Bintan-Pinang

Supriyanto Mengaku Tak Pernah jadi Narasumber Berita, Dituduh Sebar Informasi Internal Kantor, Pegawai PT Pos Terancam di PHK

Supriyanto didampingi pengacara hukum saat memberi keterangan ke media, Kamis (19/8) . F. Peri Irawan

batampos.id– Salah seorang pegawai PT Pos Indonesia cabang Kota Tanjungpinang Supriyanto, mengeluh karena dituduh menyebarkan informasi internal kantor di media massa dan tercancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari kantor regional II Padang.

BACA JUGA: Jangan Pasrah Dengan Keadaan, Usai di-PHK, Aditya Pilih Jualan Gurame

Supriyanto yang betugas bagian jasa keuangan itu menjelaskan, kejadian tersebut bermula dari pemberitaan salah satu media online lokal di Kepri, yang menyebutkan bahwa Kantor Pos yang teletak di Jalan Brigjen Katamso melakukan pengiriman barang-barang ilegal atau tidak memiliki izin.

“Beritanya pada bulan Maret lalu, saat itu di kantor mulai mencari siapa memberi informasi yang tidak benar itu. Pimpinan mengumpulkan semua pegawai dan bertanya siapa yang melakukan ini,” kata Supriyanto,  Kamis (19/8).

Supriyanto mengatakan, Pimpinannya kemudian membentuk tim untuk mencari tahu siapa penyebar informasi tersebut dan pada Juni 2021 lalu, dirinya dipanggil kepala kantor untuk mengklarifikasi masalah pemberitaan itu.

Karena merasa tidak melakukan apa-apa pria yang sudah mengabdi sejak tahun 1999 itu bertanya serta meminta bukti jika memang dirinya melakukan hal itu akan tetapi orang nomor satu di kantornya itu enggan menunjukan bukti tersebut.

“Kemudian pada 6 Juli saya dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pimpinan. Ada Berita Pemeriksaan Acara (BAP) terhadap saya, dalam BAP itu hanya singakat, ada dua point saja ada pernyataan Pimpinan Redaksi (Pemred) secara tertulis dengan tandatangan matrai bahwa saya yang mau dinaikan berita itu,” paparnya. Dalam poin kedua, Lanjut Supriyanto ada pengakuan seorang perempuan melalui rekaman suara, mengaku calon istri wartawan yang menuduh dirinya meneror.

“Saya tanya kapan, dimana dan Pimpinan tidak bisa jawab, dan saya tidak kenal wartawan itu siapa. Pada 4 Agustus muncul surat akan menjatuhkan PHK. Saat itu saya membela diri, dan sudah dikirim,” ucapnya.

Ia menegaskan, dirinya juga tidak pernah diwawancarai serta tidak mengenali oknum wartawan yang menaikam berita tersebut.

“Tapi setelah kejadian itu saya ketemu namanya J (inisial), saya tanya kapan mewawancarai saya, dia tidak mengakui kalau dia yang buat berita. Kan aneh, padahal itu katanya media dia,” sebutnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Supriyanto, Ratna Zukhaira menegaskan bahwa kliennya tidak pernah menjadi narasumber di media lokal yang memberitakan mengenai Kantor Pos Tanjungpinang yang mengirim barang ilegal.

Untuk melindungi klienya, Ratna akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan oknum wartawan tersebut ke Dewan Pers bahkan Kepolisian.

“Jadi langkah hukum akan melaporkan oknum wartawan tersebut ke Dewan Pers, jika sudah diarahkan maka saya akan lewat jalur Kepolisian lagi,” tegasnya.

Dirinya menyampaikan, Supriyanto dituduh hal hal yang sudah keterlaluan. Seperti dituduh menyebar informasi internal kantor hingga dituduh meneror oknum wartawan.

“Beliau yang sudah mengabdi selama 22 Tahun terancam di PHK, hanya-hanya gara-gara tuduhan itu. Seharusnya Pimpinannya disamping Supri, bukannya ikut menyudutkan juga,” terangnya.

Sementara itu Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Tanjungpinang, Donny mengatakan itu permasalahan antara karyawan dengan perusahaan sehingga ada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai.

Tentunya kewenangan penjatuhan hukuman disiplin ini tidak ada di PT POS Cabang Tanjungpinang tetapi berada di PT POS Indonesia Regional II Padang.

“Untuk sampai saat ini hukuman displin yang bersangkutan belum turun, tetapi informasinya akan dijatuhi hukuman displin (PHK),” kata Donny saat ditemui di Kantonya

Menurut Donny hal seperti itu biasa saja, ketika salah satu pegawainya bermasalahnya tentunya harus mengikuti kententuan dan peraturan displin ada hak dan kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

“Jadi kita memiliki bukti berupa surat pernyataam dan pemberitaan, tentunya bukti itu akan dikeluarkan pada saat jika ada perselisihan persidangan PHI, tentunya akan diberikan di persidangan (PHI). Sebenarnya Supriyanto telah diberikan waktu selama 1 bulan untuk membela diri,”paparnya. (*)

Reporter : Peri Irawan
editor: tunggul