Nasional

Segini Total Harta Kekayaan Bupati Probolinggo

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari di Polda Jatim Surabaya. (Rafika Yahya/JawaPos.com)

batampos.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (30/8) dini hari. Diduga Puput terjaring operasi kedap lembaga antirasuah terkait dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Menelisik total harta kekayaan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman elkhkpn.kpk.go.id, Puput tercatat memiliki kekayaan Rp10,01 miliar.

Dalam laporan LHKPN Puput pada 2020, tercatat memiliki 10 bidang tanah yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo senilai Rp 2,16 miliar. Dia tercatat hanya memiliki satu alat transportasi dan mesin berupa mobil Nissan jenis Juke tahun 2011 seharga Rp 100 juta.

Puput pun memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 797,16 juta. Dia juga tercatat mempunyai surat berharga senilai Rp 4,5 miliar.

Selain itu, Puput mempunyai kas dan setara kas senilai Rp2,45 miliar. Tercatat, Puput tidak memiliki utang.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Alu Fikri menyampaikan, pihaknya mengamankan 10 orang dalam OTT di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Minggu (29/8) malam. Pihak-pihak yang diamankan dalam OTT ini termasuk Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi Nasdem.

“Sejauh ini ada sekitar 10 orang yang diamankan di antaranya kepala daerah, beberapa ASN Pemkab Probolinggo dan pihak-pihak terkait lainnya,” kata Ali dalam keterangannya, Senin (30/8).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, diduga perkara ini terkait dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Meski demikian, KPK masih enggan merinci terhadap barang bukti yang diamankan dalam giat penindakan tersebut.

“Tim masih bekerja, dan perkembangannya nanti kami pastikan akan kami sampaikan lebih lanjut,” pungkasnya.

KPK membutuhkan waktu 1×24 jam untuk menentukan sikap terkait status hukum terhadap pihak-pihak yang diamankan. (*)

Sumber: JP Group
Editor: Jamil Qasim