Opini

Ansar-Marlin Retak, Warga Kepri Dirugikan

batampos.id – TERJAWAB sudah tentang desas-desus atau kabar keretakan hubungan Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau dengan Marlin Agustina, Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri).

Keretakan antara Ansar dan Marlin bukan sekadar rumor atau isu di kedai kopi, tapi sudah menjadi fakta publik atau sosial. Dihadapan para jurnalis, Ansar “curcol” alias curhat, meminjam bahasa gaul anak zaman now, menjelaskan tentangadanya keretakan hubungan dirinya dengan Marlin.

Bahkan, penjelasan Ansar bergulir begitu cepat dan menjadi viral di media sosial bahkan dapat diakses melalui channel youtube (10/8/2021). Dalam keterangannya Ansar merasa tersinggung karena saat berkunjung ke Batam untuk pembagian bansos sembako tidak satu pun pejabat Pemkot Batam mulai dari lurah sampai camat yang hadir. Padahal sebelumnya hal itu tak terjadi.

Sebagian warga ada yang shock, terkejut. Sebagian lagi tidak bergeming. Malah, ada yang sudah memperkirakan keretakan bakal terjadi. Hanya saja tak mengira keretakan itu begitu cepat terjadi dan terbuka di muka publik. Tak elok dan kurang bijak bila keretakan hubungan Ansar-Marlin menjadi konsumsi publik.

Di kalangan politisi dan pengamat politik, keretakan hubungan Ansar-Marlin bukanlah sesuatu yang mengejutkan karena sudah memprediksi hubungan keduanya bakal retak. Alasan pemikirannya, cukup simple dan rasional. Tidak mungkin ada dua matahari kembar dalam memimpin Kepri.

Kenapa bisa ? Meski, Marlin posisinya sebagai Wagub, sang suami Muhammad Rudi adalah Walikota Batam dengan penduduk 1,196 juta (2020), atau lebih dari 50 persen penduduk Kepri. Di sebut-sebut, Rudi akan maju sebagai calon Gubernur Kepri 2024.

Bagaimana pun posisi Marlin sebagai Wagub Kepri, secara politik adalah bagian tak terpisahkan dari sang suami. Marlin menjadi Wagub Kepri berpasangan dengan Ansar adalah karena peran besar Rudi sebagai Walikota dan Kepala BP Kawasan Batam serta Ketua DPW Nasdem Kepri.

Tiga kekuatan (Pemkot Batam dan BP Batam serta Ketua Nasdem) ini menjadi daya tawar (bargaining power) Rudi kepada Ansar untuk memasangkan keduanya sebagai Cagub dan Cawagub Kepri pada Pilkada 2020 lalu.

Berdasar rekam jejak digital, sejak dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada 25 Februari 2021, keretakan hubungan keduanya sudah mulai terlihat. Rudi ketika baru saja dilantik pada 15 Maret 2021, tak membantah dirinya akan maju sebagai calon Gubernur Kepri 2024 ketika ditanya awak jurnalis (hariankepri.com, 15/3/2021).

Pendukung Rudi pun tak dilarang untuk menyebar melalui medsos tentang rencananya maju pada Pilkada 2024. Ansar pun mulai merebut dan mencari pengaruhnya di masyarakat melalui “safari” politik ke Batam, sebaliknya Marlin “safari” politik ke luar Batam.

Tak berapa lama kemudian muncul pula berita tentang Ansar menolak permintaan Marlin soal jatah Sekretaris Daerah dan tiga kepala dinas di lingkungan Pemprov Kepri sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya (Batamnews, 12 April 2021).

Dampak tidak dikabulkannya permintaan pembagian jatah kekuasaan tersebut, akhirnya, ‘kesepakatan politik’ menjadi penyebab tak harmonisnya hubungan Ansar-Marlin, alias tidak lagi “Aman” (tagline kampanye Ansar-Marlin Amanah Negeri alias Aman).

Bagi warga atau publik, soal retaknya hubungan Ansar-Marlin, bukanlah sekadar masalah individu atau pribadi. Ini urusan pejabat publik yang mendapat amanah dari warga untuk mengurus dan memberi pelayanan kepada masyarakat. Ansar-Marlin sudah diberi kepercayaan masyarakat untuk mengurus 2 juta lebih warga Kepri.

Mereka berdua juga sudah berjanji dan berkomitmen akan menunaikan kewajibannya untuk mewujudkan visi Kepri yang makmur, berdaya saing, berbudaya,, bila terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri.

Dengan kata lain, bila Asar-Marlin sebagai pejabat publik tidak akur atau tidak kompak, maka yang dirugikan adalah warga masyarakat Kepri. Di tengah kondisi pandemi Covid-19 plus perekonomian yang lagi susah, tidak elok rasanya, warga yang telah memilih Ansar-Marlin sebanyak 308.553 suara (39,97%), bertengkar hanya soal urusan pembagian jabatan.

Bila perdebatan Ansar-Marlin karena perbedaan pandangan tentang gagasan dan keberpihakan pro rakyat dalam pembangunan Kepri, tentu dinamikanya positif dan menguntungkan warga Kepri.

Dalam politik tak ada masalah yang tak dapat diselesaikan. Kompromi adalah jalan keluar bila ada kebuntuan. Sudah saatnya, Ansar-Marlin Kembali duduk bersama membicarakan kembali masa depan Kepri sebagaimana awal mereka dipersatukan secara politik dengan mengingat janji politik yang serba indah dan manis saat itu.

Bahwa, bila ada hal-hal yang tak mungkin dipersatukan kembali, jangan sampai yang menjadi korban adalah masyarakat. Janji politik Ansar-Marlin yang ingin memulihkan perekonomian dan memakmurkan rakyat, jangan berantakan dan hanya tinggal janji.

Ibarat cermin retak, meski sulit untuk memperbaiki Kembali seperti semula, setidaknya keretakannya jangan sampai melebar keseluruhan. Sebagai warga kami hanya bisa mengingatkan, jika para pemimpin harus terpecah karena pembagian kekuasaan politik, janganlah di depan publik. Sebab, warga Kepri pun tak mau terbelah karena melihat pemimpinnya yang retak. Wallahu’alam …(*)

Oleh : SURYA MAKMUR NASUTION Anggota DPRD Kepri 2009-2014 dan 2014-2019