Nasional

Maritim Bisa Percepat Pulihkan Ekonomi Batam

Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) Batam, Osman Hasyim. (Cecep Mulyana/Batam Pos)

batampos.id – Pengusaha maritim mengungkapkan bahwa saat ini hanya aktivitas maritim yang dapat membantu Batam bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Syaratnya, harus digarap dengan benar dan serius.

”Saat pandemi, ekonomi memang menurun, tapi kegiatan maritim seharusnya meningkat. Saat ini banyak kapal menganggur yang bisa dimasukkan ke Batam,” kata Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) Batam, Osman Hasyim, Rabu (18/8).

Ia optimistis setelah tercapainya kesepakatan antara pihaknya dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam tentang opsi memajukan dunia maritim, maka daya saing Batam akan terus meningkat.

”Kami akan coba pasarkan Batam kembali, karena sudah punya daya jual. Apa yang sudah ada di Batam ini semuanya bagus, tinggal bagaimana dipasarkan kembali, agar kapal-kapal mau datang kembali,” ungkapnya.

Sebelumnya, aliansi pengusaha maritim sudah menyepakati terkait pembebasan tarif tambat di Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dengan BP Batam.

”Kami hanya ingin Batam seperti dulu, punya daya saing. Kalau kapal masuk, maka akan ada devisa. Setelah itu, tinggal lima hal harus dikedepankan, yakni; aman, nyaman, kepastian hukum, tarif bersaing, dan pelayanan prima,” tuturnya.

Sementara itu, kalangan pengusaha galangan kapal berharap pemerintah daerah bisa memberikan dukungan terhadap dunia maritim di Batam.

Kondisi seperti saat ini dinilai ideal, karena Batam tidak melakukan lockdown, sementara negara tetangga melakukannya. Sehingga menjadi kesempatan potensial menarik kapal-kapal agar masuk ke Batam.

”Batam memiliki potensi besar untuk bisnis maintenance dan repair kapal-kapal,” kata Ketua Harian Batam Shipyard Offshore Association (BSOA), Novi Hasni, baru-baru ini.

Menurut Novi, Batam hanya membutuhkan dukungan dan insentif dari pemerintah, khususnya BP Batam. ”Apapun jenis izin atau kebijakan yang dibuat tidak boleh lepas dari peraturan induknya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41/2021 tentang kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam,” jelasnya.

Beberapa hal yang diminta kalangan pengusaha galangan kapal yakni pembebasan jasa tambat di terminal khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri.

Ia mengingatkan bahwa Batam memiliki banyak saingan dari dalam negeri. Contohnya Makassar, Sulawesi Selatan.

Kebijakan yang tidak pro dunia usaha akan menghambat kemajuan dunia maritim di Batam. ”Hambatan kami ini terkait hal-hal seperti itu. Kapal-kapal nanti akan melirik daerah lain,” ungkapnya. (*)

Reporter : RIFKI SETIAWAN
Editor : MOHAMMAD TAHANG