Politika

Hasil Survei Fixpol Sebut Mayoritas Publik Tak Setuju Jokowi Tiga Periode

Direktur Fixpoll Indonesia, Mohammad Anas RA mengatakan, mayoritas publik ternyata tak setuju dengan wacana presiden menjabat lebih dari dua periode. (istimewa)

batampos.id – Lembaga survei Fixpoll Indonesia menyebutkan, mayoritas publik ternyata tak setuju dengan wacana presiden menjabat lebih dari dua periode. Hal itu terekam dalam survei yang mereka gelar pada 16-27 Juli dengan model multistage random sampling dan sampel sebanyak 1.240 orang. Margin of error 2,89 persen.

“Terkait isu Jokowi tiga periode, mayoritas responden tidak setuju sebanyak 53,4 persen. Hanya 13,1 persen yang setuju. Sisanya 15,4 persen tidak tahu atau tidak jawab,” ungkap Direktur Fixpoll Indonesia, Mohammad Anas RA Anas dalam keterangan tertulisnya pada Jawapos.com (grup Batam Pos), Senin (23/08).

Selain itu, lanjut Anas, survei preferensi politik masyarakat juga menunjukkan mayoritas responden sebanyal 43,8 persen tidak mendukung pendeklarasian pasangan Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024 yang didorong suatu kelompok politik. Hanya ada 14,4 persen yang setuju. Netral sebanyak 26 persen dan sisanya 15,8 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Anas juga menuturkan, persepsi publik ini sejalan dengan opini responden yang mayoritas menolak adanya rencana amandemen UUD 1945 agar presiden menjabat lebih dari dua periode. Ada 57,5 persen tidak setuju presiden menjabat lebih dari dua periode. Hanya ada 11,4 persen responden yang mendukung presiden menjabat lebih dari dua periode.

“Sekitar 66,7 persen responden juga tidak sepakat bila terkait rencana amandemen agar Presiden dipilih MPR. Persentasenya sama dengan responden yang menolak Gubernur/Bupati/Wali kota dipilh DPRD setempat,” tuturnya.

“Ini tentu data menarik. Sisanya ada 20,9 persen yang menolak diamandemen demi capres independen. Ini lebih rendah bahkan dari responden yang netral sebanyak 24,3 persen,” tuturnya.

Dalam paparan survei ini, turut hadir sejumlah politikus baik dari partai pendukung pemerintah maupun partai oposisi. Di antaranya Ketua DPP PDI Perjuangan Junimart Girsang, Waketum PKB Jazilul Fawaid, politikus Gerindra Habiburokhman, politikus PKS Kurniasih Mufida dan politikus Demokrat Herzaky Mahendra Putra. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim