerah Diprediksi Naik Rp102.491.260.839,  APBD P 2021 Dirancang Rp3,8 Triliun

”Anggaran 2021 sudah memasuki triwulan ketiga. Seiring dengan kondisi pandemi Covid-19, maka perlu dilakukan penyesuaian. Hal ini disebabkan, tidak tercapainya target proyeksi pendapatan daerah. Kemudian, Tidak terealisasinya alokasi belanja daerah serta perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerqah,” ujar Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim.

Untuk pendapatan daerah, lanjutnya, perlu dilakukan penyesuaian proyeksi target PAD dan pendapatan trasfer. Baik transfer dari pusat dan juga trasnfer dari Provinsi Kepri. Belanja daerah yang sebelumnya sudah disusun bersama-sama antara TAPD dan badan anggaran (Banggar) DPRD juga tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini disebabkan pergeseran prioritas belanja daerah pada tahun anggaran berjalan. Serta refocussing program dan kegiatan yang menjadi prioritas sebagiamana amanat dari pemerintah pusat. Yakni, untuk menanganai pandemi Covid-19.

”Dengan keadaan pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal 2020 sampai dengan sekarang telah memberikan dampak dalam pelaksanaan APBD dan mempengaruhi pencapaian pembangunan yang telah kita rencananya. Tentunya, kita tetap optimis dan berharap apa yang sudah kita rencanakan dapat terealisasi sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Dikatakannya, perlu disampaikan dan untuk diketahui oleh masyarakat bahwa setelah APBD 2021 dtetapkan, pemerintah pusat mengambil langkah-langkah terhadap kebijakan anggaran untuk pemerintah daerah. Hal ini tidak lain untuk menangani pandemi Covid-19. Sebagai contoh, Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyediaan dan percepatan penyaluran Bansos atau jaring pengaman sosial yang sumber dananya diambil dari anggaran daerah.

”Untuk itu, target pendapatan daerah pada perubahan anggaran tahun ini menjadi Rp1,23 triliun atau naik 1,02 persen dibandingkan dengan target APBD murni sebesar Rp1,20 triliun. Sedangkan, belanja di APBD perubahan menjadi Rp1,26 triliun atau turun 0,98 persen dari APBD murni sebesar Rp1,29 triliun. Atau APBD 2012 mengalami defisit Rp33,6 miliar,” jelasnya. (*)

Reporter: Sandi
editor: tunggul