Bintan-Pinang

Tuntaskan Kesenjangan Digital Terkoneksi, Sampai ke Pelosok Negeri

Kepri Menyosong Digitalisasi

Dibalik pagebluk Covid-19 ada berkah positif bagi bangsa ini, berupa akselerasi digitalisasi ditengah-tengah masyarakat. Semakin Indonesia terkoneksi, semakin memberikan banyak manfaat. Provinsi Kepri bersiap menyonsong digitalisasi tersebut, apalagi mengingat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kekominfo) sebagai leading sektor pemerintah di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terus menggesa pembangunan infrastruktur sampai ke pelosok negeri.

Jailani, Tanjungpinang

Kemajuan teknologi dan informasi menjadi tantangan besar bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kekominfo). Kementerian tersebut mengemban misi penting, yakni untuk menjadikan Indonesia terkoneksi melalui digitalisasi agar semakin maju. Kekomifo sudah menyusun sejumlah gerakan-gerakan strategis untuk mempercepat pembangun infrastruktur pendukung sampai ke pelosok negeri atau Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T).

Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad berbunga-bunga ketika mendapatkan kabar dari Direktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kekominfo, Anang Latief pada 8 April 2021 lalu. Meskipun sebagian wajahnya tertutup oleh masker, namun rasa gembiranya tak bisa disembunyikan. Karena kabar, Provinsi Kepri akan mendapatkan 35 Tower Base Transceiver Station (BTS) yang akan dibangun di daerah tidak memiliki sinyal seluler atau blankspot seperti memenangkan lotre.

Yuliana, Guru Bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tanjungpinang memberikan pembelajaran secara daring. F. Dokumentasi Pribadi

Diakuinya, membangun Provinsi Kepri ini tidak cukup jika hanya mengandalkan modal anggaran daerah. Rentang kendali, menyebabkan pembangunan menjadi lebih mahal. Peroalan akses jaringan telekomunikasi memang menjadi masalah klasik bagi kepala daerah yang bertugas di Provinsi Kepri. Karena keluhan serupa, sudah dialami oleh Gubernur Kepri sebelum-sebelum dirinya.

“Kita sangat terimakasih kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate, yang telah menyetujui usulan dari Pemprov Kepri. Dengan adanya bantuan tower BTS ini maka semakin menambah jaringan telekomunikasi di daerah-daerah terpencil di Kepri,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

Mantan Bupati Bintan tersebut sangat berharap, komitmen yang diberikan Kekominfo untuk Provinsi Kepri tersebut bisa menjadi jawaban atas keluhan masyarakat Provinsi Kepri yang berada di daerah-daerah blank spot atau belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi dan internet.

Menurutnya, daerah-daerah yang akan dibangun tower BTS tersebut tersebar 12 titik di Kabupaten Natuna, 17 titiik di Kabupaten Anambas, 5 titik di Kabupaten Bintan dan 1 titik di Kabupaten Karimun. Ditegaskan Gubernur, bagi terwujudnya pembangunan infrastruktur tersebut, ia juga akan meminta komitmen bersama kepala daerah untuk menuntaskan persoalan lahan yang dibutuhkan.

“Satu Tower BTS memerlukan lahan lebih kurang 20m x 20 m atau 400 meter persegi. Administrasi dan legalitas lahan tentunya menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah untuk menyelesaikannya,” tegas Gubernur.

Pria yang pernah duduk sebagai Legislator di Senaya, Jakarta tersebut mengakui, saat ini memang terjadi digital divide atau kesenjangan digital antar main land dengan daerah-daerah yang berada di hinterland. Kualitas jaringan yang memadai sangat dibutuhkan di wilayah 3T ini, demi mempercepat informasi, mempercepat masyarakat melek teknologi, dan mempercepat pergerakan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, daerah yang masuk wilayah terpencil ini harus mendapat perhatian dan prioritas agar percepatan realisasi aksesibilitas peningkatan layanan 4G. Terutama Kecamatan Tambelan dan Kecamatan Midai yang selama ini hanya tercover jaringan 2G.

“Adapun dari total 35 titik yang sudah diusulkan tersebut akan direalisasikan pada awal fase ke-2 yang diperkirakan pertengahan bulan April 2021 awal bulan Mei 2021. Adapun total anggaran pembangunan BTS tersebut sekitar Rp76 miliar yang bersumber dari Anggaran Bakti Rp35 M dan dari Operator Selulur (Opsel) sekitar Rp41 M,” jelasnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kepri, Zul Hendri menambahkan, perkembangan lanjutan terkait percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Kepri. Karena selain program 35 BTS dari Bakti, Provinsi Kepri turut mendapatkan tambahan 41 BTS diluar program tersebut yang akan dibangun oleh Opsel.

Dijelaskannya, 41 titik BTS regular atau komersial tersebut akan dibangun dan disediakan oleh operator seluler yang berada dibawah koordinasi dan urusan Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika (SDPPI) Kemenkominfo RI. Yaitu masing-masing satu titik di Bintan, Karimun dan Batam. Serta 28 titik di Lingga dan 10 titik di Natuna.

“Jadi Kepri mendapat 41 tambahan BTS lagi, yang dibangun oleh operator selular. Karena dipandang daerah-daerah itu sudah cukup menghasilkan, sehingga bisa dibangun BTS komersil,” ujarnya.

Lebih lanjut katanya, total ada 76 titik BTS yang akan dibangun di seluruh Kepri pada 2021 dan 2022 mendatang. Adapun paket pekerjaan Dari BAKTI terdiri dari empat komponen. Yaitu menara (tower), BTS broadband 4G, seperangkat listrik tenaga surya serta bandwidth berkisar 8-10 Mbps.

“Artinya anggran pusat pada sektor Kominfo yang dikuncurkan melalui program kegiatan Akselerasi/Percepatan Aksebilitas Layanan Telekomunikasi dan Informasi di Provinsi Kepri baik yg berasal dari Aggaran Bakti maupu OpSel maka total berkisar Rp 76 miliar,” jelasnya.

Diharapkan penambahan jumlah BTS di Kepri ini akan berdampak pada banyak sektor. Baik sektor pendidikan, pariwisata, ekonomi dan juga meningkatkan pelayanan pemerintah di bidang e-government. Baginya, penuntasan jaringan telekomunikasi di Provinsi Kepri adalah pekerjaan yang sangat mendesak. Apalagi Kepri berada di daerah terdepan yang berbatasan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

“Ada sebagian daerah seperti di Batam, jaringan operator luar negeri milik Singapura seperti Digi dan Startup. Semoga dengan tuntasnya program ini, bisa menjawab keluh kesah masyarakat di perbatasan,” tutup Zul Hendri.

Sementara itu, Ismail Nurdin, warga Kecamatan Midai, Natuna mengatakan, bagi mereka yang bermukim di daerah hinterland memang terasa terjadi kesenjangan digital. Karena meskipun sudah ada tower operator seluler, baru tahun ini masyarakat disana merasakan layanan 4G. Karena beberapa tahun belakangan belum terjadi upgrade layan tersebut.

“Bagaimana masyarakat cepat melek teknologi, sementara peningkatan layanan dari 3G ke 4G menunggu cukup lama. Persoalan ini selalu dikeluhkan masyarakat, saat adanya kunjungan kerja Gubernur Kepri. Karena itulah momen masyarakat untuk menyampaikan keluhan,” ujar Ismail Nurdin, Sabtu (21/8).

 

Tuntaskan Kesenjangan Digital, Pembangunan Infrastruktur Terus Digesa

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, Kementerian Kominfo terus berkomitmen jawab untuk menjadikan Indonesia Terkoneksi melalui digitalisasi agar semakin maju. Hal itu dapat dilakukan dengan menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan informatika untuk membantu masyarakat melewati pandemi.

“Saat ini kehidupan kemasyarakatan, sosial dan ekonomi justru bergantung pada tersedianya infrastruktur telekomunikasi dan informatika. Bukan secara kebetulan, tapi memang bagian dari program Presiden untuk meningkatkan internet-link ratio di Indonesia, untuk memperkecil digital divide,” ujarnya dalam siaran pers Kekominfo beberapa waktu lalu.

Ditegaskannya, tugas besar yang dihadapi bersama jajarannya saat ini adalah untuk mempercepat target Indonesia Terkoneksi selama pandemi. Faktor akselerasinya adalah Covid-19 yang justru menjadi bagian dari pendorong Kominfo untuk bekerja lebih hebat lagi.

“Saya berharap Sekretariat Jenderal menjadi bagian terdepan untuk mengantar Kementerian Kominfo menjadi kementerian digital yang progresif dan transformatif,” tegasnya.

Menurutnya, target Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital Semakin Maju relevan dan sangat penting bagi Indonesia dalam mengambil bagian dari Industri 4.0. Karena mengantarkan Indonesia sebagai bangsa digital dan mengambil bagian dari industri 4.0. Langkah tersebut dimulai dengan Kementerian Kominfo Connect.

“Terkoneksinya Kominfo menjadi satu kekuatan yang besar sehingga di Kominfo semakin digital semakin maju,” paparnya.

Dalam mewujudkan Indonesia Semakin Terkoneksi Semakin Maju, Kementerian Kominfo harus menjadi role model dalam setiap prosesnya. Tersedianya bandwidth cukup besar, jaringan infrastruktur dan manajemen sistem harus diatur agar pemanfaatannya optimal dan maksimal.

“Tahun 2021 justru tahun di mana Kominfo harus berkiprah lebih hebat lagi. Di tengah tantangan yang tidak lunak atau belum terlihat berkurang, semoga dapat mendorong semangat kita untuk bekerja lebih hebat, lebih baik, lebih cerdas bagi negeri yang kita cintai bersama ini,” jelasnya.

Dijabakarnnya, hadirnya Indonesia Terkoneksi, Semakin Digital, Semakin Maju tidak terlepas dari komitmen percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Untuk diketahui, Kementerian Kominfo akan melakukan lompatan baru menyoal penyelesaian pemerataan infrastruktur TIK di seluruh Indonesia. Melalui akselerasi percepatan pembangunan, Kementerian Kominfo memastikan penyelesaian infrastruktur telekomunikasi seperti BTS sinyal 4G yang menghubungkan desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Program ini direncanakan akan rampung di tahun 2022. Artinya, 10 tahun lebih awal agar kesenjangan akses digital tidak lagi dirasakan oleh masyarakat.

Diakuinya, membangun dan menyatukan Indonesia memang bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi juga, tidak kemudian mengatakan hal itu sulit untuk diwujudkan. Sebagai bangsa yang besar, optimisme harus terus dipupuk, semangat membangun negeri tidak pernah berhenti, dan menyatukan Indonesia dengan digitalisasi adalah keharusan. Inilah arti penting dari kerja kolaborasi antar semua elemen bangsa.

“Untuk memperluas jaringan layanan internet yang mengalir sampai desa, Kemenkominfo berencana membangun 4.200 BTS di tahun 2021,” ungkapnya.

Ditegaskannya, penggelaran infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T akan dikerjakan oleh oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo. Sedangkan, wilayah non-3T dilakukan oleh operator seluler. Disebutkannya, Bakti telah menyelesaikan pembangunan di 9.113 desa dan kelurahan pada 2020. Kemudian di tahun 2021 sebanyak 4.200 desa dan kelurahan, dan tahun 2022 ada 3.704 desa dan kelurahan. Sehingga seluruhnya 9.113 desa dan kelurahan itu bisa selesai dibangun pada 2022 nanti atau menghadirkan sinyal 4G di wilayah 3T.

“Dengan demikian, kita bersama-sama harapkan, Kominfo dan operator seluler bisa hadirkan sinyal 4G di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia pada tahun 2022 nanti,” pungkas Johnny.

Percepat Akselerasi Digital di Dunia Usaha

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Musni Hardi K. Atmaja, mengatakan pihaknya mendukung upaya bersama dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan di Provinsi Kepri melalui langkah-langkah percepatan digitalisasi sistem pembayaran.

Langkah-langkah tersebut antara lain mendorong akselerasi digitalisasi keuangan melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS) sekaligus mendorong kesuksesan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI), mempersiapkan fast payment 24/7 pembayaran ritel menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) guna mempercepat penyelesaian transaksi dan mendorong digitalisasi perbankan melalui standardisasi Open Application Programming Interfaces (Open API).

“Tidak hanya itu, kebijakan digitalisasi juga untuk mendorong elektronifikasi transaksi keuangan daerah. Upaya tersebut perlu didukung oleh langkah-langkah reformasi regulasi melalui PBI Sistem Pembayaran yang telah diterbitkan BI untuk mendorong inovasi sistem pembayaran dengan memerhatikan manajemen risiko dan siber,” ujar Musni Hardi, Kamis (19/8) lalu.

Selain itu, ia juga menegaskan, pelaku UMKM di Provinsi Kepri wajib untuk melek digital. Pasalnya, revolusi industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet.

“Hal ini merupakan satu keniscayaan, karena apabila tidak berani berubah, tentu akan tertinggal,” tegasnya.

Menurut Musni, di era digital saat ini, baik pelayanan maupun transaksi sudah mulai bergeser, dari cara-cara konvensional pindah ke digital dalam genggaman melalui ponsel atau gadget. Sehingga isu tentang strategis pengembangan UMKM ditengah pandemi Covid-19 ini adalah perubahan perilaku dan cara kerja UMKM. Ada tiga kunci persiapan menjalani adaptasi baru yang harus dipahami oleh pelaku UMKM. Ketiganya adalah be strong, be creative dan prepared for new civilization.

“Tantangan UMKM di era revolusi industri 4,0 ini adalah pola usaha dan pola pikir tradisional, keterbatasan pengetahuan, dan akses teknologi, serta kendala akses pembiayaan,” ungkapnya,

Musni menyatakan peluang bagi UMKM di era sekarang ini adalah dukungan luas dari platform digital, perubahan perilaku konsumen semakin digital, dan ketersediaan sistem pembayaran digital yang handal. Karena itu, pelaku UMKM didorong untuk melek digital dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia.

“Manfaat digitalisasi bagi UMKM diantaranya adalah meminimalkan asymmetric information dan mendekatkan UMKM pada bahan baku atau faktor produksi, pasar, akses pembiayaan, kanal pembayaran dan logistik tentunya,” Musni memaparkan.

Semakin Digital, Semakin Smart Mengajar

Pengaruh digitalisasi juga merambah pada dunia pendidikan, apalagi ditengah pandemi Covid-19 yang masih meluas. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, Muhammad Dali mengatakan belum semua pendidik atau guru yang melek teknologi. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri, karena di saat pandemi sekarang ini, proses belajar mengajar sudah dilakukan lewat daring.

“Peningkatan kapasitas guru, khususnya dalam hal penguasaan teknologi adalah satu keharusan. Karena banyak ekosistem digital yang bisa dioptimalkan untuk menjadi guru yang smart dalam mengajar,” ujar Muhamamd Dali, Jumat (20/8) di Tanjungpinang.

Pada sisi lainnya, ia juga mengakui, terbatasnya jangkauan jaringan menyebabkan belum semua daerah di Provinsi Kepri bisa menerapkan proses pembelajaran secara daring. Sehingga penugasan dilakukan secara manual yang dibuat oleh guru-guru. Ia berharap dengan semakin luasnya jaringan yang dibangun oleh Kemenkominfo bisa turut menjawab persoalan ini.

“Bahkan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kita bisa 100 persen online. Penghambatnya adalah yang masih terbatas. PPDB online hanya bisa dilakukan di daerah-daerah main land yang ada dipusat kota. Seperti Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang. Sementara Karimun, dan Bintan masih sebagian. Sedangkan di Natuna, Anambas, dan Lingga (NAL) masih offline,” jelas Dali.

Sementara itu, Yuliana, Guru Bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tanjungpinang mengatakan, pandemi Covid-19 ini secara tidak langsung sudah memaksa tenaga untuk melek teknologi digital. Selain itu, diera digital ini juga menuntut guru untuk melakukan upgrade dibidang pembelajar dengan sistem daring. Baginya menguasai ekosistem digital tertentu adalah satu keharusan.

“Kalau kita abai dengan perkembangan teknologi, kita akan tertinggal. Bayangkan bagi guru-guru yang berada di daerah 3T, tentu merasakan tantangan lebih besar. Sementara informasi terbatas yang disebabkan belum adanya jaringan telekomunis berbasis internet,” ujar Yuliana.

Diakuinya, ketika terbitnya edaran belajar daring sempat menimbulkan kekhawatirkan baginya. Namun ia tidak pernah untuk menyerah, ia terus mencari informasi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Sehingga seiring waktu, ia bisa membuat video pembelajaran, dan memanfaatkan ekosistem yang ada dalam layanan google misalnya.

“Setiap kejadian pasti ada sisi positifnya, berkah pandemi Covid-19 adalah kami para guru turut berpacu untuk menguasai teknologi digital yang ada,” jelasnya.

Penyiaran Turut Bermigrasi ke Digital

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepri, Hengky Mohari mengatakan, digitalisasi juga turut memberikan perubahan pada sistem penyiaran televesi di Indonesia. Kebijakan tersebut tentunya menyentuh sampai ke Provinsi Kepri. Migrasi dari analog ke digital juga sudah ditetapkan dalam regulasi, yakni, Pasal 60A Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020. Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.

“Pasal 97 PP No. 46 Tahun 2021 juga mengatur tentang ini Paling lambat adalah tanggal 2 November 2022 pukul 24.00 WIB. Dalam Permenkominfo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran juga dijelaskan,” ujar Hengky Mohari, Rabu (10/8) lalu.

Dijelaskannya, Provinsi Kepri menjadi daerah yang akan melaksanakan migrasi TV digital bersama bersama Provinsi Aceh, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Banten. Adapun untuk Provinsi Kepri dibagi dalam empat wilayah. Zona I adalah Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun. Sedangkan Zona II adalah Kabupaten Anambas, Zona III Kabupaten Natuna. Sedangkan Kabupaten Lingga masuk dalam Zona IV.

“Untuk tahap awal akan dilaksanakan di Zona I. Sedangkan zona lainnya menyusul setelah itu. Saat ini, hanya Lingga yang statusnya belum bersiaran digital. Sementara daerah lainnya sudah,” jelas Hengky.

Menurut Hengky, rencana awalnya program ini diluncurkan pada 17 Agustus 2021 atau pada peringatan hari kemardekaan Indonesia ke 76 tahun. Namun karena adanya perubahan kebijakan, batal dilauching. Sehingga masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Disebutkannya, untuk wilayah I saat ini sudah ada 22 siaran digital dibawah frekuensi LPP TVRI, RCTI, TRANS TV, dan SCTV.

“Sudah ada banyak siaran yang bisa diakses dengan TV digital. Untuk mempercepat proses migrasi dari analog ke digital tahap awal akan disebar sekitar 3.000 unit antena tv digital atau Set Tob Box (STB) untuk masyarakat kurang mampu di Provinsi Kepri. Dari data di Provinsi Kepri ada 16.365 rumah tangga miskin yang tersebar dalam empat wilayah yang sudah ditetapkan,” jelasnya lagi.

Ia memaparkan di Provinsi Kepri saat ini ada 64 lembaga penyiaran yang memiliki Izin Penyelanggaran Penyiaran (IPP). Ia berharap TV lokal dapat memanfaatkan terobosan ini bekerjasama dengan lembaga penyiaran nasional. Sehingga mendapatkan frekuensi siaran dalam TV digital. Diungkapnnya, meskipun dengan keterbasan, pihaknya berusaha tetap maksimal dalam melakukan sosialiasi.

“Kami terus melakukan sosialisasi terkait migrasi TV digital ini. Belum lama ini, di Kecamatan Belakangpadang, Batam yang lokasinya dekat dengan Singapura. Masyarakat disana menyambut baik, karena selama ini mereka lebih banyak disuguhkan oleh siaran-siaran dari luar negeri. Program TV digital ini, bisa menjawab kenapa siaran luar negeri mudah didapat, sementara lokal dan nasional sangat sulit,”papar Hengky.

Ditambahkannya, keuntungan siaran digital bagi masyarakat adalah akan mendapatkan kualitas audio video serta warna sangat jauh lebih bersih dari pada penerimaan siaran analog. Pilihan program siaran digital lebih banyak dibandingkan siaran analog, serta dapat digunakan layanan interaktif dan informasi bencana. Selain itu, siaran televisi digital dapat diterima oleh sistem penerima televisi tidak bergerak maupun sistem penerima televisi bergerak.

“Tidak munculnya efect doubler pada pesawat penerima siaran digital. Yakinlah, terobosan ini akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat. Karena kedepan juga melalui smart phone juga bisa mengakses siaran TV digital, tentunya didukung dengan alat penangkap sinyal,” tutup Hengky.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasti (Kominfo) Provinsi Kepri, Zul Hendri mengatakan, Kominfo sudah menyatakan bahwa proses Analog Switch Off (ASO) atau nonaktif siaran analog beralih ke siaran digital bakal dimulai bertahap di sejumlah wilayah Indonesia secepatnya di tahun ini harus selesai sepenuhnya pada 2 November 2022.

Pertama, Menkominfo sudah menugaskan pembangunan infrastruktur utama penyiaran digital yaitu multiplexing. Sehingga lembaga penyiaran tidak perlu lagi membangun, mengoperasikan, dan merawat infrastruktur sendiri. Jadi bisa menerapkan model berbagi (sharing) infrastruktur.

Kebutuhan multiplexing sendiri sudah diperhitungkan di setiap daerah. Mereka menjamin setiap lembaga penyiaran dapat menggunakan salah satu multiplexing yang beroperasi di daerah siarannya. Baik melalui TVRI sebagai lembaga penyiaran publik maupun penyiaran swasta yang mendapat penetapan sebagai operator multiplexing atau penyelenggara multiplexing.

“Pada tahap kedua, dengan siapnya infrastruktur multiplexing, maka setiap lembaga penyiaran harus mulai melakukan peralihan penyiaran digital dan dapat diawali dengan siaran simulcast, yaitu siaran digital tanpa mengakhiri siaran analog,” ujar Zul Hendri, Kamis (19/8) lalu di Tanjungpinang.

Di sini Zul Hendri ingin mengenalkan keberadaan dan manfaat dari siaran digital yang kualitasnya lebih bersih, jernih, dan lebih canggih kepada masyarakat. Di langkah ketiga adalah kelanjutannya yaitu pemenuhan kebutuhan perangkat televisi yang bisa menerima siaran digital.

“Saat ini, banyak televisi yang sudah dilengkapi dengan perangkat penerima siaran digital. Namun, tetapi tidak seluruhnya telah tersedia perangkat penerima siaran digital. Oleh karena itu, dibutuhkan untuk menyiapkan STB juga sebagai alat bantu bagi rumah tangga yang masih menggunakan televisi analog atau belum tersedianya penerima digital di perangkat televisi masing-masing,” jelasnya.

Menurutnya, disinilah peran sekaligus peluang bagi produsen dan pedagang elektronik untuk menyiapkan ekosistem dari siaran televisi digital, yaitu memasarkan produknya dengan seluas-luasnya. Langkah keempat adalah sosialisasi kepada masyarakat dengan skema tertentu agar dapat menerima siaran saat ASO dilaksanakan. Dalam hal ini, Pemerintah akan memberikan perhatian langsung kepada kalangan masyarakat tertentu yang membutuhkan perangkat untuk menerima siaran digital.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama-sama, baik pemerintah maupun juga ekosistemnya. Dalam hal ini tentu bersama-sama dengan lembaga-lembaga penyiaran. Program ASO adalah usaha berskala nasional dan melibatkan rantai ekonomi yang lintas industri mulai dari penyiaran, elektronika, perdagangan, media, sampai dengan telekomunikasi dan ekonomi digital,” tutup Zul Hendri.(*)