headline

Gubernur: Aset Kepri di Batam Selesai dengan Win-Win Solution

Rapat Koordinasi KPK, Pemprov Kepri, dan Pemko Batam tentang Aset P3D

GUBERNUR Kepri, Ansar Ahmad, didampingi Pj Sekdaprov Kepri, Lamidi, rapat koordinasi antara Pemprov Kepri dengan Pemko Batam bersama KPK RI melalui video conference dari Ruang Kerja Gubernur di Kantor Gubernur
Kepri, Dompak, Rabu (18/8). (humas Pemprov Kepri)

batampos.id – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, bersyukur akhirnya penyelesaian terkait Aset Personel, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumentasi (P3D) di Batam dapat dilakukan secara kekeluargaan serta dengan win-win solution.

“Pada dasarnya kami setuju. Tinggal tim teknis menyusun timeline proses berita acara administrasi, perjanjian pinjam pakai, sampai ke berita acara penyerahan fisik,” kata Ansar, didampingi Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Lamidi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui video conference dari Ruang Kerja Gubernur di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Rabu (18/8).

Agenda rakor ini adalah sebagai tindak lanjut penyelesaian Aset Personel, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumentasi (P3D) yang belum selesai. Gubernur dalam sambutannya menyampaikan bahwa referensi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan serah terima aset ini adalah undang-undang. Yakni bahwa selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun setelah terbentuk daerah otonom baru maka Provinsi Induk (Provinsi Riau) menyerahkan semua aset yang berada di wilayah otonom baru.

“Maka Provinsi Riau secara resmi sudah menyerahkan itu, akan tetapi ada sedikit kerancuan latar belakang, yaitu ada yang aset tanahnya diserahkan kepada Pemprov Kepri, namun bangunannya diserahkan ke Pemko Batam dan juga sebaliknya,” kata Ansar, kemarin.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, didampingi Pj Sekdaprov Kepri, Lamidi, rapat koordinasi antara Pemprov Kepri dengan Pemko Batam bersama KPK RI melalui video conference dari Ruang Kerja Gubernur di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Rabu (18/8). (Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos)

Dari catatan terdapat ada 10 aset yang tanahnya diserahkan Pemprov Riau kepada Pemprov Kepri, namun aset bangunannya dibangun melalui APBD Provinsi Riau, kecuali aset tanah perumahan di Jalan Kartini I No 29 Seiharapan yang aset bangunannya dikembangkan Pemko Batam. Selain itu terdapat dua aset bangunan Pemprov Kepri di Batam.

“Kemudian atas niat baik Pemprov Kepri sebenarnya sudah menyerahkan beberapa aset ini kepada Pemko Batam, yaitu tiga aset tanah perumahan dan satu aset tanah kantor di Jalan Hang Tuah Belakangpadang, serta aset bangunan Gedung Arsip di Sekupang. Juga aset tanah perumahan di Jalan Kartini I No 29 Seiharapan yang masih dalam proses,” sebut Ansar.

Dari 12 aset tersebut, kata Ansar, ada yang dibutuhkan untuk tetap menjadi aset Pemprov Kepri. Karena ada tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemprov Kepri di Batam yang sampai saat ini belum memiliki kantor.

“Yaitu 4 aset tanah di Jalan Kartini III serta khusus untuk Aset di Jalan Kartini I No 30 Seiharapan, besar harapan kami agar dapat tetap menjadi aset Pemprov Kepri yang rencananya akan dijadikan rumah singgah bagi pasien rujukan dari luar Kota Batam yang melakukan pengobatan di Kota Batam,” kata Ansar.

Dari hasil mediasi, didapat kesimpulan bahwa Pemko Batam setuju aset di Jalan Kartini I No 30 Seiharapan yang sekarang dipakai Pemko Batam sebagai Kantor Disnaker tetap menjadi aset Pemprov Kepri. Dengan catatan Pemko Batam meminta waktu untuk mempersiapkan anggaran sewa untuk proses pemindahan Kantor Dinas Tenaga Kerja tersebut.

Sebelumnya, Direktur Koordinasi Supervisi I KPK RI, Didik Agung Widjanarko, menyampaikan dalam penyelesaian permasalahan aset antara Pemprov Kepri dan Pemko Batam sudah tiga kali melakukan rapat koordinasi. Rakor kali ini adalah yang keempat kalinya.

“Pertemuan hari ini (kemarin, red) diharapkan dapat menemukan kesepakatan karena kepastian hukum sangat penting. Hal itu akan memberikan kepastian juga terhadap tanggung jawab dan penggunaannya. Karena jika tidak akan rawan pada penggunaan anggaran. Juga objek aset ini tidak terpelihara secara optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas Wilayah I KPK, Maruli Tua, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memonitor sampai serah terima aset ini selesai. “Walau sudah tercapai kesepakatan, masih ada beberapa proses yang harus diselesaikan sampai penyerahan fisik. Untuk itu akan terus kita dampingi,” kata Maruli.

Turut hadir dalam rakor tersebut, Asdatun Kejati Kepri, Alex Sumarna; Wali Kota Batam, Muhammad Rudi; Sekda Batam, Jefridin; Inspektur Daerah Kepri, Irmendas; dan Plt Kepala BPKAD Kepri, Venni Meitaria. (*)

Reporter: JAILANI
Editor: MOHAMMAD TAHANG