Nasional

Aspataki Memohon ke Menaker Agar LTSA Batam Bisa Layani Pencaker Seluruh Indonesia

Ketua Umum Aspataki, Saiful Mashud (tengah) didampingi Sekjen Aspataki, Filius (samping kanan Saiful) berbincang dengan wartawan di Harbour Bay Batam, Selasa (25/8/2021).

batampos.id- Organisasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia “Aspataki” menilai posisi Batam sangan strategis, daerah perbatasan sebagai pilot project layanan terpadu satu atap (LTSA) bisa melayani pencari kerja seluruh Indonesia, baik warga luar Batam yang saat ini telah berada di Batam khususnya yang ingin kerja ke luar negeri.

“LTSA sudah ada di Batam. Kalau ada pekerja migran Indonesia (PMI) unprocedutal dideportasi melalui Batam atau Tanjungpinang, kalau dia masih mau bekerja di luar negeri, administrasinya bisa diproses di LTSA Batam saja,” ujar Ketua Umum Aspataki, Saiful Mashud didampingi Sekjen Aspataki, Filius di Harbour Bay Batam, Rabu (25/8/2021).

Praktik yang selama ini terjadi terhadap PMI yang dideportasi melalui Kepri, dipulangkan ke daerah asalnya. Padahal, ada di antara PMI itu yang masih mau bekerja di luar negeri.

“Di sinilah negara harus hadir. LTSA Batam harus bisa memberikan pelayanan bagi pencari tenaga kerja (pencaker) seluruh Indonesia. Kalau ada syarat yang kurang, bisa dikirim oleh keluarganya ke Batam. Jadi pencaker tak perlu pulang kampung menjemput syarat administrasi yang kurang tersebut,” jelas Saiful.

Itulah sebabnya, kata Saiful, dirinya dan tim Aspataki turun ke Batam untuk mencari solusi tehadap PMI ilehal yang berangkat melalui batam atau yang dideportasi dari Malaysia atau Singapura via Kepri.

“Aspataki segera menyurati Menteri Tenaga Kerja (Menaker) agar LTSA di Batam dijadikan pilot project bisa melayani pencaker seluruh Indonesia, apalagi tujuan dibentuknya LTSA adalah untuk pelayanan cepat, murah dan akurat, ungkap Saiful.

Di Batam, lanjut Saiful, semua proses penempatan ada, tahapan tahapan untuk proses pra penempatan PMI ke luar negeri ada. Seperti tempat uji kompetensi (TUK), sarana kesehatan (Sarkes), BPJS Ketenagakerjaan, Balai Latihan Kerja (BLK), orientasi pra pemberangkatan (OPP), Kantor Pusat Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan Kantor Cabang P3MI juga ada.

Saiful membandingkan di Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan dengan Malaysia, jika ada PMI dideportasi melalui Nunukan maka PMI yang masih ingin bekerja di Malaysia, bisa melengkapi dokumennya cukup di LTSA Nunukan saja.

“Pihak keluarga si PMI tersebut yang mengirimkan berkas apa saja yang kurang, LTSA Nunukan bisa menjadi yurisprodensi pelayanan bagi PMI,” kata Saiful

“Mari kita berdoa semoga Batam bisa pilot project LTSA bagi pencaker seluruh Indonesia. Sehingga, pemberangkatan PMI ilegal bisa dikurangi dengan melengkapi dokumen PMI menjadi legal sesuai SOP,” harap Mashud.

Jika pilot project LTSA bagi pencaker seluruh Indonesia ini jalan, Mashud optimis bisa menambah perputaran ekonomi Batam. “Sebab, pecaker atau PMI yang mengurus dokumennya sesuai pasal 5 dan 13 UU 18/2017 dapat terpenuhi, akan tinggal di hotel atau penampungan silahkan,” kata Saiful

“Kalau hotel terisi tentu pendapatan hotel bertambah. Mungkin transportasi seperti ojek atau taksi juga meningkat, dan dampak ekonomi lainnya,” pungkas Mashud.

“Mari kita cari solusi bukan hanya menggagalkan dan dikembalikan ke daerah asal, mereka sangat mungkin akan pergi lagi melalui calo lainya,” kata Ketum Aspataki. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim