Bintan-Pinang

Melihat PLTS Komunal Menggerakan SWRO, Transisi Energi Menjaga Pulau Sejarah 

Pulau Penyengat, Tanjungpinang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Penyengat Indra Sakti adalah pusat Kerajaan Riau Lingga. Di Pulau yang dijadikan sebagai mahar atau mas kawin Engku Putri Raja Hamidah tersebut berdiri Pembakit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal yang merupakan Energi Baru Terbarukan (EBT). Keberadaan infrastruktur listrik tersebut bukan diperuntukan bagi memenuhi kebutuhan listrik rumah masyarakat disana, melainkan untuk menggerakan Sea Water Riverse Osmosis (SWRO) yang mengolah air laut menjadi air tawar layak konsumsi bagi masyarakat di Penyengat.

***

Penanggungjawab SWRO Pulau Penyengat, Muhammad Uyub menjelaskan tentang panel surya yang digunakan untuk mengoperasikan SWRO Penyengat.

Jam di tangan menunjukkan pukul 11.30 WIB ketika tiba di Pelabuhan Penyeberangan menuju Pulau Penyengat yang berada disebelah Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Tanjungpinang. Aktivitas di Pelabuhan tampak sibuk, banyak masyarakat yang bergegas ingin menyeberang kesana. Mengingat waktu salat Jumat sudah hampir tiba. Setelah membayar ongkos perjalanan sebesar Rp7.000, pompong yang mampu mengangkut belasan penumpang tersebut bergegas meninggalkan Pelabuhan Penyeberangan tersebut berpacu dengan rintik hujan yang turun.

Setelah membakar beberapa liter solar, dengan sedikit irama yang menyesuaikan alunan ombak laut. Akhirnya setelah lebih kurang 15 menit perjalan, pompong bersandar di Pelabuhan Kuning, Penyengat sekitar pukul 11.45 WIB. Berhubung, sudah mendekati waktu Jumat, perjalan menuju SWRO Penyengat setelah salat Jumat di Masjid Sultan Riau yang sudah tersohor sampai ke penjuru dunia untuk menunaikan salat Jumat. Konon katanya, masjid tersebut terbuat dari campuran putih telur sebagai bahan perekat bangunannya.

Sekitar pukul 13.00 WIB perjalanan menuju lokasi dilanjutkan dengan berjalan kaki, setelah lebih kurang 20 menit menyusuri jalan di bibir pantai, lokasi PLTS Komunal yang jalannya berada di sebelah kanan Masjid Sultan Riau atau tepatnya di Kampung Bulang tersebut dapat dijumpai. Ternyata, lokasinya juga berada tidak jauh di bawah Benteng Bukit Kursi yang menjadi pertahanan perang Kerajaan Riau Lingga dalam menghadapi serangan penjajahan Belanda.

Bangunan SWRO Penyengat yang terletak di Kampung Bulang, Penyengat.

Terlihat, bangunan SWRO Penyengat menyatu dengan panel PLTS Komunal yang berada di dalam satu area lebih kurang 50 meter persegi tersebut. SWRO Penyengat berada di bawah kendali Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SWRO Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Kota Tanjungpinang. Karena lokasinya berada hanya hitungan meter dari di bibir pantai, terasa bayu menyapa seirama dengan ombak yang menyapa pantai.

Di pelataran bangun tersebut, ada tiga blok panel surya yang juga berfungsi sebagai kanopi. Di bawahnya juga terdapat tujuh tandon besar yang digunakan untuk penampungan air laut dan pengolan air laut menjadi air tawar. Jika dihitung-hitung ada sekitar 65 panel surya yang digunakan untuk menyerap energi panas matahari yang kemudian dimanfaatkan untuk menggerakan mesin SWRO. Mulai dari menyedot air laut sampai mengolahnya.

Suara mesin menderu terdengar dari dalam ruangan 10 meter persegi yang berada di erea SWRO. Mesin tersebut terdengar sibuk bekerja mengolah air laut menjadi air tawar. Dengan dorongan energi panas matahari, SWRO tersebut secara maksimal mampu menghasilkan air tawar sebanyak dua liter perdetik. Tak ayal, kehadiran SWRO tersebut bagi masyarakat Penyengat menjadi sarana untuk mendapatkan pelayanan air bersih. Selain itu juga menjadi solusi bagi memenuhui kebutuhan masyarakat disaat kemarau melanda.

“PLTS Komunal ini dalam kapasitas maksimal mampu menghasilkan energi listrik 21 Kilowatt (Kw). Daya yang dihasilkan tersebut cukup untuk menggerakan mesin SWRO. Memang disini juga terkoneksi dengan energi listrik suplai PLN. Namun untuk mendukung energi ramah lingkungan, jika tidak mendesak memang lebih banyak menggunakan energi dari panas matahari,” ujar Penanggung jawab SWRO Penyengat, Muhammad Uyub, Jumat (27/8) lalu

Menurut pria yang akrab disapa Uyub tersebut, meskipun SWRO Penyengat ini sudah bisa menggunakan dua sistem energi, yakni yang bersumber dari PT. Pelayanan Listrik Negara (PLN), namun pihaknya lebih mengoptimalkan penggunakan EBT dari panas matahari. Dalam hematnya, penggunaan EBT tersebut tentunya lebih hemat. Karena jika mengggunakan energi listrik dari PLN tentu menjadi beban tambahan untuk biaya operasional.

“Untuk situasi terdesak, memang mau tidak mau harus beralih ke daya PLN. Namun jika situasi panas normal, kami tentunya mengoptimalkan peran dari PLTS Komunal ini,” jelasnya.

Sembari memeriksa air hasil pengolahan, keberadaan PLTS Komunal merupakan satu jawaban untuk mensiasati terbatasnya energi yang bersumber dari bahan bakar fosil, seperti batu bara. Karena daya yang disalurkan oleh PLN Tanjungpinang ke Pulau Penyengat ini adalah bersumber dari bahan bakar batu bara. Ia berharap keberadaan PLTS Komunal ini dapat mendukung transisi energi dari yang berbahan bakar fosil ke EBT.

Baginya, tantangan untuk menjaga eksistensi solar sel ini adalah dalam perawatan. Pihaknya melakukan perawatan secara berkala setiap bulan. Karena berada dipinggir pantai, tentu rentan terkontaminasi dengan uap air laut yang asin. Sehingga panel-panel yang jumlahnya sekitar 65 unit ini harus dibersihkan secara rutin untuk menghindari terjadinya karatan. Diakuinya, meskipun daya yang dihasilkan terbatas pada area SWRO, namun keberadaan PLTS Komunal ini mampu untuk memenuhi kebutuhan menggerakan SWRO untuk memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

“Di musim hujan sekarang ini, memang tingkat permintaan masyarakat terhadap air produksi SWRO tidak begitu tinggi. Karena sumur-sumur yang ada di Pulau Penyengat ini sedang terisi oleh air. Namun kontribusi besarnya, akan dirasakan pada waktu kemarau nanti,” ungkapnya.

Baterai yang digunakan untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan dari solar sel untuk kebutuhan operasional SWRO.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kota Tanjungpinang, Zul Hidayat mengatakan SWRO Penyengat berada dibawah kendali Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Dinas PU Kota Tanjungpinang. Menurutnya, infrastruktur tersebut dibangun ditengah-tengah defisit energi di Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang. Menyiasati hal itu adalah dengan menggunakan sistem PLTS Komunal.

“SWRO di Penyengat kalo tak salah mulai dibangun tahun 2011. Waktu dibangun, di Penyengat kesulitan tenaga listrik diesel, sehingga dibangun menggunakan tenaga surya. Karena kondisi pada waktu itu, listrik padam bergilir di Kota Tanjungpinang hampir empat kali satu hari,” ujarnya Zul Hidayat, Selasa (31/8).

Dijelaskannya, bagi peningatan pelayanan SWRO tersebut sudah dilakukan optimalisasi pada tahun 2015 lalu. Kemudian setelah itu, terjadi peningkatan pelayanan, meskipun belum tersabungnya aliran SWRO ke rumah-rumah penduduk, namun pelayanan dilakukan melalui depot. Keterbatasan anggaran, menjadi faktor yang menyebabkan Pemko Tanjungpinang belum bisa memasang pipa sampai ke rumah-rumah masyarakat.

“Di Pulau Penyengat terdapat 700 rumah tangga. Pada tahun ini, kita menargetkan 100 sambungan SWRO ke rumah masyarakat dengan usulan kegiatan sebesar Rp8 miliar. Kemudian tahun depan, ada rencana dari Satker untuk menambah 600 sambungan yang disejalankan dengan peningkatan kapasitas,” jelasnya.

Ia berharap, program strategis tersebut juga dibarengi dengan peningkatan kapasitas PLTS Komunal yang ada disana. Apalagi saat ini, Kementerian ESDM sedang menggalakan transisi energi dari energi berbahan bakar fosil (batu bara dan gas) menggunakan EBT. Baginya, EBT lebih ramah lingkungan, selain itu juga selalu tersedia. Memang kelemahannya adalah ketika cuaca yang sedang mendung.

“Daya mampu solar bisa dioptimalkan dengan baterai penyimpakan. Tentunya semakin bagus speknya, tentu akan semakin tahan lama menyimpan energi,” paparnya.

Asnah, warga Pulau Penyengat berharap keberadaan SWRO tersebut bisa menjawab keluhan masyarakat tentang sulitnya untuk mendapatkan pelayanan air bersih. Mengingat sumber air yang terbatas di Pulau Penyengat ini. Bisa dilihat, banya pipa-pipa yang terpasang disetiap sumur. Bahkan ada juga yang mengambil air dengan menggunakan timba dan dimasukan ke dalam jerigen untuk dibawa pulang ke rumah.

“Ketersediaan air bersih adalah satu keharusan. Semoga SWRO memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat di Pulau Sejarah ini,” harap Asnah.

Sementara itu, Walikota Tanjungpinang, Rahma mengatakan, komitmen Pemko Tanjungpinang adalah untuk memanfaatkan semua sumber daya yang ada, bagi terpenuhinya pelayanan air bersih kepada masyarakat di Penyengat. Meskipun dengan keterbasan anggaran, pihaknya tetap akan memulai penyambungan SWRO ke 100 rumah tangga pada tahun ini. Ramah juga memberikan apresiasi atas penggunakan EBT untuk menggerakan SWRO.

“Pemerintah ingin mendorong penguatan penggunaan EBT. Tentu harus kita dukung, karena nilai positif selain ramah lingkungan juga akan menghemat anggaran untuk operasional SWRO,” ujar Rahma belum lama ini.

Kepri Siap Menyonsong Penerapan EBT

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Hendry Kurniadi mengatakan, Provinsi Kepulauan Riau sangat siap menyonsong penerapan EBT di setiap daerah. Apalagi saat ini, di Provinsi Kepri sudah tersebar pembangkit-pembangkit yang menggunakan EBT. Baik itu yang bersumber dari solar sel atau PLTS Komunal sampai yang menerapkan biomassa. Menurutnya, transisi energi dari bahan bakar fosil ke EBT adalah langkah yang tepat.

Disebutkannya, data yang ada, di Kepri saat ini pembangkit yang menggunakan EBT tersebar di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepri. Jumlah sudah mendekati 3 mega watt. Kedepan akan bertambah lagi dengan adanya rencana pembangunan PLTS terampung di Batam. Pembankit dengan sistem fotovoltaik terapung ini memiliki kapasitas 2,2 gigawatt-peak (GWp).

“PLTS ini akan dibangun di atas Waduk Duriangkang, Batam seluas 1.600 hektare. Pembangunan akan dimulai pada 2022 dan ditarget selesai pada 2024. Selain itu juga akan dibangun di Tanjungsauh, Batam pembangkit biomassa dengan kapasitas 2×100 mega watt,” ujar Hendry Kurniadi.

Menurutnya, Pemerintah dan PT PLN (Persero) sepakat untuk memberi ruang yang lebih besar terhadap porsi penambahan pembangkit listrik berbasis EBT dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. Dijelaskannya, dalam draf yang dirancang oleh Kementerian ESDM tersebut, porsi pembangkit EBT adalah sebesar 48 persen dan pembangkit fosil sebesar 52 persen. Angka ini lebih besar dibandingkan porsi pada RUPTL 2019-2028, yakni porsi pembangkit EBT sebesar 30 persen dan pembangkit fosil sebesar 70 persen.

“RUPTL sedang disusun oleh Kementerian ESDM. Karena memang targetnya adalah EBT sebesar 23 persen pada 2025 mendatang. Selain itu pemerintah memutuskan untuk tidak lagi menerima usulan penambahan PLTU batu bara baru, kecuali yang telah memasuki tahap financial closing atau konstruksi, sesuai dengan arahan presiden,” jelas Hendry Kurniadi.(*)

Reporter: JAILANI
editor: tunggul