Covid-19

Politisi Gerindra Minta Pemerintah Tak Lagi Perpanjang PPKM

Tes antigen sebagai salah satu syarat perjalanan kereta api pada masa PPKM. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

batampos.id – Pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari 24-30 Agustus 2021. Dari PPKM tersebut ada pelonggaran mobilitas masyarakat di berbagai sektor.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah untuk tidak memperpanjang kebijakan PPKM tersebut. Salah satu alasannya, penularan Covid-19 semakin berkurang, dampak pembatasan sebelumnya.

“Sebelum PPKM, pada saat 20 Juni, itu kondisinya sudah sama persis dengan jauh sebelum diberlakukannya PPKM. Dan malah sekarang ini lebih rendah daripada saat kita belum punya pikiran PPKM. Tapi kematiannya pada saat sebelum PPKM malah jauh lebih rendah. Ini bukti bahwa PPKM tidak perlu lagi diberlakukan,” ujar Bambang kepada wartawan, Selasa (24/8).

Bambang menjelaskan saat diberlakukan PPKM Darurat angka penambahan kasus Covid-19 malah naik drastis hampir tiga kali lipat daripada sebelum PPKM yang angkanya mencapai 50 ribu kasus. Sedangkan sebelum PPKM jumlahnya 12.000 dengan kematian 371.

“Jadi, untuk PPKM sementara tidak diperpanjang lagi karena rakyat sudah cukup menahan untuk tidak melakukan kegiatan. Bila kita lihat dari data hasil PPKM mulai dari darurat sampai 4 level berikutnya, kita dapat melihat penurunan kasus baru karena diturunkannya level PPKM,” katanya.

Menurut Bambang pemerintah perlu melakukan analisa dampak PPKM tersebut. Pasalnya, menurutnya, PPMM sudah banyak mengorbankan sendi kehidupan masyarakat.

“Sehingga kini masyarakat sudah mengeluarkan biaya yang demikian besar,” ungkapnya.

Untuk mengatasi penularan Covid-19 itu, Bambang menyarankan, sebaiknya pemerintah lebih menggerakkan secara maksimal seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jumlahnya sekitar 4,5 juta, serta TNI dan Polri yang jumlahnya 1,5 juta.

“Itu dilakukan untuk menyosialisasikan serta mengawasi kegiatan masyarakat dalam penerapan prokes Covid-19,” tuturnya.

Menurut Bambang, pengerahan ASN ini lebih efektif ketimbang penerapan PPKM. Apalagi kalau pemerintah juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, kiai termasuk RT/RW.

“Jadi, tidak perlu adanya penyekatan. Tekankan penerapan prokes dan sosialisasi cara pencegahan maupun pengobatan Covid-19, serta mendorong meningkatkan imunitas masyarakat secara maksimal,” pungkasnya. (*)

Sumber : JP Group
Editor : Jamil Qasim