Bintan-Pinang

Timbun Lahan, Satpol PP Dorong Pengusaha Bayar Pajak

Pengadministrasiaan Hukum pada Satpol PP Bintan, Indra Purnama. F.Slamet Nofasusanto

batampos.id- Petugas Satpol PP Kabupaten Bintan rutin melaksanakan pengawasan kegiatan pengambilan tanah dan penimbunan lahan di Bintan. Pengawasan ini dilakukan untuk mendorong pengusaha yang melakukan kegiatan pengambilan tanah maupun penimbunan lahan mentaati aturan dengan membayar pajak.

BACA JUGA: Berharap Relaksasi Pajak Kendaraan Diperpanjang

Kabid Penegakan Perda Satpol PP Bintan, Ardian Adastra melalui Pengadministrasiaan Hukum, Indra Purnama mengatakan, pengawasan rutin dilakukan terhadap kegiatan pengambilan tanah dan penimbunan lahan di Bintan.

“Tugas kami menjaga ketertiban umum dan penegakkan peraturan daerah,” ungkap Indra Purnama ditemui di Kantor Satpol PP Bintan di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, Kamis (19/8) siang.

Indra mengatakan, apabila ditemukan pelanggaran di lapangan, pihaknya akan berkoordinasi denganĀ  Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Bintan.

Indra mencontohkan misalkan ditemukan pengusaha yang mengambil tanah, dimana volume tanah tidak sesuai dalam laporan awal. Maka, kegiatan pengambilan tanah untuk penimbunan lahan tersebut bisa dihentikan sementara.

“Misalkan terjadi kelebihan volume kubik tanah yang diambil atau tidak sesuai antara yang dilaporkan dan di lapangan. Maka, kegiatan dihentikan dan pengusaha didorong untuk membayar pajak dari kelebihan volume kubik tanah yang diambil,” jelas Indra.

Pengawasan lain, Indra mencontohkan kegiatan penimbunan di Kilometer 18 Bintan. Karena tidak membayar pajak, petugas Satpol PP Bintan telah menghentikan sementara kegiatan penimbunan tersebut.

“Jadi kita dorong pengusaha membayar pajak dahulu,” kata Indra. Pengawasan pun pernah dilakukan terhadap kegiatan penimbunan lahan di jalan Lintas Barat, Bintan.

Dia menyebut, terdapat dua titik penimbunan lahan di jalan Lintas Barat, Bintan yang sudah membayar pajak. “Mereka sudah bayar pajak untuk kegiatan penimbunan. Yang tidak boleh kalau membangun, karena harus mengantongi izin,” katanya. (*)

Reporter: SLAMET NOFASUSANTO
editor: tunggul